DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 1 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; I...Q)cccO0£coOccoocQ)0coUca0ml Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar· Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik t • , Indonesia Nomor 4400); j 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014-tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L..Q)cccUOCl)EcUOccUocQ)0cUUc00a 6573);Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kcbijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman . , . ' . . . . Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134); . . . 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomo1 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); % i
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4574); 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedofuan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4 6 1 4 ) ; PARAF KOORDINASI KAAG0Pp L..(])cccO0EcOccUoC(])0c0Uc008
20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tenlang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4 8 1 5 ) ; 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 2 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 ,· Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 1 4 ) ; ,
24.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056); . . 3
25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan an Anggota · . ·· · ' i t gs < Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 2 # ,
27.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara - • · . . " " i s ? • • t i ' ? Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Seram 14 Tahun 2 0 1 0 tentang Rencana Pembangunan 4 + A Jangka Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 65); L..0ccc0()Cl)£c0OccCJ)c00cU0c05lm Menetapkan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR dan ' . . BUPATI SERAM BAGJAN TIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. . ~fa % - � \ 0cc(1cCJ£(1G,00a Dengan Persetujuan Bersama . rt · % Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: • i i : j , 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan . t s tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersarna oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 5. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seram Bagian Timur. (·,-c r=--:::-:-::--=-::----, )

Pasal 2

APBDP terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiyaan daerah ' . . . . .

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 968.279.311.102.00 (Sembilan Ratus Enam Pluh Delapan Milar Dua Ratuus Tujh Puluh Sembilan Juta Tiga Rats Sebelas Ribu Seratus Dua Rupiah), yang bersumber dari: · , . • : Lo.(])cccO0EcOccUoC(])0c0Uc008 direncanakan sebesar Rp. juta Lima Ratus Lima Puluh Empat a. Pendapatan asli daerah; b. Pendapatan transfer; dan r • :·. �•. ·'.'.' • . ' . • , \<·-;�::. ·. �� •••• Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.552.757.102,00 ( Tiga Puluh Milar MiyarLima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rib Seratus Dua Rupiah) Ed tee # c • ' e % , ' i : . P a s al s . • 5 , Pendapatan transfer sebagaimana dimasud daam

Pasal 3

huruf b 937.726.554.000,00,00 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh milyar Tjh Rats Dua Pulh Enam Rib Rupiah;

Pasal 6

• Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 968.279.311.102.00 (Sembilan Rats Enan Puuluh Delapan Milar Dua Ratus Tjuh Pluh Sembilan Juta Tiga Rats Sebelas Rib Seratus Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;b. Belanja modal;c. Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer ( 3gr; '£ s s ,. PARAF KOORDINASI 2 KAAG ·· . ? loo1_{ J . � �-....._-.--, . _ ' Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.088.541.414,00 ( da puluh milar serats delapan puluh lima jta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) e - • • • ' e " . • e . % . v s . $ , : • · , ' P a s a 1 1o Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

huruf d direncanakan sebesar Rp. 208.448.852.700,00,00 (Dua Ratus delapan milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima pulh dua ribu tujuh ratus rupiah] yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan. ;

Pasal 11

' ' : : » • • • Anggaran perbiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.,OO (nol rupiah), yang terdiri atas: a. Penerimaan pembiyaan; b. Pengeluaran pembiayaan; Anggaran belanja operasi sebagaimana 598.581.927.575,00 Pasal 7 dimaksud dalam

Pasal 6

huruf a direncanakan sebesar Rp. I...0CccO(f)£0OccUCJ)cQ)000c00@ Rp. sebesar huruf b direncanakan 6 Pasal 8 sebagaimana dimaksud dalam pasal modal Anggaran belanja 155.159.989.413,00 ( 1)(2)

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiyaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 l huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.445.500.000,00 (Dua Milar Empat Ratus Empat puluh lima juta lima ratus r~bu rupiah), Anggaran pengeluaran pembiyaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 1 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.445.500.000,00 (Dua Milar Empat Ratus Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). •·�·:�----� Pasal 14

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupeten Seram agian Timur tahun anggaran 2023, sesuai dengan peraturan terlebih dahulu melakukan p e r u b a h a n peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimak:sud pada ayat
(1)meliputi: a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat( 1 ) meliputi: a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar rnasyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; & " b. Belanja daerah yang bersifat mengikat clanbelanja yang bersifat wajib; b. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau c. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. I...Q)ccc0O(/)£0Occ00cQ)0cUCa08 Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan tercantum dalam Lampiran yang merupak:an Seram Bagian Timur ini terdiri dari : s : 5 ( _ Pasal 15 dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Ran.cangan APBD;Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut akun, kelompok, jenis ,objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi SKPD; Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan Jenis objek, rincian objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD,Program, dan Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran; + "s . ···.::. ·•.. _ : .·: . ' ' . . ·.'-;• ' Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; · . · t i # # g 3 % 7 , + + , RPJMD L..0ccc0()Cl)£c0OccCJ)c00cU0c05lm dengan Rancangan APBD; pada . Program : + Sinkronisasi 4 Lampiran IV 2 Lampiran II 3 Lampiran II1 1 Lampiran I 5. Lampiran V 6. Lampiran VI 7. Lampiran VI 8. Lampiran VIII 9. Lampiran IX ·, Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Pasal · 1 6 Bupati Seram Bagian Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 2( _ Diundangkan di Bula pada tanggal 3 1 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, TTD ABDUL MUKTI KELIOBAS Q)ccc0(I)£cOccocQ)0c0c058 Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Ditetapkan di Bula pada tanggal 3 1 Desemeber 2022 BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, TTD JAFAR KWAIRUMARATU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 208 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINS! MALUKU: 5/76/2022 Salinan sesuai dengan aslinyaKEP ALA BAG IAN HU KUM 1 MOHTAR RUMADAN, SHNIP .197406112006041013 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 I. UMUMAnggaran adalah alat akuntabilitas, manejemen dan kebijakanekonomi yang dianggap sebagai instrumen dalam kebijakan ekonomi anggaran untuk mewujudkan pert~mbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.sehubungan dengan itu dalam undang-undang dasar 1945, disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja. hal tersebut berati bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antar kegiatan, antar jeni belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. s o » 2 , sejalan dengan upaya untuk menetapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja disektor publik perlu dilakukan klasifikasi anggaran yang dianggap relevan sesuai dengan kebutuhan.dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahmerupakan akumulasi program daerah pada tiap sektor selama periode tahun tertentu yang harus dikelola dengan baik menuju good governance. . ··-;. :: . . -�- :: . ' ..... � " . . � II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2Cukup Jelas Pasal 3Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 I...Q)cccO0£coOccoocQ)0coUca0ml L.0cccUO0£cOccoc(I)0cU0ca08 ' e Cukup Jelas Pasal 6Cukup Jelas Pasal 7Cukup Jelas Pasal 8Cukup Jelas •• E . Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…