DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.pengangkatan perangkat desa;3.biaya pengakatan perangkat desa;4.larangan perangkat desa;5.pemberhentian perangkat desa;6.mutasi perangkat desa;7.ketentuan peralihan;8.ketentuan penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Serang.
4.Desa adalah …
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Pengangkatan perangkat desa adalah kegiatan penjaringan dan penyaringan hingga pelantikan perangkat desa.
13.Penjaringan perangkat desa adalah kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
14.Penyaringan perangkat desa adalah kegiatan yang dilakukan setelah penjaringan selesai dilaksanakan.
15.Bakal Calon Perangkat Desa adalah setiap orang yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17.Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses/tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
18.Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk mengawasi penyelenggaraan proses/tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
19.Anggaran Pendapat dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat desa terdiri atas :
1. a.sekretaris desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis;
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(3)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah.
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;
3. c.terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, terdiri atas :

a.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
d.foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukan ijazah asli atau keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwernang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
e.foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
f.foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g.surat keterangan bertempat tinggal di desa bagi Sekretariat Desa dan pelaksana teknis/dusun bagi pelaksana kewilayahan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
h.Surat Keterangan …
h.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
i.surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau pejabat yang berwenang;
j.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
k.Daftar Riwayat Hidup; dan
l.pas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 4

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah sebagai berikut :

a.bagi pelaksana kewilayahan : 1) mengenal wilayah dusunnya dan dikenal oleh masyarakat di dusun setempat; dan 2) memiliki surat keterangan dari ketua RT dan RW di wilayah dusun tersebut bahwa mereka mengenal calon yang bersangkutan.
b.bagi pelaksana teknis mempunyai keahlian di bidang tugasnya.

Pasal 5

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 4, juga harus memiliki surat izin/persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Hak dan kewajiban kepegawaian dan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat desa lain yang akan mendaftarkan diri sebagai sekretaris desa wajib terhitung sejak pendaftaran bakal calon perangkat desa.

Pasal 6

(1)Kepala Desa mengumumkan kekosongan perangkat desa dan melaporkan rencana pengisian kekosongan tersebut kepada Camat.
(2)Pengisian kekosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
(3)Kepala Desa membentuk Tim untuk melakukan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan :
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota berjumlah minimal 1 (satu) orang.
(5)Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
(2)Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang calon untuk dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat.
(3)Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(4)Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
(5)Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
(6)Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
(7)Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, pengucapan sumpah pengangkatan, serta mutasi perangkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Sebelum pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pengawas.
(2)Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Panitia yang dibentuk dalam rangka pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa.
(3)Pembentukan Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 9

(1)Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
1. a.Camat selaku Ketua;
2. b.Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
3. c.Danramil dan Kapolsek sebagai anggota;
4. d.Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota; dan
5. e.unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota:
(2)Tugas dan kewenangan Panitia Pengawas terdiri dari:
1. a.membantu Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dalam mempersiapkan, memfasilitasi dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan pengisian kekosongan perangkat desa; dan
2. b.membatalkan terhadap hasil pengisian kekosongan perangkat desa apabila terbukti proses pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

(1)Rencana biaya pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
(2)Biaya pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
(3)Panitia pengangkatan perangkat desa melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana pengangkatan perangkat desa kepada Kepala Desa.

BAB IV

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

Perangkat desa dilarang :

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…