DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Serang

regulasi_utama

Ringkasan

terdapat dalam pasal17, pasal 19, pasal 21a, pasal 23a, pasal 56.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang …
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

…

Pasal 17

(1)Yang dapat menjadi Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia dan Bhineka Tunggal lka;
3. c.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah dan telah diverifikasi oleh Dinas/Instansi terkait;
4. d.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran;
5. e.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
6. f.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
8. h.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. i.berbadan sehat, bebas narkoba dan minuman keras yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan RSUD dr. Drajat Prawiranegara;
10. j.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut;
11. k.berkelakukan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres dimana yang bersangkutan berdomisili;
12. l.bersedia berdomisili di desa untuk bakal calon Kepala Desa yang bukan penduduk desa yang bersangkutan; dan
13. m.memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa, dan selanjutnya diteliti keabsahannya oleh Panitia Pemilihan Desa yang dibantu oleh Panwas.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih, dan harus mendapatkan Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Seluruh Temuan hasil pemeriksaan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

3.Diantara …
3.Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa dan terpilih menjadi Kepala Desa, mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TNI/Polri.

4.Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, juga harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dan harus mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertulis telah mengundurkan diri dari pengurus Partai Politik.

5.Ketentuan huruf j Pasal 56 dubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Kepala Desa dilarang :

j.Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 4 Oktober 2017 BUPATI SERANG, ttd RATU TATU CHASANAH Diundangkan di Serang pada tanggal 4 Oktober 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd AGUS ERWANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 NOMOR 08 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN; (8,41/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melastarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat desa; membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab; memajukan perekonomian masyarakat desa; serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Bahwa desa sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Oleh karena itu pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secarA kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa harus ditinjau kembali untuk disesuaikan. Selain itu, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak tertutup kemungkinan bagi para anggota TNI/POLRI maupun bagi pengurus Partai Politik akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, oleh karena itu perlu diatur juga dalam Peraturan Daerah ini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. II. PASAL … II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 53

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang …
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

…

Pasal 17

(1)Yang dapat menjadi Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia dan Bhineka Tunggal lka;
3. c.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah dan telah diverifikasi oleh Dinas/Instansi terkait;
4. d.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran;
5. e.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
6. f.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
8. h.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. i.berbadan sehat, bebas narkoba dan minuman keras yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan RSUD dr. Drajat Prawiranegara;
10. j.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut;
11. k.berkelakukan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres dimana yang bersangkutan berdomisili;
12. l.bersedia berdomisili di desa untuk bakal calon Kepala Desa yang bukan penduduk desa yang bersangkutan; dan
13. m.memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa, dan selanjutnya diteliti keabsahannya oleh Panitia Pemilihan Desa yang dibantu oleh Panwas.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

3.Diantara …
3.Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa dan terpilih menjadi Kepala Desa, mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TNI/Polri.

4.Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

5.Ketentuan huruf j Pasal 56 dubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Kepala Desa dilarang :

j.Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 4 Oktober 2017 BUPATI SERANG, ttd RATU TATU CHASANAH Diundangkan di Serang pada tanggal 4 Oktober 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd AGUS ERWANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 NOMOR 08 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN; (8,41/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melastarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat desa; membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab; memajukan perekonomian masyarakat desa; serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Bahwa desa sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Oleh karena itu pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secarA kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa harus ditinjau kembali untuk disesuaikan. Selain itu, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak tertutup kemungkinan bagi para anggota TNI/POLRI maupun bagi pengurus Partai Politik akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, oleh karena itu perlu diatur juga dalam Peraturan Daerah ini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. II. PASAL … II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 53