DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. zakat; 4. Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten; 5. Pembiayaan Baznas Kabupaten dan Penggunaan Hak Amil; 6. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan pelaporan; 7. Pembinaan dan pengawasan; 8. larangan; 9. Penghargaan; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan ketentuan syariat islam;
c.bahwa ketentuan pelaksanaan pengelolaan zakat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan..... SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);
9.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Serang.
4.Badan....
5.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
6.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam wilayah Kabupaten Serang.
7.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam.
8.Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan.
9.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat;
10.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
11.Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
14.Lembaga Amil Zakat yang selanjunya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
15.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Pasal 2

Pengelolaan zakat diselenggarakan berdasarkan asas :

a.syariat Islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan pedoman, perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzaki, Mustahiq dan Amil Zakat.

Pasal 4

Pengelolaan Zakat bertujuan :

a.meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat islam;
b.meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
c.meningkatkan......
d.meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III

ZAKAT

Pasal 5

(1)Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
(2)Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan menteri.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Daerah, dibentuk BAZNAS Kabupaten.
(2)Pembentukan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 7

(1)BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertangungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
(2)BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
(3)BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib:
1. a.melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistrbusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
2. b.melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan istansi terkait dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
3. c.melaporkan dan mempertangungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian........

Pasal 8

(1)BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(3)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi :
1. a.ulama;
2. b.tenaga profesional;
3. c.tokoh masyarakat islam.
(4)Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan di berhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
(6)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non ASN.
(7)Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari ASN yang diperbantukan.
(8)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertangungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
(9)Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada :
1. a.perangkat daerah;
2. b.kantor instansi vertikal tingkat kabupaten;
3. c.badan usaha milik daerah;
4. d.perusahaan swasta;
5. e.kecamatan dan desa;
6. f.masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
7. g.sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
(2)Perusahaan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwajibkan memfasilitasi terbentuknya UPZ di lingkungan perusahaan.
(3)Perusahaan Swasta dapat menganjurkan kepada karyawannya yang beragama Islam untuk membayar zakatnya melalui UPZ yang telah dibentuk di perusahannya.
(4)Khusus......
(4)Khusus bagi Perusahaan Swasta sebagai Rekanan Pemerintah Kabupaten Serang wajib membayarkan zakatnya melalui UPZ yang ada pada perangkat daerah, atau membayar langsung kepada BAZNAS Kabupaten.

Pasal 10

(1)BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
(2)Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.
(3)UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
(4)Hasil pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
(5)Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ZAKAT

Pasal 5

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ZAKAT

Pasal 5

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2002