DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Serang

regulasi_utama

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Urusan Pemerintahan; 3. Pelaksanaan; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenagan Kabupaten Serang dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG DAN BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan ………. SALINAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Serang.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenganan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
9.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Serang.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Serang.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Serang.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Serang yang dipimpin oleh Camat.
13.Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Serang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan hak setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjdi kewenngannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayaan dan mensejahterakan masyarakat.
15.Daerah Otonom .....
15.Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Wilayah yang berwenang mengetur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Serang.
18.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
19.Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Pasal 3

(1)Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
(3)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(4)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan; ……
5. d.pertanahan;
6. e.lingkungan hidup;
7. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
9. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. i.perhubungan;
11. j.komunikasi dan informatika;
12. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
13. l.penanaman modal;
14. m.kepemudaan dan olah raga;
15. n.statistik;
16. o.persandian;
17. p.kebudayaan;
18. q.perpustakaan; dan
19. r.kearsipan.
(5)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.perdagangan;
6. f.perindustrian; dan
7. g.transmigrasi.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.Dinas Daerah; ………
5. d.Dinas Daerah;
6. e.Badan Daerah; dan
7. f.Kecamatan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diserahkan ke Daerah dijadikan dasar untuk :

a.penetapan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah;
b.penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi Daerah;
c.penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
d.perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
e.perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f.penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah; dan
g.penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Desa, dengan memprioritaskan urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna dan berdaya guna dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan PerUndang- Undangan tentang Desa.

Pasal 9

……….

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya.
(2)Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…