DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 06 Tahun 2016

Nomor: 06
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. h. Laporan Kinerja. i. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca; ……….
4. c.Neraca;
5. d.Laporan Operasional;
6. e.Laporan Arus Kas;
7. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
8. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
9. h.Laporan Kinerja.
10. i.Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 2

(1)Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Rp. 2.304.837.741.509,00
2. b.Belanja Rp. 2.342.220.890.626,00 Surplus/(Defisit) Rp. (37.383.149.117,00)
3. c.Pembiayaan - Penerimaan Rp. 490.142.993.655,00 - Pengeluaran Rp. 6.948.507.000,00 Pembiayaan Neto Rp. 483.194.486.655,00
(2)Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
1. a.Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (5.566.640.650,00) dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.310.404.382.159,00 2) Realisasi pendapatan Rp. 2.304.837.741.509,00 Selisih lebih Rp. (5.566.640.650,00)
2. b.Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (451.377.978.448,00) dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.793.598.869.074,00 2) Realisasi belanja Rp. 2.342.220.890.626,00 Selisih kurang Rp. (451.377.978.448,00)
3. c.Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 445.811.337.798,00 dengan rincian sebagai berikut : 1). Anggaran defisit setelah perubahan Rp. (483.194.486.915,00) 2). Realisasi surplus Rp. (37.383.149.117,00) Selisih lebih Rp. 445.811.337.798,00
4. d.selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (260,00) dengan rincian sebagai berikut :
5. e.selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
6. f.selisih ……… 1). Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 490.142.993.915,00 2). Realisasi penerimaan pembiayaan Rp. 490.142.993.655,00 Selisih kurang Rp. (260,00) 1). Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 6.948.507.000,00 2). Realisasi pengeluaran pembiayaan Rp. 6.948.507.000,00 Selisih Rp. 0,00
7. f.selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (260,00) dengan rincian sebagai berikut :
  1. 3.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah :

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 490.142.993.655,00 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 490.142.993.655,00 Jumlah Rp. 0,00
b.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 445.811.337.538,00 Jumlah Rp. 445.811.337.538,00 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 0,00 Saldo Anggaran lebih Akhir Rp. 445.811.337.538,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp.3.575.215.400.732,97
b.Jumlah Kewajiban Rp. 14.341.524.116,00
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp.3.560.873.876.616,97

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

a.Jumlah Pendapatan - LO Rp 2.531.851.248.520,00
b.Jumlah Beban - LO Rp 2.131.244.073.206,41
c.Surplus/Defisit - LO Rp 400.607.175.313.59

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.Saldo kas per 1 Januari tahun 2015 Rp. 483.847.508.328,00
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 376.878.228.916,00
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (414.261.378.033,00)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (653.021.673,00)
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. (15.750.000,00)
f.Saldo kas di Bendaharan Pengeluaran Rp. 15.750.000,00
g.Saldo kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00
h.Saldo kas per 31 Desember tahun 2015 Rp 445.811.337.538,00 Pasal 7 …………. 1). Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 483.194.486.915,00 2). Realisasi pembiayaan neto Rp.. 483.194.486.655,00 Selisih kurang Rp. (260,00) 1). Surplus Pendapatan-Belanja Rp (37.383.149.117,00) 2). Pembiayaan Neto Rp 483.194.486.655,00 Jumlah Rp 445.811.337.538,00

Pasal 7

Laporan Perubahan Equitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut : Ekuitas Awal Rp. 4.240.097.924.305,75 Surplus/Defisit - LO Rp. 400.607.175.313.59 Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. (1.079.831.223.002,37) Ekuitas Akhir Rp. 3.560.873.876.616,97

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 9

(1)Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri :
1. a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  1. 1.Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  2. 2.Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  3. 3.Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  4. 4.Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  5. 5.Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan Per Jabatan;
  6. 6.Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
  7. 7.Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  8. 8.Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  9. 9.Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
  10. 10.Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
  11. 11.Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
  12. 12.Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
2. b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. c.Lampiran III : Neraca
4. d.Lampiran IV …………
5. d.Lampiran IV : Laporan Operasional
6. e.Lampiran V : Laporan Arus Kas
7. f.Lampiran VI Laporan Perubahan Ekuitas
8. g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
1. a.Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
2. b.Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…