DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Serang

regulasi_utama

Ringkasan

APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2022

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di ajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 2021;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2022. Mengingat :

1.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang . . . SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12.Peraturan . . .
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Banten;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 106);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22.Peraturan . . .
22.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten (1,1/2021); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
2.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan narna lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.;
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
7.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
8.Dana Bagi Hasil . . .
8.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
10.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
11.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
12.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp3.298.748.672.408,00 (Tiga Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) terdiri dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp3.116.173.124.847,00
b.Belanja Daerah Rp3.269.127.071.859,00 Total Surplus/ Defisit (Rp152.953.947.012,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp179.953.947.012,00
2. 2.Pengeluaran Rp27.000.000.000,00 Pembiayaan Neto Rp152.953.947.012,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.116.173.124.847,00(Tiga Triliun Seratus EnamBelas Miliar Seratus TujuhPuluh Tiga Juta Seratus DuaPuluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp873.538.594.119,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp531.866.560.183,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.276.298.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.076.527.000,00(Dua Puluh Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp282.319.208.936,00(Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 5

. . .

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.206.444.370.450,00(Dua Triliun DuaRatus Enam Miliar EmpatRatus Empat Puluh Empat Juta TigaRatus TujuhPuluh Ribu EmpatRatus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.992.958.031.000,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp213.486.339.450,00 (DuaRatus TigaBelas Miliar EmpatRatus DelapanPuluh Enam Juta TigaRatus TigaPuluh Sembilan Ribu EmpatRatus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp36.190.160.278,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Hibah;
2. b.Dana Darurat;
3. c.Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.190.160.278,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Delapan Rupiah).
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
(4)Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(Nol).

Pasal 7

. . .

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.269.127.071.859,00 (Tiga Triliun Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.496.752.385.059,00(Dua Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang Dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Subsidi;
5. e.Belanja Hibah; dan
6. f.Belanja Bantuan Sosial
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.339.077.903.549,00(Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
(3)Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp850.497.614.804,00(DelapanRatus LimaPuluh Miliar EmpatRatus SembilanPuluh Tujuh Juta EnamRatus EmpatBelas Ribu DelapanRatus Empat Rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(Nol).
(5)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00(Nol).
(6)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp273.403.316.706,00(Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah).
(7)Belanja . . .
(7)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.773.550.000,00(Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di ajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 2021;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2022. Mengingat :

1.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang . . . SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12.Peraturan . . .
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Banten;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 106);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22.Peraturan . . .
22.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten (1,1/2021); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
2.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan narna lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.;
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
7.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
8.Dana Bagi Hasil . . .
8.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
10.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
11.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
12.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

a.Pendapatan Daerah Rp3.116.173.124.847,00
b.Belanja Daerah Rp3.269.127.071.859,00 Total Surplus/ Defisit (Rp152.953.947.012,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp179.953.947.012,00
2. 2.Pengeluaran Rp27.000.000.000,00 Pembiayaan Neto Rp152.953.947.012,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 Pasal 3 . . .

Pasal 3

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp873.538.594.119,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp531.866.560.183,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.276.298.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.076.527.000,00(Dua Puluh Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp282.319.208.936,00(Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 5

. . .

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.206.444.370.450,00(Dua Triliun DuaRatus Enam Miliar EmpatRatus Empat Puluh Empat Juta TigaRatus TujuhPuluh Ribu EmpatRatus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.992.958.031.000,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp213.486.339.450,00 (DuaRatus TigaBelas Miliar EmpatRatus DelapanPuluh Enam Juta TigaRatus TigaPuluh Sembilan Ribu EmpatRatus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp36.190.160.278,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Hibah;
2. b.Dana Darurat;
3. c.Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.190.160.278,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Delapan Rupiah).
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
(4)Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(Nol).

Pasal 7

. . .

Pasal 7

a.Belanja Operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.496.752.385.059,00(Dua Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang Dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Subsidi;
5. e.Belanja Hibah; dan
6. f.Belanja Bantuan Sosial
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.339.077.903.549,00(Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
(3)Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp850.497.614.804,00(DelapanRatus LimaPuluh Miliar EmpatRatus SembilanPuluh Tujuh Juta EnamRatus EmpatBelas Ribu DelapanRatus Empat Rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(Nol).
(5)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00(Nol).
(6)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp273.403.316.706,00(Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah).
(7)Belanja . . .
(7)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.773.550.000,00(Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).