DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Penyertaan Modal Daerah; Bab lll Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan infrastruktur sistem penyedian air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani serta pengembangan kegiatan usaha dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat, perlu dilakukan pemenuhan modal disetor dari Pemerintah Kabupaten Serang;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal pada BUMD berdasarkan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kedalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Serang; Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan . . .
8.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 118);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al- Bantani (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al-Bantani (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 102);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 85); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEDALAM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AL BANTANI DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Serang.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Al Bantani adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Serang yang selanjutnya disebut PT. BPR Serang (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak di bidang lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
9.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik Pemerintah Kabupaten Serang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai kepemilikan modal/pemegang saham daerah pada Perumda Tirta Al Bantani dan PT. BPR Serang (Perseroda).
10.Anggaran . . .
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.
11.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.

Pasal 2

(1)Maksud Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kedalam Perumda Tirta Al Bantani dan PT. BPR Serang (Perseroda) untuk pemenuhan modal disetor pada Perumda Tirta Al Bantani dan PT. BPR Serang (Perseroda).
(2)Tujuan Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kedalam Perumda Tirta Al Bantani dan PT. BPR Serang (Perseroda) untuk:
1. a.menunjang peningkatan pengembangan usaha dan modal kerja;
2. b.memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyertaan modal pada Perumda Tirta Al Bantani dan PT. BPR Serang (Perseroda);
3. c.memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah; dan
4. d.memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Uang kepada:

a.Perumda Tirta Al Bantani; dan
b.PT. BPR Serang (Perseroda).

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah kedalam Perumda Tirta Al Bantani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp89.894.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
(2)Penyertaan . . .
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun anggaran dengan rincian:
1. a.tahun anggaran 2026 sebesar Rp14.760.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
2. b.tahun anggaran 2027 sebesar Rp18.274.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
3. c.tahun anggaran 2028 sebesar Rp26.720.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
4. d.tahun anggaran 2029 sebesar Rp20.140.000.000,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh juta rupiah);
5. e.tahun anggaran 2030 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah kedalam PT. BPR Serang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) sebesar Rp27.411.070.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan selama 5 (lima) tahun anggaran dengan rincian:
1. a.tahun anggaran 2026 sebesar Rp6.000.0000.000,00 (enam miliar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2027 sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);
3. c.tahun anggaran 2028 sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
4. d.tahun anggaran 2029 sebesar Rp6.011.070.000,00 (enam miliar sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah);
5. e.tahun anggaran 2030 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan dividen yang disetorkan pada tahun anggaran berkenaan.

BAB III

. . .

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 1 September 2025 BUPATI SERANG, ttd RATU RACHMATUZAKIYAH Diundangkan di Serang pada tanggal 1 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd ZALDI DHUHANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN (7, 40/2025) Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI NIP. 19850415 201001 1 011 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEDALAM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AL BANTANI DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG I. UMUM Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, BUMD juga memiliki peran yang penting dalam membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk terus mendukung kegiatan BUMD, dimana salah satunya adalah dengan Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan melalui penyertaan modal yang sejalan dengan perkembangan kepada BUMD. Pemerintah Kabupaten Serang juga secara konsisten terus berusaha untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung berjalannya BUMD di Kabupaten Serang. Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terutama infrastruktur air minum yang memadai, mendorong dan meningkatkan akses air minum secara merata terhadap seluruh wilayah Kabupaten Serang. Sehubungan dengan perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai tindak lanjut dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pemerintah Kabupaten Serang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang telah memperluas kegiatan usaha dari PT. BPR Serang (Perseroda) diantaranya melakukan kegiatan usaha penukaran valas, melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan perundang- undangan, melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lain dan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah. Dalam kaitannya dengan hal diatas, untuk menjamin agar didukungnya kegiatan usaha BUMD di Kabupaten Serang yang sudah berjalan dengan baik, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kedalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Serang. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…