DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Serang

regulasi_utama

Ringkasan

1. Nama, Bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan ;2.pembinaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) Jo Undang– Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2910);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3462) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) :
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4.Undang-Undang ...
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
7.Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8.Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/9/KEP.DpG/2008 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR LPK Pontang, PD. BPR LPK Kasemen, PD. BPR LPK Kragilan, PD. BPR LPK Cinangka, PD. BPR LPK Carenang dan PD. BPR LPK Anyar kedalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Serang (PD. BPR LPK Serang);
9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan …
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (PD. BPR Serang).
(2)Bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (PD. BPR Serang) berupa Perusahaan Daerah.

2.Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)BPR Serang berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Serang (Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas) atau ditentukan lain berdasarkan RUPS.
(1a)Tempat Kedudukan Kantor Pusat PD. BPR Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Jalan Raya Serang-Jakarta KM.11, Desa Keserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
(2)Perubahan kedudukan kantor pusat dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS yang selanjutnya mendapat ijin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
(3)BPR Serang mempunyai wilayah kerja di Provinsi Banten dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan kegiatan kas di luar kantor, serta menetapkan status peringkat Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.Ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 17 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi direksi harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
(2)Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.warga negara indonesia (WNI) ;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
4. d.tidak merangkap sebagai anggota direksi ataupun jabatan eksekutif pada lembaga perbankan dan perusahaan/lembaga lain atau yang berstatus sebagai PNS;
5. e.berpendidikan paling rendah setingkat diploma tiga (D-3) dan berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun;
6. f.tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
7. g.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. h.sehat...
9. h.sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun;
10. i.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat dan wajar.
(3)Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.kompetensi 1) Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku; 2) Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan 3) Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR Serang yang sehat.
2. b.integritas 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik; 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Serang yang sehat; dan 4) Tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang sebagai pengurus perbankan dan orang yang tercela di bidang hukum.
3. c.reputasi keuangan 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
(4)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(5)Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan sebagai orang tua, anak, mantu, suami, istri, saudara kandung dari Dewan Pengawas.
(6)Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan setelah mendapat persetujuan lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan.
(7)Calon anggota Direksi sebelum diajukan untuk menjalani uji kelulusan kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari DPRD.

4.Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIII

PEMBINAAN

Pasal 59

(1)Pemegang saham atau penerima kuasanya melakukan pembinaan sesuai dengan wewenang RUPS terhadap BPR Serang.
(2)Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan operasional BPR Serang.

5.Ketentuan Pasal 63 dihapus. Pasal II … Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI SERANG, ttd RATU TATU CHASANAH Diundangkan di Serang pada tanggal 29 Desember 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd AGUS ERWANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN: (11,70/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind). Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sebagai implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Serang memiliki institusi-institusi yang berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah termasuk di antaranya adalah BPR Serang sebagai salah satu institusi yang ada di Kabupaten Serang dan merupakan aset yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Serang. BPR Serang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta dapat mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2017 NOMOR 56

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3462) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) :
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4.Undang-Undang ...
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
7.Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8.Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/9/KEP.DpG/2008 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR LPK Pontang, PD. BPR LPK Kasemen, PD. BPR LPK Kragilan, PD. BPR LPK Cinangka, PD. BPR LPK Carenang dan PD. BPR LPK Anyar kedalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Serang (PD. BPR LPK Serang);
9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan …
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (PD. BPR Serang).
(2)Bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (PD. BPR Serang) berupa Perusahaan Daerah.

2.Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)BPR Serang berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Serang (Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas) atau ditentukan lain berdasarkan RUPS.
(1a)Tempat Kedudukan Kantor Pusat PD. BPR Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Jalan Raya Serang-Jakarta KM.11, Desa Keserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
(2)Perubahan kedudukan kantor pusat dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS yang selanjutnya mendapat ijin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
(3)BPR Serang mempunyai wilayah kerja di Provinsi Banten dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan kegiatan kas di luar kantor, serta menetapkan status peringkat Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.Ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 17 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi direksi harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
(2)Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.warga negara indonesia (WNI) ;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
4. d.tidak merangkap sebagai anggota direksi ataupun jabatan eksekutif pada lembaga perbankan dan perusahaan/lembaga lain atau yang berstatus sebagai PNS;
5. e.berpendidikan paling rendah setingkat diploma tiga (D-3) dan berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun;
6. f.tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
7. g.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. h.sehat...
9. h.sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun;
10. i.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat dan wajar.
(3)Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.kompetensi 1) Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku; 2) Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan 3) Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR Serang yang sehat.
2. b.integritas 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik; 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Serang yang sehat; dan 4) Tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang sebagai pengurus perbankan dan orang yang tercela di bidang hukum.
3. c.reputasi keuangan 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
(4)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(5)Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan sebagai orang tua, anak, mantu, suami, istri, saudara kandung dari Dewan Pengawas.
(6)Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan setelah mendapat persetujuan lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan.
(7)Calon anggota Direksi sebelum diajukan untuk menjalani uji kelulusan kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari DPRD.

4.Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIII

PEMBINAAN

Pasal 59

(1)Pemegang saham atau penerima kuasanya melakukan pembinaan sesuai dengan wewenang RUPS terhadap BPR Serang.
(2)Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan operasional BPR Serang.

5.Ketentuan Pasal 63 dihapus. Pasal II … Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI SERANG, ttd RATU TATU CHASANAH Diundangkan di Serang pada tanggal 29 Desember 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd AGUS ERWANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN: (11,70/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind). Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sebagai implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Serang memiliki institusi-institusi yang berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah termasuk di antaranya adalah BPR Serang sebagai salah satu institusi yang ada di Kabupaten Serang dan merupakan aset yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Serang. BPR Serang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta dapat mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2017 NOMOR 56