DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penghitungan Bantuan Keuangan; 3. Penganggaran; 4. Pengajuan Bantuan Keuangan; 5. Verifikasi Kelengkapan Administrasi; 6. Penyaluran Bantuan Keuangan; 7. Penggunaan Bantuan Keuangan; 8. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan … SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah …
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Serang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Bantuan keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan untuk Partai Politik di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
8.Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Pemilu DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum,bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota DPRD.
9.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.
11.Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional / Kongres / Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12.Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.
13.Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPD.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
(2)Bantuan …
(2)Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD.

Pasal 4

(1)Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pasal 5

(1)Besaran nilai bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Serang berdasarkan kemampuan daerah sebesar Rp. 1.500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah) .
(2)Besaran Nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 6

(1)Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.
(2)Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.untuk periode Pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
2. b.untuk periode Pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 7

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

(1)Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
1. a.surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
2. b.foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak partai politik tingkat kabupaten;
3. c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
4. d.nomor rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
6. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
7. g.surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang- undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
(4)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 9

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…