DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 03 Tahun 2016

Nomor: 03
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Serang

regulasi_utama

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penetapan; 3. Kewenangan Desa, Penegasan Dan Penetapan Btas Desa; 4. Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penetapan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Republik lndonesia Negara Nomor 5539);
6.Peraturan …………….
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pembentukan Desa Pancaregang Kecamatan Tunjungteja, Desa Kadu Kempong Kecamatan Padarincang, Desa Panyaungan Jaya Kecamatan Ciomas, Desa Seuat Jaya Kecamatan Petir, Desa Margatani Kecamatan Kramatwatu, dan Desa Pelawad Kecamatan Ciruas (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 786);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Pembentukan Desa Gerogol Indah Kecamatan Anyar, Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande, Desa Cilayang Guha Kecamatan Cikeusal, Desa Bojong Nangka Kecamatan Petir, Desa Pasil Kembang Kecamatan Pamarayan, dan Desa Mekar Jaya Kecamatan Bojonegara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 831);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi. (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 832);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah …………
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan otonomi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Serang.
4.Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
5.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
6.Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa yang lain.
7.Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 326 (tiga ratus dua puluh enam) Desa. yang selengkapnya disebutkan dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEWENANGAN DESA, PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

(1)Desa mempunyai kewenangan:
1. a.kewenangan berdasarkan hak asal usul desa;
2. b.kewenangan lokal berskala desa;
3. c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan Pemerintah Daerah; dan
4. d.kewenangan lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penegasan batas desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan batas desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangakat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 27 Mei 2016 BUPATI SERANG, ttd RATU TATU CHASANAH Diundangkan di Serang pada tanggal 27 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd LALU ATHARUSSALAM RAIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN (3,11/2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA I. UMUM Kabupaten Serang terdiri atas 29 (Dua Puluh Sembilan) Kecamatan dan 326 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam) Desa. Keberadaan Desa-Desa di Kabupaten Serang belum ditetapkan landasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penetapan desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penetapan desa, Pemerintah Daerah harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a.Melakukan inventarisasi desa-desa yang ada di daerah, untuk mendapatkan kode desa;
b.Hasil inventarisasi menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan desa dengan Peraturan Daerah; dan
c.Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah telah menetapkan kode desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, termasuk Desa-Desa di Kabupaten Serang, sehingga harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penetapan Desa, sebagai landasan dalam penegasan batas wilayah desa, penetapan kewenangan desa, dan pembentukan organisasi Pemerintah Desa. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Huruf a Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Huruf b ………… Huruf b Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 4

Ayat (1) Yang dimaksud dengan Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan. Ayat (2) Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di alas suatu peta dasar yang disepakati. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan Bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…