DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Pasal 2 diubah; disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA; 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A; disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Republik lndonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik lndonesia Negara Nomor 5539);
7.Peraturan . . .
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1038);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 36); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 36) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 326 (tiga ratus dua puluh enam) Desa.
(2)Penetapan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Diantara . . .
2.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA
3.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1)Nama Desa sebelum berlakunya peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sampai dengan dilakukannya penyesuaian nama Desa.
(2)Penyesuaian nama Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), tidak mempengaruhi pelaksanaan Pemerintahan sebelumnya, baik struktur Pemerintahan maupun kewenangannya.
(3)Setiap orang yang telah mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, kepemilikan, dan hak lainnya sebagai warga negara dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

4.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Penyesuaian administrasi kependudukan dilakukan paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 30 November 2023 BUPATI SERANG, ttd RATU TATU CHASANAH Diundangkan di Serang pada tanggal 30 November 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd NANANG SUPRIATNA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR (3, 49/2023) Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI NIP. 19850415 201001 1 011 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA I. UMUM Kabupaten Serang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) Desa. Keberadaan desa-desa di Kabupaten Serang telah ditetapkan landasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang penetapan desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penetapan desa, Pemerintah Daerah harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a.Melakukan inventarisasi desa-desa yang ada di daerah, untuk mendapatkan kode desa;
b.Hasil inventarisasi menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan desa dengan Peraturan Daerah; dan
c.Pemerintah telah menetapkan kode desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, termasuk Desa-Desa di Kabupaten Serang. Berdasarkan sejarah, filosofi, letak dan ejaan bahasa dari nama Desa yang ada, penamaan beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Serang belum sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa, sebagai landasan dalam penegasan batas wilayah desa, penetapan kewenangan desa, dan pembentukan organisasi Pemerintah Desa. II. PASAL . . . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan hak lainnya adalah hak yang dimiliki warga negara atau masyarakat diantaranya hak politik seperti memilih kepala desa, bupati, dan gubernur. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 111 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA NAMA DESA DAN KODE WILAYAH DESA DI KABUPATEN SERANG NO KECAMATAN NAMA DESA KODE WILAYAHLAMA BARU 1 Waringinkurung 36.04.06 1). Suka Dalem 2). Talaga Luhur 1). Sukadalem 2). Telagaluhur 36.04.06.2006 36.04.06.2002 2 Pulo Ampel 36.04.08 1). Kedung Soka 1). Kedungsoka 36.04.08.2004 3 Pontang 36.04.12 1). Suka Jaya 1). Sukajaya 36.04.12.2013 4 Tirtayasa 36.04.13 1). Kamanisan 1). Kemanisan 36.04.13.2003 5 Cikande 36.04.15 1). Songgomjaya 1). Songgom Jaya 36.04.15.2012 6 Carenang 36.04.17 1). Ragasmasigit 1). Ragas Masigit 36.04.17.2006 7 Petir 36.04.19 1). Nagarapadang 1). Nagara Padang 36.04.19.2007 2). Cirendeu 2). Cireundeu 36.04.19.2009 8 Baros 36.04.22 1). Curugagung 1). Curug Agung 36.04.22.2011 9 Pamarayan 36.04.24 1). Kampung Baru 1). Kampungbaru 36.04.24.2008 10 Ciomas 36.04.27 1). Pondok Kaharu 1). Pondok Kahuru 36.04.27.2004 11 Padarincang 36.04.29 1). Kelumpang 1). Kalumpang 36.04.29.2010 12 Bandung 36.04.34 1). Penamping 1). Panamping 36.04.34.2003 13 Cinangka 36.04.31 1). Bantar Waru 1). Bantarwaru 36.04.31.2002 2). Ranca Sanggal 2). Rancasanggal 36.04.31.2008 3). Sindang Laya 3). Sindanglaya 36.04.31.2010 4). Bantar Wangi 4). Bantarwangi 36.04.31.2012 BUPATI SERANG, ttd RATU TATU CHASANAH

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…