DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kegiatan Penanggulangan; 3. Surveilans; 4. Sumber daya Kesehatan; 5. Kerjasama; 6. Mitigasi Dampak; 7. Peran Serta; 8. Pencatatan Dan Pelaporan; 9. Pembinaan Dan Pengawasan; 10. Pendanaan; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terjadinya peningkatan jumlah masyarakat yang terjangkit Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Daerah, perlu dilakukan upaya penaggulangan secara menyeluruh dan berkesinambungan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome di daerah, diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang … SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 978);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 857);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1614);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Serang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
6.Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain agar seseorang tidak mengalami kondisi gangguan, sakit, atau penyakit sesuai dengan ancaman Penyakit Menular melalui kegiatan promotif dan preventif
7.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
8.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
9.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
10.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
11.Orang yang Hidup Dengan ODHA yang selanjutnya disebut OHIDHA adalah orang, anggota keluarga, atau Pusat Rehabilitasi, yang hidup bersama, dan memberikan perhatian kepada ODHA.
12.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal atau lewat anus, dan oral atau dengan mulut.
13.Tes HIV ..
13.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disebut TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
14.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disebut KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
15.Konseling Kesehatan adalah komunikasi informasi di bidang kesehatan untuk membantu klien atau pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
16.Surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus, serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan.
17.Populasi Kunci adalah kelompok khusus masyarakat yang sangat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat secara umum dan menentukan kegagalan ataupun keberhasilan program pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular, meliputi orang- orang berisiko mengalami masalah kesehatan, gangguan, penyakit, atau rawan tertular karena persepsi, perilaku, serta kemauan akses pelayanan kesehatan dan ketaatan terhadap penanganan kesehatannya.
18.Fasilitas Layanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
19.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20.Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Palang Merah Indonesia Kabupaten Serang.
21.Anti Retro Viral yang selanjutnya disingkat ARV adalah kombinasi dari beberapa obat Anti Retro Viral yang digunakan untuk memperlambat HIV berkembang biak dan menyebar di dalam tubuh.
22.Masyarakat …
22.Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang memiliki kesamaan dan keinginan untuk bertindak bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kaitan Penanggulangan HIV dan AIDS.
23.Badan Usaha adalah kesatuan organisasi dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas tanggungjawab dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
(2)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
2. b.menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV;
3. c.menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan; dan
4. d.menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan, dan evaluasi penanggulangan HIV dan AIDS.
(3)Upaya pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara antara lain:
1. a.pengembangan sumber daya kesehatan;
2. b.koordinasi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS; dan
3. c.peningkatan peran serta Badan Usaha dan Masyarakat.

BAB II

KEGIATAN PENANGGULANGAN

Pasal 3

(1)Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.pencegahan penularan HIV;
3. c.pemeriksaan …
4. c.pemeriksaan diagnosis HIV;
5. d.pengobatan, perawatan, dan dukungan; dan
6. e.rehabilitasi.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(3)Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk layanan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
(4)Layanan secara menyeluruh dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya yang meliputi semua bentuk layanan HIV dan AIDS yang dilakukan secara paripurna mulai dari rumah, Masyarakat, sampai ke Fasyankes.

Pasal 4

(1)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan menyeluruh mengenai pencegahan penularan HIV dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk antara lain:
1. a.advokasi;
2. b.bina suasana;
3. c.pemberdayaan;
4. d.kemitraan;
5. e.peran serta Badan Usaha dan Masyarakat.
6. f.iklan layanan masyarakat;
7. g.kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seksual berisiko penularan penyakit; dan
8. h.peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam promosi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan penularan HIV.
(3)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kondisi sosial budaya Daerah dan didukung kebijakan publik.
(4)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Sasaran promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain:
1. a.pembuat kebijakan;
2. b.sektor swasta;
3. c.organisasi kemasyarakatan; dan
4. d.Masyarakat.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada populasi sasaran dan Populasi Kunci.
(3)Populasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan populasi yang menjadi sasaran program.
(4)Populasi Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif suntik;
2. b.pekerja seksual langsung maupun tidak langsung;
3. c.pelanggan dan pasangan seksual pekerja seksual;
4. d.laki-laki pelanggan dan pasangan seksual dengan sesama laki-laki;
5. e.waria dan transgender; dan
6. f.warga binaan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Pasal 6

(1)Promosi kesehatan dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya.
(2)Promosi kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada pelayanan antara lain:
1. a.kesehatan peduli remaja;
2. b.kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
3. c.pemeriksaan asuhan antenatal;
4. d.infeksi menular seksual;
5. e.rehabilitasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; dan
6. f.tuberkulosis.

Pasal 7

(1)Pencegahan penularan HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak berisiko.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain upaya:
1. a.pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
2. b.pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual; dan
3. c.pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya.

Pasal 8

(1)Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual merupakan berbagai upaya untuk mencegah seseorang terinfeksi HIV dan/atau penyakit IMS lain yang ditularkan melalui hubungan seksual;
(2)Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual dilaksanakan terutama di tempat yang berpotensi terjadinya hubungan seksual berisiko;
(3)Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual dilakukan dengan 4 (empat) kegiatan yang terintegrasi meliputi:
1. a.peningkatan peran pemangku kepentingan;
2. b.intervensi perubahan perilaku;
3. c.manajemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan; dan
4. d.penatalaksanaan IMS.
(4)Peningkatan peran pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menciptakan tatanan sosial di lingkungan Populasi Kunci yang kondusif.
(5)Intervensi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)huruf b ditujukan untuk memberi pemahaman dan mengubah perilaku kelompok secara kolektif dan perilaku setiap individu dalam kelompok sehingga kerentanan terhadap HIV berkurang.
(6)Manajemen …
(6)Manajemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c ditujukan untuk menjamin tersedianya perbekalan kesehatan pencegahan yang bermutu dan terjangkau.
(7)Penatalaksanaan IMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d ditujukan untuk menyembuhkan IMS pada individu dengan memutus mata rantai penularan IMS melalui penyediaan pelayanan diagnosis dan pengobatan serta konseling perubahan perilaku.

Pasal 9

Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual dilakukan melalui(1) upaya untuk:

a.tidak melakukan hubungan seksual (Abstinensia);
b.setia dengan pasangan (Be Faithful);
c.menggunakan kondom secara konsisten (Condom use);
b.menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif (no Drug);
c.meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin (Education); dan
d.melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumsisi. Tidak melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(2) huruf a ditujukan bagi orang yang belum menikah; Setia dengan pasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b(3) hanya berhubungan seksual dengan pasangan tetap yang diketahui tidak terinfeksi HIV; Menggunakan kondom secara konsisten sebagaimana dimaksud pada(4) ayat (1) huruf c berarti selalu menggunakan kondom bila terpaksa berhubungan seksual pada penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta hubungan seks dengan pasangan yang telah terinfeksi HIV dan/atau IMS.

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…