DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Nama Dan Kedudukan Hukum; 3. Kegiatan Usaha; 4. Tugas Dan Tanggungjawab; 5. Modal; 6. Organ Dan Pegawai Perumda Tirta Al Bantani; 7. Kepegawaian; 8. Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran dan pelaporan; 9. Penggunaan Laba Bersih; 10. Pengusahaan Sumber Daya Air; 11. Kerjasama; 12. Pengadaan Barang Dan Jasa; 13. Pengelolaan barang; 14. Tanggung Jawab Dan Tuntutan ganti Rugi; 15. Penyelengaraan Pelayanan Air Minum; 16. Tarip Dan Rekening Air Minum; 17. Hak, Kewajiban Dan Larangan Pelanggaran; 18. Pembinaan Dan Pengawasan; 19. Peran serta Masyarakat; 20. pembubaran; 21. Kepailitan; 22. Ketentuan peralihan; 23. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan … SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58n02);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyedia Air Minum;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Repunlik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154)
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AL BANTANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah …
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Serang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-liasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
7.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Turta Al Bantani yang selanjutnya disingkat PERUMDA Tirta Al Bantaniadalah perusahaan umum daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
10.Bupati Serang yang mewakili pemerintah daerah kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PERUMDA Tirta Al Bantani yang selanjutnya disebut KPM adalah organ pada PERUMDA Tirta Al Bantani yang memegang kekuasaan tertimggi dalam PERUMDA Tirta Albantani dan memegang segala kewenangnan yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas.
11.Dewan Pengawas adalah organ PERUMDA Tirta Al Bantani yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERUMDA Tirta Al Bantani.
12.Direksi adalah organ PERUMDA Tirta Al Bantani yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA Tirta Al Bantani, serta mewakili PERUMDA Tirta Al Bantani baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Pegawai adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi kedudukan hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
14.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
15.Modal Dasar adalah jumlah modal yang akan dipenuhi tercantum dalam Peraturan Daerah.
16.Modal disetor adalah modal yang sudah disetor secara efektif oleh pemilik modal dan telah dicatat dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
17.Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan dalam satu tahun takwim.
18.Laba bersih setelah pajak adalah laba yang dibukukan setelah dikurangi pajak penghasilan dalam satu tahun takwim.
19.Rencana …
19.Rencana Bisnis adalah Perencanaan yang hendak dicapai oleh PERUMDA Tirta Albantani dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.
20.Rencana Kerja dan Anggaran adalah merupakan Rencana Kerja dan Anggaran disusun disetiap setiap tahun yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
21.Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
22.Air Baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut airbaku, adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, sumber mata air, air laut, air tanah dalam, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
23.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
24.Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
25.Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
26.Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
27.Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
28.Meter Air adalah alat untuk menakar volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga berwenang.
29.Instrument Meter Air adalah pelanggan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnitmeter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat didalam meter air.
30.Segel Meter adalah Segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
31.Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh petugas PERUMDA Tirta Al Bantani pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah kerusakan atau gangguan, baik disengaja atau tidak disengaja pada meter air.
32.Pengelolaan Barang keseluruhan kegiatan yang meliputi pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik PERUMDA Tirta Al Bantani.
33.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik PERUMDA Tirta Al Bantani.
34.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik PERUMDA Tirta Al Bantani.
35.Penghapusan …
35.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik PERUMDA Tirta Al Bantani dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
36.Pelanggan adalah Perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PERUMDA Tirta Albantani Kabupaten Serang.
37.Pelanggan Pasif adalah Perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air/pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik).
38.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai.
39.Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
40.Pelayanaan Air Minum Domestik adalah pelayanan air minum yang diberikan bagi masyarakat yang berdomisili di kabupaten serang.
41.Pelayanaan Air Minum Non Domestik adalah pelayanan air minum yang diberikan bagi masyarakat yang berdomisili di luar kabupaten serang.
42.Tarif Air Minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M3) yang harus dibayar oleh pelanggan.
43.Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
44.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
45.Tahun Buku adalah Tahun Kalender.

Pasal 2

PERUMDA Tirta Al Bantani berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesional yang tetap memperhatikan fungsi sosial.

Pasal 3

(1)Pembentukan PERUMDA Tirta Al Bantani dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Serang;
(2)Pembentukan PERUMDA Tirta Al Bantani bertujuan :
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan profesional; dan
3. c.memperoleh …
4. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB II

Nama dan Kedudukan Hukum

Pasal 4

(1)Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani yang disingkat PERUMDA Tirta Al Bantani.
(2)PERUMDA Tirta Al Bantani berkedudukan di Jl. KH. Tubagus Achmad Khatib No. 33 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang.
(3)PERUMDA Tirta Al Bantani dapat mendirikan kantor cabang di luar daerah.

BAB III

Kegiatan Usaha

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha PERUMDA Tirta Al Bantani meliputi:
1. a.menyediakan air minum untuk kebutuhan masyarakat melalui sistem SPAM;
2. b.menyelenggarakan usaha lainnya yang merupakan pengembangan dari usaha inti PERUMDA Tirta Albantani yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui sistem jaringan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
(3)Sistem penyediaan air minum dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pengelolaan, dan unit pelayanan.
(4)SPAM bukan jaringan perpipaan terdiri atas:
1. a.sumur dangkal;
2. b.sumur pompa;
3. c.bak penampungan air hujan;
4. d.terminal air; dan
5. e.bangunan penangkap mata air.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagimana dimaksud dalam pasal
(3), PERUMDA Tirta Albantani memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. a.Menyelenggarakan …
2. a.Menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi:
  1. 1.unit air baku;
  2. 2.produksi;
  3. 3.unit distribusi;
  4. 4.unit pelayanan; dan
  5. 5.unit pengelolaan.
3. b.Melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
4. c.Melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
5. d.Memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
6. e.Membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tatakelola perusahaan yang baik; dan
7. f.Menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PERUMDA Tirta Albantani dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf d, PERUMDA Tirta Albantani menyusun rencana usaha untuk mencapai target cakupan pelayanan yang ditetapkan.

BAB V

MODAL

Pasal 8

(1)Modal dasar PERUMDA Tirta Albantani ditetapkan sebesar Rp.360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), merupakan modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pemilik modal lainnya kepada PERUMDA Tirta Albantani pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(3)Modal yang disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).
(4)Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 9

(1)Sumber Modal PERUMDA Tirta Al bantani terdiri atas :
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman,
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset;

BAB VI

ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA TIRTA ALBANTANI

Pasal 10

Susunan Organ PERUMDA Tirta Al Bantani terdiri dari:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…