DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

PErda ini mengatur tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Serang dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Azas, prinsip dan tujuan; 3. Tanggung jawab dan wewenang; 4. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 5. Peran lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media massa, lembaga internasional, dan lembaga asing non pemerintah; 6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana; 7. Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana; 8. Pengawasan; 9. Penyelesaian sengketa; 10. Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Serang memiliki kondisi alam yang rentan terhadap bencana sehingga berdampak terhadap pembangunan daerah, maka perlu upaya optimal dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam penanggulangan bencana dengan melibatkan masyarakat dan lembaga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Serang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4010);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang……
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 796);
16.Peraturan…….
17.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI KABUPATEN SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SERANG.

Pasal 1

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3.Daerah adalah Kabupaten Serang
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7.Bupati adalah Bupati Serang.
8.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
9.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.
10.Satuan…….
12.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan balk oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14.Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
16.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehahilitasi.
17.Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
18.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19.Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalul pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
21.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22.Rehabihtasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
23.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua pasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
24.Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
25.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 26.Pemulihan………….
26.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
27.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, balk melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
28.Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa amar, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
29.Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
30.Status Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang di:etapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekornendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
31.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagal akibat dampak buruk bencana.
32.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
33.Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
34.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35.Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas rnewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional Iainnya dan lembaga asing nonpemerintah dan negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
36.Kearifan Lokal adalah semua bentuk kegiatan yang positif baik berupa kebiasaan, karya, maupun produk yang membudaya dan tumbuh didalam masyarakat serta menjadi ciri khas yang membedakan dari masyarakat lainnya yang memiliki manfaat bagi keberlangsungan kehidupan secara menyeluruh dan masyarakat luas.
37.Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Bencana adalah meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;
38.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalamrangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara KesatuanRepublik Indonesia yang berdasarkan PancasiIa.
39.Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Bencana adalah meliput perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan.

BAB II

AZAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas penanggulangan bencana meliputi :

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan;
g.kelestarian lingkungan hidup;
h.ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
i.partisipasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana meliputi :

a.pengurangan resiko;
b.cepat dan tepat;
c.prioritas;
d.koordinasi dan keterpaduan;
e.berdaya guna dan berhasil guna;
f.transparansi dan akuntabititas;
g.kemitraan;
h.pemberdayaan;
i.non diskriminatif;
j.non proletisi;
k.kemandirian;
l.kearifan lokal;
m.membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
n.berkelanjutan.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

a.memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
c.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
d.menghargai budaya daerah;
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
g.menciptakan ........
g.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mencegah timbulnya bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisir dampak bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2)Tanggung awab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BPBD meliputi :
1. a.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. b.perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. c.pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini;
4. d.pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai;
5. e.pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai pada saat tanggap darurat bencana;
6. f.fasilitasi penyelesaian konflik sosial yang timbul sebagai dampak bencana;
7. g.pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
8. h.pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 6

(1)Dalam hal mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :
1. a.penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana dan ditinjau secara berkala;
3. c.pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
4. d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
5. e.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
6. f.pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang; dan
7. g.menetapkan status dan tingkatan bencana daerah.
(2)Penetapan status dan tingkatan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat indikator yang meliputi :
1. a.jumlah korban;
2. b.kerugian harta benda;
3. c.kerusakan sarana dan prasarana;
4. d.cakupan ………….
5. d.cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
6. e.dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan status dan tingkatan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terdekat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat berhak :
1. a.mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
2. b.mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. c.mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
4. d.berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
5. e.berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
6. f.melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
(2)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3)Dalam hal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkena bencana disebabkan oleh kegagalan kontruksi, selain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berhak mendapat ganti kerugian.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban :

a.menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b.melakukan kegiatan penanggulangan bencana di daerah dengan tetap berkoordinasi dengan BPBD; dan
c.memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana di daerah.

BAB V

PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL, DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH

Pasal 10

(1)Lembaga Usaha berhak mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, baik secara tersendiri maupun bersama dengan pihak lain.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah oleh Lembaga Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dengan tetap mengindahkan prinsip penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berkoordinasi dengan BPBD.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…