DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Serang

regulasi_utama

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab Ii Penyelenggaraan Spam

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan infrastruktur air minum merupakan langkah untuk memenuhi hak dasar terhadap air minum kepada masyarakat scbagai wujud dari terpenuhinya keadilan sosial sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia,
b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik teruatama infrastruktur air minum yang memadai, mendorong dan meningkatkan akses air minum secara merata terhadap seluruh lapisan masyarakat, maka diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur air minum dengan prioritas anggaran pembangunan yang scsuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat;
c.bahwa sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Mimum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka perlu dilakukan percepatan terhadap pembangunan infrastruktur air minum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . - 2
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noror 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Noror 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7.Peraturan . . . - 3 7 . Pe r a tu r a n Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801];
8.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Normor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802) 9, Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389); 10, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 80); I I . Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB L

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini yaitu:

a.tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
b.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
d.tercapainya Penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputr

a.SPAM;
b.penyelenggaraan SPAM;
c.percepatan pembangunan infrastruktur SPAM;
d.pendanaan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB I

SPAM

Pasal 4

Jenis SPAM meliputi:

a.SPAM Jaringan Perpipaan; dan
b.SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.

Pasal 5

(1)SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum
(2)Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat () paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok Air Minum schari-hari.
(3)Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kontinuitas - 6
(4)Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberikan jaminan pengaliran selama 2# (dua puhuh empat) jam per hari
(5)SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: a, unit air baku;
1. b.unit produksi, c, unit distribusi; dan
2. d.unit pelayanan.
(6)SPAM Jaringan Perpipaan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinurtas.

Pasal 6

(1)SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman Air Minum pada penyediaan Air Minum yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan
(2)SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:
1. a.sumur dangkal;
2. b.sumur pompa;
3. c.bak penampungan air hujan;
4. d.terminal air; dan
5. e.bangunan penangkap mata air.
(3)SPAM Bukan Jaringan Perpipaan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Dacrah sesuai dengan kewenangannya agar dibangun sesuai dengan ketentuan teknis untuk menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Pasal 7

Dokumen peta Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan, serta program/kegiatan pembangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini. - 7

BAB II

PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 8

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak masyarakat atas Air Minum, akses terhadap pelayanan Air Minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok Air Minum sehari hari bagi masyarakat.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
1. a.pengelolaan SPAM; dan
2. b.pengembangan SPAM.
(2)Penyelenggaraan SPAM sbagaimana dimaksud pada ayat (lJ dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
(3)Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip penyelenggaraan SPAM.
(4)Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.pembangunan berkelanjutan; dan
2. b.tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik
(5)Penyelenggaraan SPAM berlandaskan:
1. a.Kebijakan strategis SPAM Daerah; dan
2. b.rencana Induk SPAM Daerah.
(2)Kebijakan . . . - 8
(2)Kebijakan strategi SPAM Daerah paling sedikit memuat
1. a.visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
2. b.isu strategIs, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
3. c.kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
4. d.rencana aksi Penyelenggaraan SPAM.
(3)Kebijakan Strategi SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sclaras dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM, dan Kebijakan Strategi SPAM Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
(4)lsu strategis, permasalahan, dan tantangan penyelenggaraan 9PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
1. a.data awal identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
2. b.pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
3. c.pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku;
4. d.pemetaan program pengembangan SPAM Daerah dan Pengelolaan SPAM Dacrah untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
5. e.pemetaan tantangan penyelenggaraan SPAM Daerah untuk setiap rencana wilayah pelayanan.
(5)Kebijakan Strategi SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.skenario penyelenggaraan SPAM Daerah;
2. b.sasaran kebijakan; dan
3. c.komitmen kebijakan strategis SPAM Daerah.
(6)Rencana aksi penyclenggaraan SPAM scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:
1. a.alternatif sumber pembiayaan, dan
2. b.kegiatan dan rencana tindak.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan strategi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian.. . 9 .
(2)Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau sctiap 5 (lima) tahun sckali
(3)Penyusunan Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun dalam I (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah.
(4)Penyusunan Rencana Indule SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit memuat:
1. a.gambaran umum daerah;
2. b.kondisi SPAM eksisting daerah,
3. c.standar/kriteria perencanaan,
4. d.proyeksi kebutuhan air;
5. e.potensi Air Baku;
6. f.rencana induk dan pra desain SPAM;
7. g.analisis dan keuangan; dan
8. h.pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 12

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliput:

a.operasi dan pemeliharaan;
b.perbaikan;
c.pengembangan sumber daya manusia; dan
d.pengembangan kelembagaan.

Pasal 13

(I) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana $SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.

(2)Pelaksanaan . . . - IO -
(2)Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh:
1. a.unit kerja untuk SPAM Jaringan Perpipaan; dan
2. b.perorangan untuk SPAM Bukan Jaringan Per pipaan.
(3)Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.
(4)Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kcberlanjutan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…