DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 08 Tahun 2015

Nomor: 08
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip Dan Tujuan; 3. Pengembangan Dan Pemberdayaan; 4. Pembiayaan Dan Penjaminan; 5. -Perlindungan Dan Iklim Usaha; 6. Kemitraan; 7. Pembinaan Dan Pengendalian; 8. Sanksi Administratif; 9. Ketentuan Peralihan; 10.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro dan Kecil;

d.melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dan Kecil;
e.mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung; dan
f.memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pasal 22

Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:

a.memperluas sumber pendanaan untuk meningkatkan promosi produk Usaha Mikrodi dalam daerah;
b.memberikan ...........
b.memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro dan Kecil yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam negeri; dan
c.memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro dan Kecil dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Pasal 23

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.

BAB VII

KEMITRAAN

Pasal 24

(1)Usaha Mikro dan Kecil dapat melakukan kerjasama usaha dalam berbagai bidang usaha dengan dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk kemitraan.
(2)Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.
(3)Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
1. a.mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
2. b.mencegah terjadinya hal–hal yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
3. c.mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar menawar Usaha Mikro dan Kecil;
4. d.mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
5. e.mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro dan Kecil.
(4)Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai fasilitator, regulator dan stimulator.

Pasal 25

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan dengan pola :

a.Inti-plasma;
b.sub kontrak ;
c.waralaba ;
d.dagang umum ;
e.distribusi dan keagenan ; dan
f.bentuk lain .

Pasal 26

………..

Pasal 26

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi plasmanya dalam:

a.penyediaan dan penyiapan lahan;
b.penyediaan sarana produksi;
c.pemberianbimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
d.perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
e.pembiayaan;
f.pemasaran;
g.penjaminan;
h.pemberian informasi;
i.pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

a.kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
b.kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
c.bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
d.perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
e.pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak;
f.upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 28

(1)Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki kemampuan yang pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian
(2)Selain memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada usaha mikro secara berkesinambungan.

Pasal 29

(1)Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro dan Kecil oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
(2)Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro atau Usaha Kecil sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
(3)Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 31

(1)Dalam hal Usaha Mikro dan Kecil menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak ketiga, pelaksanaan kemitraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro dan Kecil dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro dan Kecil.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…