DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pemberian Bantuan Hukum; 4. Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi; 5. Pendanaan; 6. Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemenuhan hak bantuan hukum akan menunjang pemenuhan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial);
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huru b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 3.Undang-Undang… SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
13.Peraturan …
13.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Serang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5.Penduduk Kabupaten adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten Serang dan memiliki identitas kependudukan yang sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
6.Masyarakat Miskin adalah penduduk Kabupaten Serang yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8.Penerima …
8.Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin.
9.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
10.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok masyarakat miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 3

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; c.melampirkan ….
3. c.melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;
4. d.foto copy Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk Kabupaten Serang; dan
5. e.foto copy Kartu Keluarga.
(2)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(3)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi Bantuan Hukum harus menuangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani atau di cap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menunjuk Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi pelayanan Bantuan Hukum dan harus memenuhi persyaratan :
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program bantuan hukum.
(2)Penunjukan Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(3)Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4)Dalam …
(4)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah Hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI DAN NON LITIGASI

Pasal 7

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara :

a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum
3. c.mediasi;
4. d.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
5. e.penelitian hukum;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.
(3)Ketentuan…
(3)Ketentuan lebih lanjut mengani Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

(1)Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.
(2)Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lokasi anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
(2)Pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.Identitas Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.Sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, bersumber dari APBD maupun non APBD; dan
3. c.Rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…