DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 09 Tahun 2016

Nomor: 09
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Anggota BPD; 3. Fungsi; 4. Hak, Kewajiban Dan Larangan Anggota Bpd; 5. Masa Jabatan Dan Pemberhentian Anggota Bpd; 6. Susunan Organisasi Dan Musyawarah Bpd; 7. Peraturan Tata Tertib Bpd; 8. Keuangan Dan Hubungan Kerja; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Republik lndonesia Negara Nomor 5539);
6.Peraturan Daerah …………. SALINAN
6.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Serang.
4.Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Serang di Wilayah Kerjanya.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksanana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12.Rukun Tetangga …………
12.Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB II

ANGGOTA BPD

Pasal 2

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
(3)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
(4)Persyaratan memperhatikan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk jumlah anggota BPD ditetapkan dengan ketentuan :
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.jumlah penduduk antara 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
3. c.jumlah penduduk diatas 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 3

Persyaratan Calon anggota BPD yaitu sebagai berikut :

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai Kepala Desa, perangkat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
h.terdaftar sebagai penduduk desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
i.sudah menetap di desa bersangkutan minimal 6 (enam) tahun.

Pasal 4

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri atas 3 (tiga) orang unsur perangkat desa dan 6 (enam) orang unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 5

(1)Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 6

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), panitia pengisian keanggotaan BPD menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang pelaksanaannya per wilayah Rukun Warga atau Rukun Tetangga dengan hak pilih Kepala Keluarga.
(2)Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh panitia pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan masyarakat.
(2)Hasil …………
(2)Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat dari panitia pengisian keanggotaan BPD untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 8

Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau Camat melantik anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang Peresmian dan Pengesahan Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Anggota BPD yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau Camat.
(3)Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yaitu sebagai berikut : Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 10

(1)Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
(2)Ketentuan tentang pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…