DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2. maksud dan tujuan;3. kriteria dan prioritas percepetan pembangunan infrastruktur jalan;4. pelaksanaan dan penggaran percepetan pembangunan infrastruktur jalan;5. pengawasan dan pengendalian ;6. ketentuan lain lain ;7.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Serang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6.Peraturan …
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 747);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 40);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DERAH TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5.Bupati …
5.Bupati adalah Bupati Serang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanakan teknis, pelaksana konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
8.Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
9.Kontrak Tahun Tunggal adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11.Ruas Jalan adalah bagian jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas maupun tidak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan penganggaran pembangunan infrastruktur jalan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan kepastian:
1. a.pembangunan ruas jalan daerah yang telah diprioritaskan; dan
2. b.jumlah anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan daerah.

BAB III

KRITERIA DAN PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN

Pasal 3

Pembangunan Infrastruktur jalan daerah ditetapkan pada ruas jalan daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a.memiliki tingkat kerusakan jalan paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari panjang ruas jalan;
b.jalan yang berperan sebagai poros utama penghubung antar wilayah kecamatan; dan/ atau
c.memiliki nilai perbandingan antara volume lalu lintas dibagi kapasitas jalan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima).

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pembangunan infrastruktur jalan daerah diutamakan pada jalan yang bersifat strategis dan merupakan prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
(2)Pembangunan infrastruktur jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan/atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 5

Prioritas percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan/atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jenis penanganan pembangunan dilakukan melalui sistem betonisasi, dibuat dalam Rencana Anggaran selama 5 (lima) tahun.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGANGGARAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN

Pasal 6

(1)Pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5, dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Dalam hal target tahunan pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pelaksanaannya akan disesuaikan sampai dengan target 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

(1)Besaran penganggaran percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 dialokasikan melalui :
1. a.kontrak tahun jamak sebesar Rp. 276.519.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam milyar lima ratus sembilan belas juta rupiah); dan
2. b.kontrak tahun tunggal sebesar Rp. 1.257.706.000.000,- (satu trilyun dua ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus enam juta rupiah).
(2)Besaran penganggaran program percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan melalui kontrak tahun jamak dan/atau kontrak tahun tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 didukung dengan pengadaan lahan ruas jalan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…