DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Industri Unggulan Kabupaten; Bab lll Muatan Perda RPIK; Bab lV Pelaksanaan; Bab v Jangka Waktu RPJK; Bab Vl Pembinaan dan Pengawasan; Bab Vll Pelaporan; Bab Vlll Pendanaan; Bab lX Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2023-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang . . . SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
10.Peraturan . . .
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 5);
11.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 – 2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Bupati adalah Bupati Serang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat . . .
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
6.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pembangunan industri yang berisi penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8.Industri Unggulan Kabupaten adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Kabupaten.
9.Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
10.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
11.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
12.Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
13.Pelaku Usaha Industri adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan dibidang industri yang berkedudukan di Kabupaten Serang.
14.Industri . . .
14.Industri Kreatif adalah Industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, ketrampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.
15.Jasa Industri adalah segala usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 2

(1)Industri Unggulan Daerah terdiri dari industri:
1. a.pangan;
2. b.tekstil;
3. c.alas kaki;
4. d.kulit dan aneka;
5. e.hulu agro;
6. f.logam dasar dan bahan galian bukan logam;
7. g.kimia dasar berbasis migas dan batubara;
8. h.elekronika dan telematika;
9. i.alat transportasi;
10. j.farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;
11. k.barang modal;
12. l.komponen bahan penolong dan jasa industri; dan
13. m.pembangkit energi.
(2)Selain Industri Unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan, menetapkan dan menambah jenis industri unggulan lainnya.
(3)Pengembangan, penetapan dan penambahan jenis industri unggulan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
1. a.faktor ekonomi peningkatan pendapatan daerah;
2. b.faktor sosial penyerapan tenaga kerja;
3. c.faktor daya dukungan sumber daya alam;
4. d.faktor pemasaran; dan
5. e.faktor akses dan infrastuktur. BAB . . .

BAB III

MUATAN PERDA RPIK

Pasal 3

(1)Materi muatan peraturan daerah RPIK ini terdiri dari:
1. a.Industri Unggulan Kabupaten Serang;
2. b.muatan perda RPIK;
3. c.pelaksanaan;
4. d.jangka waktu RPIK;
5. e.pembinaan dan pengawasan;
6. f.pelaporan;
7. g.pendanaan;
8. h.ketentuan penutup; dan
9. i.lampiran.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri di Daerah;
2. b.strategi dan program serta tahapan pencapaian pembangunan industri Daerah Tahun 2023-2043; dan
3. c.peta KPI dan peta Kawasan Industri di Daerah.
(3)Muatan lampiran RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan RPIK.
(2)Pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
1. a.industri kecil;
2. b.industri menengah;
3. c.industri kreatif; dan
4. d.koperasi.
(3)Pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan sumber daya manusia Daerah yang memiliki kompetensi. Pasal . . .

Pasal 5

(1)Bupati dalam pelaksanaan RPIK berwenang melakukan kerja sama dengan:
1. a.pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya; dan
2. b.pihak lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam perjanjian atau kontrak kerja sama.

BAB V

JANGKA WAKTU RPIK

Pasal 6

(1)RPIK Daerah berlaku hingga jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2023-2043.
(2)Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan RPIK setiap 5 (lima) tahun.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
1. a.rencana pembangunan industri nasional;
2. b.rencana pembangunan industri provinsi banten; dan
3. c.rencana tata ruang wilayah kabupaten serang.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN

Pasal 7

(1)Bupati bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK.
(2)Tata cara pemberian dan pengawasan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 8

(1)Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur Banten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Muatan . . .
(2)Muatan laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaskud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.pertumbuhan industri;
2. b.kontribusi sektor industri terhadap pajak Daerah;
3. c.penyerapan tenaga kerja sektor industri;
4. d.realisasi investasi sektor industri; dan
5. e.ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian disektor Industri.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 9

(1)Pendanaan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimasukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 17 Maret 2025 BUPATI SERANG, ttd RATU TATU CHASANAH Diundangkan di Serang pada tanggal 17 Maret 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd RUDY SUHARTANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN NOMOR (3,9/2025) Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI NIP. 19850415 201001 1 011 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 – 2043 I. UMUM Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah menetapkan agar setiap daerah memiliki peraturan yang mengatur pembangunan industri di daerah. Keberadaan industri di daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana, peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Industri di Kabupaten Serang sudah ada dengan kualifikasi industri kecil dan industri menengah, dengan perubahan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka merubah dan menambah kualifikasi industri menjadi adanya industri besar. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten yang dituangkan dalam RPIK. Hal ini mengingat daya dukung infrastuktur transportasi yang sudah memadai sumber daya yang tersedia cukup tinggi dan apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan daya dukung pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Serang (RPIK) ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan industri unggulan daerah bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, pengusaha, masyarakat dan/atau institusi terkait dan mendorong industri daerah menjadi industri unggulan yang memiliki daya saing untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Serang (RPIK) ini adalah :

a.Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
b.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
c.Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional.
d.Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui peningkatkan produktivitas hasil produksi yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada produk luar negeri.
e.Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Serang.
f.Menunjang dan memperkuat stabilitas ekonomi dan industri yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Huruf j Cukup Jelas Huruf k Cukup Jelas Ayat (2) yang dimaksud jenis industri unggulan lainnya adalah jenis industri pengolahan nonmigas selain yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan memiliki kompetensi adalah memiliki kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah lembaga publik dan/atau swasta, orang perorangan yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri. Ayat (2) Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…