DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Serang

regulasi_utama

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 05 Agustus 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Serang Tahun Anggaran 2023. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang N o . 1 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-D~erah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 ;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tantang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 0 1 0 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2 0 1 9 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 5 1 6 ) ;
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2 0 2 1 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang . . . 1.
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6 8 4 1 ) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2 0 1 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 1 0 . Peraturan . . . -4 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Kedua Ats Peraturan Pemerintal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parta Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 123, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 5 ) ; 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); -5 1 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daeral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo 1 7 8 1 ) ;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 0 1 . Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 Nomor 754); 1 7 . Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2 0 1 7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerar serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dane Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1067); 1 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2 0 1 8 tentang Tata Cara Penghitungan,Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 1 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 2 1 Nomor 4 3 1 ) ;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2 0 2 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1 ) . Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Bupati adalah Bupati Serang
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah
8.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran PERUBAHANDAERAH TENTANG

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. Menetapkan

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.353.764.386.989, bertambah sebesar Rp 1 9 8 . 1 9 3 . 926.234,- sehingga menjadi R p 3 . 5 5 1. 9 5 8 . 3 1 3 . 2 2 3 , - dengan rincian sebagai berikut: 1 . Pendapatan daerah Rp4.567.000.000, Rp65.402.842.685, Rp0,- Rp69.969.842.685,- Rp3.486.555.4 70.538,- R p 3 . 5 5 1 . 9 5 8 . 3 1 3 . 2 2 3 , - Rpl .061.558.897. 765,- setelahtransfer Rp3.205.388.359.093,- R D 2 8 1 . 1 6 7 . 1 1 1 4 4 5 , Rp3.353.764.386.989, Rpl 9 8 . 1 9 3 . 9 2 6 . 2 3 4 , - R p 2 . 2 9 0 . 5 9 6 . 2 1 1. 7 3 8 , R p 1 2 1 . 0 5 6 . 8 8 3 . 0 3 5 , - pendapatan

a.Semula
b.Bertambah
a.Semula
b.Bertambah Jumlah

Pasal 3

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

2.Belanja daerah Jumlah belanja daerah setelah perubahan
3.Pembiayaan daerah

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp151.376.027.896,- 2) Berkurang ( R p 8 1. 4 0 6 . 1 8 5 . 2 1 1 , - ) Jumlah setelah perubahan
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp3.000.000.000,- 2) Bertambah Rpl.567.000.000,- Jumlah setelah perubahan Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
b.Pendapatan transfer 1) Semula 2) Bertambah Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 , bersumber dari:
a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp902.007.244.355,- 2) Bertambah R p 1 5 9 . 5 5 1. 6 5 3 .4 1 0 , - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan ( 1 ) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
a.Pajak daerah; Rp13.343.4 78.000,- Rp80. 733. 720.338,- Rp2 l .844.22 l .657,- Rp687. 998.284.828,- Rp270. 982.670. 942,- R p 2 . 1 0 5 . 6 1 l .462.409,- setelahdaerah Rp59.244. 9 4 8 .4 1 9 , - Rp21 .488. 7 7 1 . 9 1 9 , Rp544. 866. 560. 000,1) Semula 2) Bertambah Jumlah retribusi perubahan 2) Bertambah R p 1 4 3 . 1 3 1. 7 2 4 . 8 2 8 , - Jumlah pajak daerah setelah perubahan
b.Retribusi daerah; 1) Semula
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 1) Semula Rp20.076.527.000,- 2) Bertambah Rpl.767.694.657,- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1) Semula Rp277.819.208.936,- 2) Berkurang (Rp6.836.537.994,-) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

Pasal 4

-8

c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rpl2.784.903.000,- 2) Bertambah Rp558.575.000,- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula Rp2.060.976.486.000,- 2) Bertambah Rp44.634.976.409,- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan

Pasal 5

(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah Rp0, Rp0, Rp 13.343.478.000, Rp306.041.632.364, Rp430.497.662.704, Rp0, Rp0, Rpl2.784.903.000, Rp558.575.000, 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana darurat setelah perubahan
2. b.Transfer antar daerah 1) Semula Rp229.619.725.738, 2) Bertambah Rp76.421.906.626, Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Jumlah hibah setelah perubahan
3. b.Dana darurat 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)
4. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp0, 2) Bertambah/ (berkurang) Rp0, Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah perubahan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:
5. a.Belanja Operasional; 1) Semula Rp2.520.800.522.452, 2) Bertambah Rp49.052.455.667, Jumlah belanja operasional setelah perubahan R p 2 . 5 6 9 . 8 5 2 . 9 7 8 . 1 1 9 ,
6. b.Belanja Modal 1) Semula Rp318.785.659.537, 2) Bertambah R p l l l. 7 1 2 . 0 0 3 . 1 6 7 , - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp0,- Rp0,-
7. f.Belanja . . . Rp5. 775.000.000,- Rp 148.802.350.970, Rp 545.832.672.400,- Rpl . 0 1 9 . 0 5 4 . 8 6 1 . 1 7 9 , - Rp0, Rp0, Rp0, RD0, Rp 37.429.467.400,- Rp508.403.205.000, 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) 2) Bertambah

Pasal 6

- 1 0 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan

c.Belanja bunga 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja bunga setelah perubahan
d.Belanja subsidi; Jumlah belanja subsidi setelah perubahan
e.Belanja hibah 1) Semula R p 1 0 9 . 0 2 2 . 5 0 8 . 1 0 0 , - 2) Bertambah Rp39.779.842.870,- Jumlah belanja hibah setelah perubahan
c.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp5.775.000.000,- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp0, Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
d.Belanja Transfer 1 ) Semula ( 1 ) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
a.Belanja pegawai 1) Semula R p l. 5 0 2 . 8 1 7 . 2 0 7 . 1 4 0 , - 2) Berkurang (Rp109.320.487.170,-) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan R p l. 3 9 3 .4 9 6 . 7 1 9 . 9 7 0 , -
b.Belanja barang dan jasa 1) Semula R p 9 0 0 . 1 0 4 . 1 9 8 . 2 1 2 , - 2) Bertambah Rpl 18.950.662.967,- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

(2)Bclanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah 2) Bertambah Rp16.537.500.000, Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp44.681.692.300,-
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp74.824.483.754,- Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung 1) Semula Rp58.563.770.380,- 2) Bertambah Rp36.461.259.280,- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula R p 1 3 4 . 8 1 0 . 1 6 8 . 7 6 8 , - Rp8.499.046.000,- Rp300.000.000,- Rp95.025.029.660,- Rp 1 4 . 8 5 9 . 0 1 4 . 1 4 0 , - R p 1 3 3 . 8 6 2 . 1 4 9 . 8 0 8 , - Rp 1 4 1 . 769. 776. 796,- Rp8.856.609.000, (RD357,563.000,) - 1 1 Rp6.959.608.028,- R p 2 8 . 1 4 4 . 1 9 2 . 3 0 0 , - Rp59.037.666.054,- 1) Semula Belanja bantuan sosial; 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan 2) Bertambah 2) Bertambah f. Jumlah modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah peru bahan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp22.443.044.335,- 2) Berkurang (Rp7 . 5 8 4 . 0 3 0 . 1 9 5 , - ) Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan
6. f.Belanja modal aset lainnya 1) Semula Rp0,- 2) Bertambah Rp300.000.000,- Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan - 1 2

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas: Rp5. 775.000.000,- Rp4.567.000.000, Rp69.969.842.685,- Rp464.676.739.000,- Rp3.000.000.000, Rpl .567.000.000, Rp 1 5 1 . 3 7 6 . 0 2 7 .896, ( R D 8 1 . 4 0 6 . 1 8 5 . 2 1 1 , ) pembiayaan setelah Pasal 8 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Penerimaan Pembiayaan; 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan a. perubahan

b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah

(4)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu: 1) Semula Rp5.775.000.000,- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp0,
(5)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil 1) Semula Rp57.105. l 76.000,- 2) Bertambah Rp24.050.757.400, Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp81.155.933.400,-
2. b.Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp451.298.029.000,- 2) Bertambah R p 1 3 . 3 7 8 . 7 1 0 . 0 0 0 , - Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan ( 1 ) Pcnerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
3. a.Sisa . . . - 1 3
4. a.Pembentukan . . .
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: RpO, RpO, Rp0, Rp0, RpO, Rp69.969.842.685, Rp0, Rp0, Rp0, RpO, setelahdaerah
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula R p 1 5 1 . 3 7 6 . 0 2 7 . 8 9 6 , 2) Berkurang ( R p 8 1 . 4 0 6 . 1 8 5 . 2 1 1 , - ) Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan
2. b.Pencairan dana cadangan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula RpO, 2) Bertambah/ (berkurang) RpO, Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
4. d.pinjaman daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pmJ aman perubahan
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 1) Semula RpO, 2) Bertambah/ (berkurang) RpO,
6. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula RpO, 2) Bertambah/ (berkurang) RpO, Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan
7. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian Rp0,- Rp0,- Rp0,- Rp1.500.000.000, Rp3.067.000.000,- Rp0, Rp0,- Rp0, Rp0,- Rp0, Rp0,- Rp0, RD1,500.000.000, Rp3.000.000.000, Rp67.000.000, 1) Semula 2) Bertambah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan 1 ) Semula 2) Bertambah 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan

Pasal 9

Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah perubahan - 1 4

a.Pembentukan dana cadangan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan
b.Penyertaan modal daerah Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan
d.Pemberian Pinjaman Daerah
e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1 ) Semula ( 1 ) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Pasal 10

- 1 5 UntukDaerahBelanjaRekapi tulasi Peru bahan Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan . anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
d.Pcngeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.
b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatar pelayanan publik.

(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
  1. 2.Lampiran II
  2. 1.Lampiran I
  3. 4.Lampiran IV
  4. 3.Lampiran III
  5. 5.Lampiran V
  6. 6.Lampiran VI
  7. 7.Lampiran VII Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: ¥ 1 SE g v s w Pasal 1 1 - 1 6 Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan padc Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengar. Rancangan Perubahan APBD; Sikronisasi Program Priooritas Nasional Dengan Prograrr. Prioritas Daerah Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Pe1 Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telal ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah. KRETARIS DAERAH ERANG, Ditetapkan di Serang pada tanggal 16 Oktober 2023 BUPATI SERAN � \ CI [ ', ' �7 I - ·-· =;%, / ]RATU TATU CHASANAH

Pasal 12

8.Lam piran VIII
9.Lampiran IX 1 0 . Lampiran X Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebaga landasan operasional pelaksanaan APBD. 1 1 . Lam piran XI Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang 1 2 . Lam piran XII Diundangkan di Serang Pada tanggal 16 Oktober 2023 Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 1ahun 2023 Tang9gal : 16 0ktober 2023 KABUPATEN SERANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uralan Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 PEND APATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 902.007.244.355 1.061.558.897.765 159.551.653.410 1 8 % 4101 Pajak Daerah 544.866.560.000 687.998.284.828 143.131.724 828 26 % 4102 Retnbusi Daerah 59.244.948.419 80. 733. 720.338 21.488.771 919 36 % 41.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan 20.076.527.000 21.844.221.657 1.767.694.657 9 % Daerah yang Dipisahkan 41.04 Lain-lain PAD yang Sah 277.819.208.936 270.982.670.942 (6.836.537 994) 2 % 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.290.596.211. 738 2.411.653.094.773 121.056.883.035 5 % 4.201 Pendapatan Transfer Pemerintah 2.060.976.486.000 2.105.611.462.409 44 634 976.409 2 % Pusat 4.202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 229. 619.725.738 306.041.632.364 76.421.906.626 33 % 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 12.784.903.000 13.343.478.000 558.575.000 4 % YANG SAH 4.301 Pendapatan Hibah 12.784.903.000 13.343.478.000 558 575.000 4 % Jumlah Pendapatan 3.205.388.359.093 3.486.555.470.538 281.167.111.445 9 % 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERAS I 2.520.800.522.452 2.569.852.978.119 49.052.455.667 2 % 5.1.01 Belanja Pegawal 1.502.817.207.140 1.393.496. 719.970 (109.320.487. 170) 7 % 51.02 Belanja Barang dan Jasa 900.104.198.212 1.019.054.861.179 118.950.662.967 1 3 % 5.1.05 Belanja Hibah 109.022.508.100 148.802.350.970 39.779.842.870 36 % 5.1.06 Belanja Bantuan Soslal 8.856.609.000 8.499.046.000 (357 563 000) 4 % 5.2 BELANJA MODAL 318.785.659.537 430.497.662.704 111.712.003.167 3 5 % 5.2.01 Belanja Modal Tanah 28.144.192.300 44.681.692 300 16.537.500.000 59 % 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan 74.824.483.754 133.862. 149.808 59.037.666.054 79 % Mesin 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan 58.563.770.380 95.025.029.660 36.461.259.280 62 % Bangunan 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 134.810.168.768 141.769.776.796 6.959.608.028 5 % Irigasl 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 22.443.044.335 14.859.014.140 (7.584.030.195) 34 % 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0 300.000.000 300.000.000 100 % 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.775.000.000 5.775.000.000 0 0 % 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5. 775.000.000 5.775.000.000 0 0 % 5.4 BELANJA TRANSFER 508.403.205.000 545.832.672.400 37.429.467.400 7 % 5 4.01 Belanja Bagi Hasil 57.105.176.000 81 155.933.400 24.050.757.400 42 % 5 4 0 2 Belanja Bantuan Keuangan 451.298.029.000 464 676.739 000 13 378.710 000 3 % Jumlah Belanja 3.353.764.386.989 3.551.958.313.223 198.193.926.234 6 % Total Surplus/(Defisit) (148.376.027.896) (65.402.842.685) 82.973.185.211 - 5 6 % I i I I I I - I - ' Lampiran l Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2023 Tanggal : 16 Oktober 2023 KABUPATEN SERANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 151.376.027.896 69.969.842.685 (81.406.185.211) 5 4 % 6101 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 151.376.027.896 69. 969. 842. 685 (81.406.185.211) 54 % Tahun Sebelumnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1 51.376.027.896 69.969.842.685 (81.406.185.211) 5 4 % 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.000.000.000 4.567.000.000 1.567.000.000 52 % 6202 Penyertaan Modal Daerah 0 1.500.000.000 1.500.000.000 100% 6204 Pemberian Pinjaman Daerah 3.000.000.000 3.067.000.000 67.000.000 2 % Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000.000 4.567.000.000 1.567 .000.000 52 % Pembiayaan Netto 148.376.027.896 65.402.842.685 (82.973.185.211) 56 % 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0 0 0 0 % Daerah Tahun Berkenaan =s u p a ti Sera09, - '' 'TU CHASANAH '~ R

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…