DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Serang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di ajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 29 bulan Juli tahun 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023. Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dabn Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan . . .
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Banten;
14.Peraturan . . .
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 106);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22.Peraturan . . .
22.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
2.APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
3.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan narna lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.;
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7.Dana . . .
7.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
8.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
9.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
11.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
13.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.356.764.386.989,00 (Tiga Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh SembilanRupiah) terdiri dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan . . .
a.Pendapatan Daerah Rp3.205.388.359.093,00
b.Belanja Daerah Rp3.353.764.386.989,00 Total Surplus/ Defisit (Rp148.376.027.896,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp151.376.027.896,00
2. 2.Pengeluaran Rp3.000.000.000,00 Pembiayaan Neto Rp148.376.027.896,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.205.388.359.093,00 (Tiga Triliun DuaRatus Lima Miliar TigaRatus DelapanPuluh Delapan Juta TigaRatus LimaPuluh Sembilan Ribu SembilanPuluh Tiga Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp902.007.244.355,00 (Sembilan Ratus Dua Miliar Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp544.866.560.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.244.948.419,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Duaratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah).
(4)Hasil . . .
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.076.527.000,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp277.819.208.936,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.290.596.211.738,00 (Dua Triliun DuaRatus Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.060.976.486.000,00 (Dua Triliun Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp229.619.725.738,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-Lain Pendapatan sebesar Rp12.784.903.000,00 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.784.903.000,00 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 7

. . .

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.353.764.386.989 ,00 (Tiga Triliun TigaRatus Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.520.800.522.452,00 (Dua Triliun Lima Ratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Hibah; dan
4. d.Belanja Bantuan Social
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.502.817.207.140,00 (Satu Triliun Lima Ratus Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta DuaRatus Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).
(3)Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.104.198.212,00 (Sembilan Ratus Miliar Seratus Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp109.022.508.100,00 (Seratus Sembilan Miliar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.856.609.000,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 9

. . .

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…