Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2023
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Serang Tahun Anggaran 2023. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang N o . 1 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-D~erah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 ;
1.
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2 0 1 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
1 0 . Peraturan . . . -4 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Kedua Ats Peraturan Pemerintal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parta Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 123, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 5 ) ; 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
-5 1 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daeral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo 1 7 8 1 ) ;
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 Nomor 754); 1 7 . Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2 0 1 7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerar serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dane Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1067); 1 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2 0 1 8 tentang Tata Cara Penghitungan,Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 1 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 2 1 Nomor 4 3 1 ) ;
Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Serang.
MEMUTUSKAN: PERATURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. Menetapkan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.353.764.386.989, bertambah sebesar Rp 1 9 8 . 1 9 3 . 926.234,- sehingga menjadi R p 3 . 5 5 1. 9 5 8 . 3 1 3 . 2 2 3 , - dengan rincian sebagai berikut: 1 . Pendapatan daerah Rp4.567.000.000, Rp65.402.842.685, Rp0,- Rp69.969.842.685,- Rp3.486.555.4 70.538,- R p 3 . 5 5 1 . 9 5 8 . 3 1 3 . 2 2 3 , - Rpl .061.558.897. 765,- setelahtransfer Rp3.205.388.359.093,- R D 2 8 1 . 1 6 7 . 1 1 1 4 4 5 , Rp3.353.764.386.989, Rpl 9 8 . 1 9 3 . 9 2 6 . 2 3 4 , - R p 2 . 2 9 0 . 5 9 6 . 2 1 1. 7 3 8 , R p 1 2 1 . 0 5 6 . 8 8 3 . 0 3 5 , - pendapatan
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
1) Semula Rp151.376.027.896,- 2) Berkurang ( R p 8 1. 4 0 6 . 1 8 5 . 2 1 1 , - ) Jumlah setelah perubahan
1) Semula Rp3.000.000.000,- 2) Bertambah Rpl.567.000.000,- Jumlah setelah perubahan Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 , bersumber dari:
1) Semula Rp902.007.244.355,- 2) Bertambah R p 1 5 9 . 5 5 1. 6 5 3 .4 1 0 , - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan ( 1 ) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
Rp13.343.4 78.000,- Rp80. 733. 720.338,- Rp2 l .844.22 l .657,- Rp687. 998.284.828,- Rp270. 982.670. 942,- R p 2 . 1 0 5 . 6 1 l .462.409,- setelahdaerah Rp59.244. 9 4 8 .4 1 9 , - Rp21 .488. 7 7 1 . 9 1 9 , Rp544. 866. 560. 000,1) Semula 2) Bertambah Jumlah retribusi perubahan 2) Bertambah R p 1 4 3 . 1 3 1. 7 2 4 . 8 2 8 , - Jumlah pajak daerah setelah perubahan
1) Semula
1) Semula Rp20.076.527.000,- 2) Bertambah Rpl.767.694.657,- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan
1) Semula Rp277.819.208.936,- 2) Berkurang (Rp6.836.537.994,-) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan
-8
1) Semula Rpl2.784.903.000,- 2) Bertambah Rp558.575.000,- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
1) Semula Rp2.060.976.486.000,- 2) Bertambah Rp44.634.976.409,- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan
.
1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana darurat setelah perubahan
1) Semula Rp229.619.725.738, 2) Bertambah Rp76.421.906.626, Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Jumlah hibah setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)
1) Semula Rp0, 2) Bertambah/ (berkurang) Rp0, Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah perubahan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:
1) Semula Rp2.520.800.522.452, 2) Bertambah Rp49.052.455.667, Jumlah belanja operasional setelah perubahan R p 2 . 5 6 9 . 8 5 2 . 9 7 8 . 1 1 9 ,
1) Semula Rp318.785.659.537, 2) Bertambah R p l l l. 7 1 2 . 0 0 3 . 1 6 7 , - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp0,- Rp0,-
Rp5. 775.000.000,- Rp 148.802.350.970, Rp 545.832.672.400,- Rpl . 0 1 9 . 0 5 4 . 8 6 1 . 1 7 9 , - Rp0, Rp0, Rp0, RD0, Rp 37.429.467.400,- Rp508.403.205.000, 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) 2) Bertambah
- 1 0 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja bunga setelah perubahan
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan
1) Semula R p 1 0 9 . 0 2 2 . 5 0 8 . 1 0 0 , - 2) Bertambah Rp39.779.842.870,- Jumlah belanja hibah setelah perubahan
1) Semula Rp5.775.000.000,- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp0, Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
1) Semula R p l. 5 0 2 . 8 1 7 . 2 0 7 . 1 4 0 , - 2) Berkurang (Rp109.320.487.170,-) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan R p l. 3 9 3 .4 9 6 . 7 1 9 . 9 7 0 , -
1) Semula R p 9 0 0 . 1 0 4 . 1 9 8 . 2 1 2 , - 2) Bertambah Rpl 18.950.662.967,- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
2) Bertambah Rp16.537.500.000, Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp44.681.692.300,-
1) Semula Rp74.824.483.754,- Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan
1) Semula Rp58.563.770.380,- 2) Bertambah Rp36.461.259.280,- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan
1) Semula R p 1 3 4 . 8 1 0 . 1 6 8 . 7 6 8 , - Rp8.499.046.000,- Rp300.000.000,- Rp95.025.029.660,- Rp 1 4 . 8 5 9 . 0 1 4 . 1 4 0 , - R p 1 3 3 . 8 6 2 . 1 4 9 . 8 0 8 , - Rp 1 4 1 . 769. 776. 796,- Rp8.856.609.000, (RD357,563.000,) - 1 1 Rp6.959.608.028,- R p 2 8 . 1 4 4 . 1 9 2 . 3 0 0 , - Rp59.037.666.054,- 1) Semula Belanja bantuan sosial; 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan 2) Bertambah 2) Bertambah f. Jumlah modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah peru bahan
1) Semula Rp22.443.044.335,- 2) Berkurang (Rp7 . 5 8 4 . 0 3 0 . 1 9 5 , - ) Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan
1) Semula Rp0,- 2) Bertambah Rp300.000.000,- Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan - 1 2
Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas: Rp5. 775.000.000,- Rp4.567.000.000, Rp69.969.842.685,- Rp464.676.739.000,- Rp3.000.000.000, Rpl .567.000.000, Rp 1 5 1 . 3 7 6 . 0 2 7 .896, ( R D 8 1 . 4 0 6 . 1 8 5 . 2 1 1 , ) pembiayaan setelah Pasal 8 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Penerimaan Pembiayaan; 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan a. perubahan
1) Semula 2) Bertambah
1) Semula Rp5.775.000.000,- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp0,
1) Semula Rp57.105. l 76.000,- 2) Bertambah Rp24.050.757.400, Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp81.155.933.400,-
1) Semula Rp451.298.029.000,- 2) Bertambah R p 1 3 . 3 7 8 . 7 1 0 . 0 0 0 , - Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan ( 1 ) Pcnerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- 1 3
RpO, RpO, Rp0, Rp0, RpO, Rp69.969.842.685, Rp0, Rp0, Rp0, RpO, setelahdaerah
1) Semula R p 1 5 1 . 3 7 6 . 0 2 7 . 8 9 6 , 2) Berkurang ( R p 8 1 . 4 0 6 . 1 8 5 . 2 1 1 , - ) Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan
1) Semula RpO, 2) Bertambah/ (berkurang) RpO, Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pmJ aman perubahan
1) Semula RpO, 2) Bertambah/ (berkurang) RpO,
1) Semula RpO, 2) Bertambah/ (berkurang) RpO, Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan 1 ) Semula 2) Bertambah 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah perubahan - 1 4
1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan
- 1 5 UntukDaerahBelanjaRekapi tulasi Peru bahan Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan . anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
¥ 1 SE g v s w Pasal 1 1 - 1 6 Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan padc Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengar. Rancangan Perubahan APBD; Sikronisasi Program Priooritas Nasional Dengan Prograrr. Prioritas Daerah Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Pe1 Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telal ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah. KRETARIS DAERAH ERANG, Ditetapkan di Serang pada tanggal 16 Oktober 2023 BUPATI SERAN � \ CI [ ', ' �7 I - ·-· =;%, / ]RATU TATU CHASANAH
1 1 . Lam piran XI Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang 1 2 . Lam piran XII Diundangkan di Serang Pada tanggal 16 Oktober 2023 Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 1ahun 2023 Tang9gal : 16 0ktober 2023 KABUPATEN SERANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uralan Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 PEND APATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 902.007.244.355 1.061.558.897.765 159.551.653.410 1 8 % 4101 Pajak Daerah 544.866.560.000 687.998.284.828 143.131.724 828 26 % 4102 Retnbusi Daerah 59.244.948.419 80. 733. 720.338 21.488.771 919 36 % 41.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan 20.076.527.000 21.844.221.657 1.767.694.657 9 % Daerah yang Dipisahkan 41.04 Lain-lain PAD yang Sah 277.819.208.936 270.982.670.942 (6.836.537 994) 2 % 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.290.596.211. 738 2.411.653.094.773 121.056.883.035 5 % 4.201 Pendapatan Transfer Pemerintah 2.060.976.486.000 2.105.611.462.409 44 634 976.409 2 % Pusat 4.202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 229. 619.725.738 306.041.632.364 76.421.906.626 33 % 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 12.784.903.000 13.343.478.000 558.575.000 4 % YANG SAH 4.301 Pendapatan Hibah 12.784.903.000 13.343.478.000 558 575.000 4 % Jumlah Pendapatan 3.205.388.359.093 3.486.555.470.538 281.167.111.445 9 % 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERAS I 2.520.800.522.452 2.569.852.978.119 49.052.455.667 2 % 5.1.01 Belanja Pegawal 1.502.817.207.140 1.393.496. 719.970 (109.320.487. 170) 7 % 51.02 Belanja Barang dan Jasa 900.104.198.212 1.019.054.861.179 118.950.662.967 1 3 % 5.1.05 Belanja Hibah 109.022.508.100 148.802.350.970 39.779.842.870 36 % 5.1.06 Belanja Bantuan Soslal 8.856.609.000 8.499.046.000 (357 563 000) 4 % 5.2 BELANJA MODAL 318.785.659.537 430.497.662.704 111.712.003.167 3 5 % 5.2.01 Belanja Modal Tanah 28.144.192.300 44.681.692 300 16.537.500.000 59 % 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan 74.824.483.754 133.862. 149.808 59.037.666.054 79 % Mesin 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan 58.563.770.380 95.025.029.660 36.461.259.280 62 % Bangunan 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 134.810.168.768 141.769.776.796 6.959.608.028 5 % Irigasl 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 22.443.044.335 14.859.014.140 (7.584.030.195) 34 % 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0 300.000.000 300.000.000 100 % 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.775.000.000 5.775.000.000 0 0 % 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5. 775.000.000 5.775.000.000 0 0 % 5.4 BELANJA TRANSFER 508.403.205.000 545.832.672.400 37.429.467.400 7 % 5 4.01 Belanja Bagi Hasil 57.105.176.000 81 155.933.400 24.050.757.400 42 % 5 4 0 2 Belanja Bantuan Keuangan 451.298.029.000 464 676.739 000 13 378.710 000 3 % Jumlah Belanja 3.353.764.386.989 3.551.958.313.223 198.193.926.234 6 % Total Surplus/(Defisit) (148.376.027.896) (65.402.842.685) 82.973.185.211 - 5 6 % I i I I I I - I - ' Lampiran l Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2023 Tanggal : 16 Oktober 2023 KABUPATEN SERANG RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 151.376.027.896 69.969.842.685 (81.406.185.211) 5 4 % 6101 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 151.376.027.896 69. 969. 842. 685 (81.406.185.211) 54 % Tahun Sebelumnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1 51.376.027.896 69.969.842.685 (81.406.185.211) 5 4 % 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.000.000.000 4.567.000.000 1.567.000.000 52 % 6202 Penyertaan Modal Daerah 0 1.500.000.000 1.500.000.000 100% 6204 Pemberian Pinjaman Daerah 3.000.000.000 3.067.000.000 67.000.000 2 % Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000.000 4.567.000.000 1.567 .000.000 52 % Pembiayaan Netto 148.376.027.896 65.402.842.685 (82.973.185.211) 56 % 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0 0 0 0 % Daerah Tahun Berkenaan =s u p a ti Sera09, - '' 'TU CHASANAH '~ R
Membuka PDF…