DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 05 Tahun 2014

Nomor: 05
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Azas, Fungsi Dan Tujuan; Hak Pengasuhan Dan/Atau Pengangkatan; Tanggung Jawab Dan Wewenang; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan penyelenggaraannya untuk mewujudkan kepastian hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu di Kabupaten Serang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang ………. -- 2 -
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 11 2011 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Peraturan Pemerintah .......... -- 3 -
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM DAN ANAK YATIM PIATU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Serang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
7.Jaminan...... -- 4 -
7.Jaminan Kesejahteraan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, pendidikan, kesehatan dan sosial anak yatim dan anak yatim piatu agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8.Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap anak yatim dan anak yatim piatu, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.
9.Jaminan Pendidikan adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim dan anak yatim piatu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan yang layak.
10.Jaminan Kesehatan adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim dan anak yatim piatu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang layak.
11.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim dan anak yatim piatu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12.Perlindungan Hukum adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko hukum.
13.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15.Anak Yatim adalah anak yang ditinggal bapak kandungnya karena kematian.
16.Anak Yatim Piatu adalah anak yang ditinggal bapak dan ibu kandungnya karena kematian.
17.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18.Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaaan secar fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kermerdekaan secar melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
19.Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau bentuk keterangan kependudukan lainnya yang disahkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan.

BAB II

AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu di Daerah dilaksanakan berdasarkan azas :

a.kesetiakawanan dan kasih sayang;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.keterbukaan ............ -- 5 -
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
i.profesionalitas; dan
j.berkelanjutan.

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu di Daerah meliputi :

a.sosial;
b.kemandirian;
c.pengembangan potensi; dan
d.kepastian hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu di Daerah bertujuan :

a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
b.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
c.meningkatkan ketahanan sosial dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
d.meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan, perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu di Daerah secara melembaga dan berkelanjutan.

BAB III

HAK PENGASUHAN DAN/ATAU PENGANGKATAN

Pasal 5

Setiap anak yatim dan anak yatim piatu sampai usia dewasa berhak atas :

a.jaminan kesejahteraan berupa bantuan keuangan dan pelayanan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah daerah untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
b.pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
c.pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan; dan
d.perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, ekploitasi dan pelecehan seksual, serta hak atas pengasuhan, bimbingan agama, dan mental sosial.

Pasal 6

Dalam hal mendukung hak anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap orang dilarang :

a.menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau exploitasi terhadap anak yatim dan anak yatim piatu; dan
b.memperkerjakan ........... -- 6 -
b.memperkerjakan anak yatim dan anak yatim piatu di bawah usia kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan pengasuhan dan/atau pengangkatan anak yatim dan anak yatim piatu.
(2)Pengasuhan dan/atau pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan anak yatim dan anak yatim piatu yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu di Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
(2)Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan kepada anak yatim dan anak yatim piatu yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan dokumen Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang disahkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan.
(3)Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.sosial; dan
4. d.perlindungan hukum.
(4)Penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui :
1. a.perawatan dan pengasuhan;
2. b.pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
3. c.pelayanan pendidikan dan rekreasi;
4. d.bimbingan agama, mental dan sosial;
5. e.rehabiltasi sosial;
6. f.bantuan keuangan;
7. g.pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
8. h.pelayanan pemakaman;
9. i.pelayanan bantuan …….. -- 7 -
10. i.pelayanan bantuan hukum;
11. j.pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
12. k.perlindungan sosial khusus lainnya.
(2)Bagi anak yatim dan anak yatim piatu dengan/yang memiliki kecacatan, selain mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mendapatkan pelayanan aksesibilitas.
(3)Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Pasal 10

Dalam hal penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak yatim dan anak yatim piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dibentuk Lembaga yang dikoordinir oleh SKPD terkait.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…