DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Pengangkatan Kepala Negeri/Negeri Administratif; Pemberhentian Kepala Negeri/Negeri Administratif; Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Negeri/Negeri Administratif; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negeri/Negeri Administratif. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Seram Bagian Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
4.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Negeri administratif atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum genologis dan kesatuan masyarakat hukum diluar genologis yang memiliki wewenang melaksanakan urursan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3
8.Pemerintah Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Negeri Administratif dibantu Perangkat Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
10.Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah gelar kepala kesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintah yang mimimpin Negeri.
11.Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi adat, fungsi legislatif yang bersama-sama kepala pemerintahan negeri membentuk peraturan negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri, serta merupakan badan yang mendampingi kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki.
12.Badan Permusyawaratan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat BPNA adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Negeri berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Musyawarah Negeri/Negeri Administratif adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPN/BPNA khusus untuk Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Antar Waktu.
14.Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah Pejabat Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15.Perangkat Negeri adalah sekretariat Negeri, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
16.Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Negeri dalam kurun waktu tertentu.

BAB II

PENGANGKATAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 2

(1)Kepala Negeri/Negeri Administratif merupakan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan sebagai perpanjangantangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
(2)Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
(3)Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Negeri/Negeri Administratif dibantu oleh Perangkat Negeri.
(4)Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Negeri, melaksanakan pembangunan Negeri/Negeri Administratif pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. 4
(5)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Negeri/Negeri Administratif dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif.
(6)Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 3

(1)Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dari BPN/BPNA.

Pasal 4

(1)Sebelum dilakukan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, dilakukan Pengukuhan Gelar Raja berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat.
(2)Tata Cara Pengukuhan Gelar Raja beradasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat diatur dalam Peraturan Negeri.

Pasal 5

(1)Pelantikan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih.
(2)Pelantikan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Susunan acara pelantikan Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
2. b.Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
3. c.Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
4. d.Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
5. e.Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
6. f.Pembacaan Amanat Bupati.
7. g.Pembacaan doa.
(4)Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 5

Pasal 6

(1)Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih.
(2)Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
(3)Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
(4)Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Monografi Negeri/Negeri Administratif;
3. c.Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
4. d.Rencana program yang akan datang;
5. e.Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
6. f.Hambatan yang dihadapi; dan
7. g.Daftar inventarisasi dan kekayaan Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 7

(1)Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.

Pasal 8

(1)Kepala Negeri wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBNegeri, APBD Kabupaten, Provinsi, dan APBN.

BAB III

PEMBERHENTIAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 9

(1)Kepala Negeri/Negeri Administratif berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Kepala Negeri/Negeri Administratif diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa jabatannya; 6
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Negeri/Negeri Administratif;
4. d.melanggar larangan sebagai kepala Negeri/Negeri Administratif;
5. e.adanya perubahan status Negeri menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Negeri atau lebih menjadi 1 (satu) Negeri baru, atau penghapusan Negeri/Negeri Administratif;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Negeri/Negeri Administratif; atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Apabila Kepala Negeri/Negeri Administratif berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Negeri/Negeri Administratif melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(4)Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Negeri/Negeri Administratif kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan.
(5)Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 10

Kepala Negeri /Negeri Administratif dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

a.tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Negeri;
b.melanggar larangan sebagai Kepala Negeri;
c.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
d.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…