DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.tujuan;3.pelayanan transportasi;4. pengelolaan pelayanan transportasi jemaah haji;5.biaya transportasi;6.pelaksanaan transportasi ;7.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Serang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); Dengan Persetujuan …. Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.
4.Penyelenggaraan Ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jemaah Haji.
5.Biaya Transportasi adalah biaya pengangkutan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal dengan segala biaya komponen penunjang lainnya.
6.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji.
7.Daerah Asal adalah Wilayah Kabupaten Serang.
8.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia asal Kabupaten Serang yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
9.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi jemaah calon haji ke Arab Saudi.
10.Debarkasi adalah tempat pemberangkatan bagi jemaah haji setelah kembali dari Arab Saudi untuk melanjutkan perjalanan ke daerah asal.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Biaya transportasi ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III

PELAYANAN TRANSPORTASI

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan pelayanan transportasi calon jemaah haji.
(2)Bentuk …
(2)Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.penetapan biaya transportasi; dan
2. b.penetapan pelaksana untuk pelayanan transportasi haji.
(3)Penetapan pelaksanaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuia ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 4

(1)Pengelolaan pelayanan transportasi jemaah haji dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sekretariat daerah pada bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat.
(2)Pengelola pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan jemaah haji kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemulangan seluruh jemaah haji.

BAB V

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 5

(1)Biaya transportasi Jemaah Haji dibebankan pada APBD Kabupaten Serang.
(2)Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.angkutan jemaah haji;
2. b.angkutan barang;
3. c.komponen pendukung lainnya.
(3)Komponen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.petugas pengamanan dan pengawalan diperjalanan;
2. b.konsumsi jemaah haji; dan
3. c.panitia penyelenggara pelayanan transportasi jemaah haji
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan rincian penggunaan serta pertanggungjawaban biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan jemaah haji Bupati dapat membentuk Panitia Penyelenggara pelayanan transportasi jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1).
(2)Panitia Penyelenggara pelayanan transportasi jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbentuk paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan jemaah haji kelompok terbang pertama.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAKSANA TRANSPORTASI

Pasal 7

(1)Pelaksana transportasi adalah para pihak yang bertanggungjawab terhadap pelayanan transportasi jemaah haji.
(2)Penetapan …
(2)Penetapan pelaksana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian yang memuat:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.spesifikasi alat angkutan darat;
3. c.kapasitas penumpang;
4. d.biaya angkut; dan
5. e.jangka waktu.
(3)Para pihak yang bertindak dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), adalah pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk dan penyedia transportasi.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 813) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan pelaksanaan dari perda ini ditetapkan paling lama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 6 September 2017 BUPATI SERANG, RATU TATU CHASANAH Diundangkan di Serang pada tanggal 6 September 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, AGUS ERWANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN :(6,25/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KABUPATEN SERANG I. UMUM Ibadah haji merupkan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya atau yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik maupun mental. Ibadah haji memiliki sifat yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain dalam islam, karena pelaksanaannya banyak terkait berbagai hal dan melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah, mulai pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pemerintahan Negara lain (Arab Saudi). Disamping itu pelaksanaan ibadah haji juga berkaitan dengan bimbingan ibadah, transportasi, kesehatan, akomodasi, kemanan maupun administarsi keimigrasian. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, artinya bukan hanya tugas pemerintah pusat tetapi juga merupakan tugas pemerintah daerah. Hal ini seperti ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Salah satu tugas peneyelenggaraan ibadah haji yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai pengaturan transportasi lokal/darat jemaah haji, yaitu transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke daerah asal. Biaya transportasi lokal jemaah haji yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini dikemukakan, bahwa maksud dan tujuan penyediaan transportasi jemaah haji adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, kemanan dan kepastian perjalanan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, beserta komponen pendukung lainnya. Agar trasnportasi jemaah haji dapat terlaksanan dengan baik, maka Bupati menunjuk instansi pelaksana yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan ibadah haji untuk mengoordinasikan pelaksanaan transportasi jemaah haji dengan pihak terkait. Selain mengenai transportasi Bupati juga dapat membentuk panitia penyelenggara ibadah haji dan petugas haji daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…