DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Kewenangan Pemerintahan Daerah; Bab lll Peberdayaan Koperasi Desa Merah Putih; Bab lV Pembentukan Satuan Tugas; Bab V Perlindungan Koperasi; Bab Vl Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Bab Vll Pembinaan dan Pengawasan; Bab Vlll Pendanaan; Bab lX Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di Desa;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
d.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa Merah Putih; Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang CIpta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. 5.Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah . . .
1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Serang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
6.Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Koperasi Desa Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.
10.Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat desa untuk menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
11.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
12.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
13.Pengawas . . .
13.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
14.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
15.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.
17.Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiaan Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Pemberdayaan Koperasi;
c.satuan tugas;
d.Pelindungan Koperasi;
e.pemantauan, evaluasi, dan pelaoporan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan. BAB . . .

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi. BAB . . .

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi.
(2)Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliuputi:
1. a.sosialisasi program pembentukan Koperasi;
2. b.pendampingan pembentukan Koperasi; dan
3. c.pendataan dan penilaian kinerja Koperasi.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada desa sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Desa.
(5)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendapatkan informasi Koperasi yang telah dibentuk oleh kelurahan dan hasil kinerja Koperasi.
(6)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan sehat, Koperasi yang telah ada dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(7)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi yang telah ada dapat masuk dalam skema revitalisasi. Paragraf . . .

Pasal 6

(1)Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus dengan memperhatikan karakteristik desa, potensi desa, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa.
(2)Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif atau lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 7

(1)Setiap desa yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa bersama dengan Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam forum musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan Koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, dan keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon pengurus dan pengawas Koperasi.
(4)Hasil . . .
(4)Hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih.

Pasal 8

(1)Pengajuan nama Koperasi Desa Merah Putih harus memuat nama Desa setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata “Koperasi”;
2. b.dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih”; dan
3. c.diakhiri dengan nama Desa setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa, maka ditambahkan nama kecamatan.

Pasal 9

(1)Pengurus dan Pengawas yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah desa khusus.
(2)Pengurus Koperasi yang berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus.
(3)Ketua pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dijabat oleh kepala desa sebagai ex-officio.
(4)Pengurus dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Jenis usaha Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
1. a.gerai penyediaan sembako;
2. b.gerai penyediaan obat murah;
3. c.penyediaan kantor Koperasi;
4. d.unit simpan pinjam Koperasi;
5. e.gerai . . .
6. e.gerai klinik desa;
7. f.penyediaan cold storage, cold chain atau gudang;
8. g.logistic atau distribusi; dan/atau
9. h.lain-lain sesuai penugasan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa, dan karakteristik wilayah.
(2)Koperasi dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ART dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…