DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif; Penjabat kepala Negeri /Negeri Administratif; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Negeri adalah Kepala Negeri/Negeri Administratif dibantu Perangkat Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri.
7.Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah gelar kepala kesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintah yang memimpin Negeri.
8.Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi adat, fungsi legislatif yang bersama-sama kepala pemerintahan negeri membentuk peraturan negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri, serta merupakan badan yang mendampingi kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki.
9.Badan Permusyawaratan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat BPNA adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk negeri berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 3
10.Musyawarah Negeri adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPN/BPNA khusus untuk Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Antar Waktu.
11.Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak dan Pemilihan kepala melalui Musyawarah Negeri.
12.Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif serentak adalah Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
13.Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu adalah Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif karena Kepala Negeri/Negeri Administratif berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Negeri.
14.Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15.Perangkat Negeri adalah sekretariat Negeri, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
16.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Negeri dalam memberdayakan masyarakat.
17.Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan Tokoh Masyarakat lainnya.
18.Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak di tingkat Daerah.
19.Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah Panitia yang dibentuk oleh BPN/BPNA dalam musyawarah BPN/BPNA untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
20.Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah bakal Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Negeri/Negeri Administratif.
21.Calon Terpilih adalah Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
22.Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Negeri/Negeri Administratif dalam kurun waktu tertentu.
23.Pemilih adalah penduduk Negeri yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
24.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
25.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif. 4
27.Pendaftaran Bakal Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif untuk mendapatkan bakal Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif.
28.Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disebut Penelitian adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif.
29.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.
30.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
31.Seleksi Tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon apabila jumlah Bakal Calon lebih dari 5 (lima) orang atau seleksi yang dilakukan apabila hasil penghitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon.
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disebut APB Negeri adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri.
34.Hari adalah Hari Kalender.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur.
(2)Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif secara serempak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 3

(1)Jabatan Kepala Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan.
(2)Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan Kepada Badan Permusyawaratan Negeri Administratif untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri.
(3)Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Negeri merupakan matarumah/keturunan lebih dari satu, dapat dilakukan pemilihan Kepala Negeri berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan raja sesuai peraturan daerah ini.
(4)Musyawarah matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan setiap 6 (enam) tahun. 5

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3)Bupati menetapkan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif secara serentak.

Pasal 5

Penyelenggara Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif terdiri dari Panitia Pemilihan Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 6

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Daerah mempunyai tugas meliputi:

a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan tingkat Daerah;
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif terhadap Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif tingkat Negeri;
c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif tingkat Negeri;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif tingkat Daerah;
g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan; dan
h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif oleh BPN/BPNA ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
(2)Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Negeri, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Negeri yang bersifat mandiri dan tidak memihak. 6
(3)Persyaratan Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif tidak terdaftar sebagai anggota pengurus partai politik.
(4)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPN/BPNA dan disampaikan secara tertulis oleh BPN/BPNA kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pasal 9

(1)Perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
(2)Persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 10

Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif mempunyai tugas meliputi:

a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c.melakukan Pendaftaran dan penetapan Pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i.membuat peta lokasi tempat pemungutan suara;
j.melaksanakan pemungutan suara;
k.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
l.menetapkan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih; dan
m.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…