DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 138

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Pendirian; Nama, Tempat Kedudukan Hukum, Tujuan dan Lapangan Usaha; Modal; Organ PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kepegawaian; Tahun Buku, Anggaran dan Laporan Keuangan; Penetapan dan Penggunaan Hasil Usaha; Kerjasama; Pengawasan; Pembubaran; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Mitra Karya Kabupaten Seram Bagian Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4161);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 310);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR dan BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MITRA KARYA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan tujuan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten SBT adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.
7.Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.
8.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibuat sebagai dasar hukum untuk pendirian atau pembentukan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Nama dan Lambang PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur berkedudukan di Kabupaten Seram Bagian Timur.
(2)PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur dapat mendirikan cabang di daerah lain di luar Kabupaten Seram Bagian Timur dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5

PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur didirikan dengan tujuan:

a.menjamin ketersediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur;
b.mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seram Bagian Timur; 5
c.terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
d.tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
e.meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Pasal 6

(1)Lapangan Usaha PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur adalah:
1. a.penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Kota; dan
2. b.jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
(2)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dari hasil pemisahan aset PDAM MITRA KARYA Kabupaten Seram Bagian Timur yang ada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, APBD Kabupaten Seram Bagian Timur, APBD Provinsi MALUKU, APBN, dan sumber dana lain yang sah.
1. a.Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham.
2. b.Apabila modal Perusahaan Daerah termasuk sub a diatas terdiri atas kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham
(3)Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham.
(4)Semua alat liquide disimpam dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.

BAB V

ORGAN PDAM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1)PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Kepala Daerah selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi. 6

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
(2)Tata cara pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945