DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Serang

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Peraturan Daerah Kab Serang tentang Tata Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang tahun 2011 - 2031

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan pembangunan pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011- 2031. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang… SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimna telah diubah dengan peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14.Peraturan …
14.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
15.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2036);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
21.Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
23.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten … Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69); dan
24.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 – 2031. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 812 diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 21, angka 23, angka 43, angka 67, dihapus, angka 3, angka 4, angka 17, angka 20, angka 30, angka 41, angka 42, angka 56, angka 57, angka 61, angka 62, angka 63, angka 64, angka 68, angka 70, angka 79, angka 88, angka 91 diubah serta ditambahkan satu angka yaitu angka 92, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Bupati adalah Bupati Serang.
3.Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6.Tata ruang…
6.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9.Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10.Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11.Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
12.Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
13.Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan pentaan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14.Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
18.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Serang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Serang, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
21.Pusat Kegiatan…
21.Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
23.Dihapus.
24.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27.Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
28.Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
29.Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
30.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
31.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
32.Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
33.Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol. 34.Jalan…
34.Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
35.Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
36.Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam 1 (satu) atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau- pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
37.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau dan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
38.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
39.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
40.Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
41.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
42.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi.
43.Dihapus.
44.Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
45.Kawasan …
45.Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
46.Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
47.Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
48.Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
49.Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
50.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
51.Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
52.Kawasan suaka alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
53.Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
54.Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
55.Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air.
56.Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
57.Kawasan…
57.Kawasan sekitar Danau/Waduk/Situ adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
58.Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
59.Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
60.Kawasan rawan banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
61.Kawasan rawan bencana gunung berapi adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi gunung api baik secara langsung maupun tidak langsung.
62.Kawasan rawan bencana gempa bumi adalah daerah yang memiliki potensi terhadap ancaman bahaya gempa bumi.
63.Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
64.Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
65.Kawasan hutan rakyat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan yang dimiliki oleh rakyat, adat atau ulayat.
66.Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah berinigasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
67.Dihapus.
68.Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. 69.Kawasan…
69.Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
70.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
71.Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan.
72.Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan peruntukan budi daya maupun kawasan peruntukan lindung.
73.Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
75.Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
76.Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
77.Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pariwisata. 78.Kawasan…
78.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan peruntukan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
79.Kawasan pertahanan negara atau yang disebut wilayah pertahanan adalah wilayah ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
80.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
81.Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.
82.Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
83.Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
84.Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
85.Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
86.Izin…
86.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
87.Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
88.Pengenaan sanksi adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
89.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
90.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
91.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Serang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang.
92.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
2.Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 1A dan Pasal 1B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Serang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan meliputi:

1.Kecamatan Cinangka
2.Kecamatan Padarincang
3.Kecamatan Ciomas
4.Kecamatan Pabuaran
5.Kecamatan Gunungsari
6.Kecamatan Baros
7.Kecamatan Petir
8.Kecamatan Tunjung Teja
9.Kecamatan Cikeusal
10.Kecamatan Pamarayan 11.Kecamatan Bandung…
11.Kecamatan Bandung
12.Kecamatan Jawilan
13.Kecamatan Kopo
14.Kecamatan Cikande
15.Kecamatan Kibin
16.Kecamatan Kragilan
17.Kecamatan Waringinkurung
18.Kecamatan Mancak
19.Kecamatan Anyar
20.Kecamatan Bojonegara
21.Kecamatan Pulo Ampel
22.Kecamatan Kramatwatu
23.Kecamatan Ciruas
24.Kecamatan Pontang
25.Kecamatan Lebak Wangi
26.Kecamatan Carenang
27.Kecamatan Binuang
28.Kecamatan Tirtayasa
29.Kecamatan Tanara

Pasal 1B

Kabupaten Serang secara geografis terletak pada koordinat 105º 0’0” - 106º22’0” bujur timur dan 05º 50’00” - 06º 21’00” lintang selatan dengan luas 147.214 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat belas) hektar.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah membuat kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten.
(2)Kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing global;
2. b.Pengembangan pertanian pendukung yang berkelanjutan sebagai pengembangan perekonomian kabupaten;
3. c.Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu pada sumber daya alam dan budaya lokal;
4. d.Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; e.Pengembangan…
5. e.Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;
6. f.Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan;
7. g.Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
8. h.Pemantapan kawasan peruntukan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten berkelanjutan;
9. i.Pengembangan kawasan peruntukan budi daya pendukung perkembangan dan pertumbuhan kabupaten sesuai daya dukung lingkungan;
10. j.Penetapan dan pengembangan kawasan strategis pendukung perkembangan daerah yang merata dan berkelanjutan; dan
11. k.Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
  1. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun strategi Penataan Ruang wilayah Kabupaten untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang wilayah kabupaten.
(2)Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal yang berdaya saing global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dengan strategi meliputi:
1. a.mendorong dan mengembangkan sentra industri menengah dan kecil yang produktif dengan mengolah produk berbasis bahan baku lokal;
2. b.meningkatkan penggunaan teknologi dalam kegiatan industri besar; dan
3. c.mengembangkan sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan industri.
(3)Pengembangan pertanian pendukung pengembangan perekonomian kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dengan strategi meliputi:
1. a.Menetapkan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
2. b.Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif;
3. c.Menetapkan kawasan strategis agropolitan dan minapolitan;
4. d.Mengembangkan fasilitas sentra produksi- pemasaran;dan
5. e.Meningkatkan prasarana dan sarana produksi dan pengolahan hasil pertanian.
(4)Pengembangan…
(4)Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu pada sumber daya alam dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dengan strategi meliputi:
1. a.Mengembangkan kegiatan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata sejarah, dengan mengedepankan kekhasan budaya lokal;
2. b.Mengembangkan prasarana wilayah guna menunjang kegiatan pariwisata yang produktif;
3. c.Mengembangkan perdagangan dan jasa yang mendukung sektor pariwisata;
4. d.Mengembangkan potensi obyek dan daya tarik wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata sejarah; dan
5. e.Mengembangkan prasarana dan sarana pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal.
(5)Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dengan strategi meliputi:
1. a.mengembangkan sistem pusat kegiatan PKL, PPK dan PPL;
2. b.memantapkan fungsi pusat kegiatan dan melalui pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan;
3. c.mengembangkan aksesibilitas intrawilayah dan antarwilayah;
4. d.meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan; dan
5. e.mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan.
(6)Pengembangan prasarana dan sarana transportasi daerah terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal dalam mendukung potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dengan strategi meliputi:
1. a.menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya;
2. b.mengembangkan terminal angkutan penumpang beserta sarana penunjang;
3. c.menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;
4. d.mengintegrasikan sistem transportasi kabupaten dengan simpul transportasi regional dan nasional;
5. e.mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan – perkotaan;
6. f.mengembangkan angkutan umum massal baik angkutan barang maupun angkutan penumpang;
7. g.mengembangkan…
8. g.mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang; dan
9. h.mengembangkan prasarana dan sarana transportasi wisata.
(7)Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, dengan strategi meliputi:
1. a.meningkatkan ketersediaan energi listrik dan mengembangkan energi baru terbarukan;
2. b.mengembangkan jaringan telekomunikasi di wilayah kegiatan ekonomi baru dan wilayah terpencil;
3. c.menjaga keseimbangan ketersediaan sumber daya air baku;
4. d.mempertahankan jumlah dan luasan daerah irigasi;
5. e.mengendalikan pencemaran air, tanah dan udara terutama di kawasan-kawasan rawan pencemaran;
6. f.meningkatkan cakupan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan;
7. g.mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah;
8. h.mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah industri kecil dan rumah tangga;
9. i.mengembangkan sistem drainase yang terpadu; dan
10. j.mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi di wilayah perkotaan dan perdesaan.
(8)Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, dengan strategi meliputi:
1. a.Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat;
2. b.Mengurangi resiko akibat pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
3. c.Mengembangkan struktur fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam pengurangan resiko bencana; dan
4. d.Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana.
(9)Pemantapan kawasan peruntukan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, dengan strategi meliputi:
1. a.meningkatkan dan mengendalikan fungsi hutan lindung;
2. b.meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan;
3. c.mengatur…
4. c.mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan peruntukan lindung;
5. d.mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat;
6. e.meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan peruntukan lindung;
7. f.mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan peruntukan lindung;
8. g.mengembangkan kawasan konservasi laut daerah;
9. h.menyediakan dan meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan minimum 30 (tiga puluh) persen untuk setiap kawasan perkotaan yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat; dan
10. i.menyediakan ruang terbuka hijau privat pada setiap kawasan industri minimum 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan, termasuk didalamnya penyediaan sumur resapan.
(10)Pengembangan kawasan budi daya pendukung perkembangan dan pertumbuhan Daerah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf I, dengan strategi meliputi:
1. a.mempertahankan luas sawah beririgasi teknis melalui pengendalian alih fungsi lahan;
2. b.mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan;
3. c.meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman dan pengolahan hasil hutan, pertanian dan perkebunan;
4. d.mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut;
5. e.meningkatkan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut;
6. f.mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
7. g.mengembangkan dan mengarahkan kegiatan industri pada industri pengolahan yang ramah lingkungan;
8. h.mengembangkan dan meningkatkan pariwisata alam dan buatan secara terintegrasi;
9. i.mengembangkan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan
10. j.meningkatkan kualitas prasarana dan sarana permukiman.
(11)Penetapan dan pengembangan kawasan strategis pendukung perkembangan daerah yang merata dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf j, dengan strategi meliputi:
1. a.mengembangkan…
2. a.mengembangkan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
3. b.mengembangkan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi;
4. c.mengembangkan kawasan strategis sosial budaya;
5. d.memantapkan dan mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
6. e.mengembangkan kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan.
(12)Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k, dengan strategi meliputi:
1. a.mengembangkan kawasan peruntukan lindung dan/atau kawasan peruntukan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;
2. b.mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
3. c.menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
1. a.sistem perkotaan; dan
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan bagian kedua Pasal 6 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
1. a.PKN;
2. b.PKL;dan
3. c.Pusat-pusat lain.
(2)PKN…
(2)PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PKN Serang.
(3)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Kawasan perkotaan Anyar berada di Kecamatan Anyar;
2. b.Kawasan perkotaan Baros berada di Kecamatan Baros;
3. c.Kawasan perkotaan Ciruas berada di Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan; dan
4. d.Kawasan perkotaan Pontang berada di Kecamatan Pontang.
(4)Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.PPK yang meliputi:
  1. 1.PPK Petir berada di Kecamatan Petir;
  2. 2.PPK Pabuaran berada di Kecamatan Pabuaran;
  3. 3.PPK Pamarayan berada di Kecamatan Pamarayan;
  4. 4.PPK Kramatwatu berada di Kecamatan Kramatwatu;
  5. 5.PPK Mancak berada di Kecamatan Mancak;
  6. 6.PPK Cinangka berada di Kecamatan Cinangka;
  7. 7.PPK Kibin berada di Kecamatan Kibin;
  8. 8.PPK Pulo Ampel berada di Kecamatan Pulo Ampel;
  9. 9.PPK Tirtayasa berada di Kecamatan Tirtayasa;
  10. 10.PPK Padarincang berada di Kecamatan Padarincang;
  11. 11.PPK Ciomas berada di Kecamatan Ciomas;
  12. 12.PPK Tunjungteja berada di Kecamatan Tunjungteja;
  13. 13.PPK Cikeusal berada di Kecamatan Cikeusal;
  14. 14.PPK Waringinkurung berada di Kecamatan Waringinkurung;
  15. 15.PPK Tanara berada di Kecamatan Tanara;
  16. 16.PPK Carenang berada di Kecamatan Carenang;
  17. 17.PPK Binuang berada di Kecamatan Binuang;
  18. 18.PPK Kopo berada di Kecamatan Kopo;
  19. 19.PPK Jawilan berada di Kecamatan Jawilan;
  20. 20.PPK Bandung berada di Kecamatan Bandung;
  21. 21.PPK Gunungsari berada di Kecamatan Gunungsari;
  22. 22.PPK Lebak Wangi berada di Kecamatan Lebak Wangi;
  23. 23.PPK Bojonegara berada di Kecamatan Bojonegara; dan
  24. 24.PPK Cikande berada di Kecamatan Cikande.
2. b.PPL yang meliputi:
  1. 1.Desa Banjarsari di Kecamatan Anyar; 2.Desa …
  2. 2.Desa Rancasanggal di Kecamatan Cinangka;
  3. 3.Desa Sangiang dan Desa Balekambang di Kecamatan Mancak;
  4. 4.Desa Kaduagung di Kecamatan Gunungsari;
  5. 5.Desa Sindangmandi dan Desa Tejamari di Kecamatan Baros;
  6. 6.Desa Batukuwung dan Desa Cibojong di Kecamatan Padarincang;
  7. 7.Desa Sukarena dan Desa Lebak di Kecamatan Ciomas;
  8. 8.Desa Tanjungsari di Kecamatan Pabuaran;
  9. 9.Desa Padasuka di Kecamatan Petir;
  10. 10.Desa Kemuning di Kecamatan Tunjungteja;
  11. 11.Desa Blokang di Kecamatan Bandung;
  12. 12.Desa Teras Bendung di Kecamatan Lebak Wangi;
  13. 13.Desa Gandayasa dan Desa Bantarpanjang di Kecamatan Cikeusal;
  14. 14.Desa Kampungbaru di Kecamatan Pamarayan;
  15. 15.Desa Sukamampir di Kecamatan Binuang;
  16. 16.Desa Domas dan Desa Sukanegara di Kecamatan Pontang;
  17. 17.Desa Sujung dan Desa Lontar di Kecamatan Tirtayasa;
  18. 18.Desa Siremen di Kecamatan Tanara;
  19. 19.Desa Ragasmasigit di Kecamatan Carenang;
  20. 20.Desa Pangarengan di Kecamatan Bojonegara; dan
  21. 21.Desa Sasahan dan Desa Binangun di Kecamatan Waringinkurung.
(5)Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, maka perlu disusun rencana rinci tata ruang yang meliputi:
1. a.Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan; dan
2. b.Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
(6)Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

8.Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 8 dihapus.
9.Ketentuan Bagian Ketiga dan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a.Sistem jaringan transportasi;
b.Sistem jaringan energi;
c.Sistem jaringan telekomunikasi;
d.Sistem jaringan sumber daya air;dan
e.Sistem jaringan prasarana lainnya.
1. 10.Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

a.sistem jaringan transportasi darat;
b.sistem jaringan transportasi laut;dan
c.sistem jaringan transportasi udara.
1. 11.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

a.sistem jaringan jalan;
b.sistem jaringan kereta api;dan
c.sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
1. 12.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…