DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Sistematika; 4. Pengendalian dan Evaluasi; 5. Perubahan; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7.Undang-Undang . . . SALINAN
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah . . .
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 08);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonseia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2.Provinsi adalah provinsi Banten.
3.Daerah adalah Kabupaten Serang.
4.Pemerintah . . .
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
6.Gubernur adalah Gubernur Banten.
7.Bupati adalah Bupati Serang.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Serang yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
10.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serang;
11.Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
13.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
14.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
15.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana . . .
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Serang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
19.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 2

(1)Penetapan RPJMD Kabupaten Serang dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan dalam Penyusunan Renstra PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD, dan perencanaan penganggaran.
(2)Penetapan RPJMD Kabupaten Serang mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJMD Kabupaten Serang memuat:

a.penjabaran visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah yang berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; dan
b.dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)Sistematika RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 meliputi:
1. a.BAB I PENDAHULUAN Memuat uraian tentang latar belakang; dasar hukum; maksud, tujuan dan sasaran; hubungan antar dokumen; serta sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Serang.
2. b.BAB II . . .
3. b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat uraian tentang analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Serang dari aspek : geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
4. c.BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Memuat uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah Tahun 2021-2026.
5. d.BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Memuat uraian permasalahan pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan yang berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional, provinsi maupun regional, yang dapat memberikan manfaat atau pengaruh di masa mendatang terhadap Kabupaten Serang.
6. e.BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN Memuat uraian tentang rumusan visi, misi, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan n daerah untuk menjawab isu-isu strategis daerah selama lima tahun kedepan.
7. f.BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN Memuat uraian strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.
8. g.BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Memuat uraian tentang hubungan antara kerangka pendanaan beserta proyeksi ke depan dan program prioritas beserta target capaian indikator kinerja outcome yang disertai indikasi kerangka pendanaannya dalam kurun waktu lima tahun.
9. h.BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Memuat uraian tentang indikator-indikator beserta target capaiannya yang akan dijadikan alat ukur oleh Pemerintah Kabupaten Serang selama lima tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.
10. i.BAB IX PENUTUP Memuat uraian dokumen RPJMD Kabupaten Serang dengan beberapa penjelasan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.
(2)Penjelasan . . .
(2)Penjelasan sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Serang;
(2)Pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :
1. a.konsistensi antar kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD Kabupaten Serang;
2. b.konsistensi antar RPJMD Kabupaten Serang dengan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;
3. c.kesesuian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;
(3)Pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.Evaluasi terhadap hasil evaluasi rencana pembangunan daerah.

BAB V

PERUBAHAN

Pasal 6

RPJMD Kabupaten Serang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Dalam hal perubahan RPJMD Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak merubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD Kabupaten Serang, maka perubahannya ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 8

Dalam hal RPJMD Kabupaten Serang periode Tahun berikutnya belum ditetapkan, maka perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 mengacu pada Peraturan daerah ini.

BAB VII

. . .

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlalu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 28 Oktober 2021 BUPATI SERANG, ttd RATU TATU CHASANAH Diundangkan di Serang pada tanggal 28 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN : (7, 58/2021) Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd SUGI HARDONO, SH., MM NIP. 19670321 199203 1 008 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021-2026 I. UMUM RPJMD Kabupaten Serang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Serang untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Serang dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten dan RTRW kabupaten/kota lainnya. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…