DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Pengangkatan Perangkat Negeri/Negeri Administratif; Pemberhentian Perangkat Negeri/Negeri Administratif; Kekosongan Jabatan Perangkat Negeri/Negeri Administratif; Unsur Staf Perangkat Negeri/Negeri Administratif; Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Negeri/Negeri Administratif; Peningkatan Kapasitas Aparatur Negeri/Negeri Administratif; Kesejahteraan Perangkat Negeri/Negeri Administratif; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Negeri/Negeri Administratif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang SALINAN 2 Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Negeri Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Negeri Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Negeri adalah Kepala Negeri/Negeri Administratif dibantu Perangkat Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri. 3
7.Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah pejabat Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Negeri/Negeri Administratif adalah unsur staf yang membantu Kepala Negeri/Negeri Administratif dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri, dan unsur pendukung tugas Kepala Negeri dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif, selanjutnya disebut APBNegeri/Negeri Administratif, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 2

(1)Perangkat Negeri/Negeri Administratif diangkat oleh Kepala Negeri/Negeri Administratif dari warga Negeri/Negeri Administratif yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.Terdaftar sebagai penduduk Negeri dan bertempat tinggal di Negeri paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. d.Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat

(2)huruf d, antara lain terdiri atas:
1. a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
2. b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; 4
4. d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
7. g.Surat Permohonan menjadi Perangkat Negeri yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 4

(1)Pengangkatan Perangkat Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Negeri/Negeri Administratif dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Kepala Negeri/Negeri Administratif melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Negeri yang dilakukan oleh Tim;
3. c.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Negeri kosong atau diberhentikan;
4. d.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Negeri/Negeri Administratif sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Negeri kepada Camat;
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Negeri/Negeri Administratif selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. f.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Negeri/Negeri Administratif menerbitkan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif tentang Pengangkatan Perangkat Negeri/Negeri Administratif; dan
8. h.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Negeri/Negeri Administratif melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Negeri/Negeri Administratif.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

BAB III

PEMBERHENTIAN PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 5

(1)Kepala Negeri/Negeri Administratif memberhentikan Perangkat Negeri/Negeri Administratif setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Perangkat Negeri/Negeri Administratif berhenti karena:
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Permintaan sendiri; dan
3. c.Diberhentikan. 5
(3)Perangkat Negeri/Negeri Administratif diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.Berhalangan tetap;
4. d.Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Negeri; dan
5. e.Melanggar larangan sebagai perangkat Negeri.
(4)Pemberhentian Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5)Pemberhentian Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
(6)Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat
(4)didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 6

(1)Perangkat Negeri/Negeri Administratif diberhentikan sementara oleh Kepala Negeri setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.Ditetapkan sebagai terdakwa;
3. c.Tertangkap tangan dan ditahan;
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Negeri/Negeri Administratif maka tugas Perangkat Negeri yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Negeri/Negeri Administratif dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan berhenti. 6

BAB V

UNSUR STAF PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 8

(1)Kepala Negeri/Negeri Administratif dapat mengangkat unsur staf Perangkat Negeri/Negeri Administratif.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Negeri.

BAB VI

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Negeri/Negeri Administratif ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945