DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II RPJPD Bab III Sistematika RPJPD Bab IV Pengendalian dan Evaluasi Bab V Perubahan RPJPD Bab VI Ketentuan Lain-Lain Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025–2045.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejarah Kabupaten Serang tidak terlepas daripada sejarah Banten pada umumnya, karena Serang semula merupakan bagian dari wilayah Kerajaan /Kesultanan Banten yang berdiri pada Abad ke XVI dan Pusat Pemerintahannya terletak di Daerah Serang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Serang No.17 Tahun 1985 tentang Hari Jadi Kabupaten Serang, tanggal 8 Oktober Tahun 1526 M ditetapkan sebagai hari jadi kabupaten ini. Semenjak terbentuknya hingga saat ini, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang beserta segenap komponen masyarakat tentu saja telah melahirkan berbagai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Serang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana . . .
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten untuk 20 (dua puluh) tahun.
9.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau Daerah dalam jangka waktu tertentu.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13.Strategi . . .
13.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
14.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15.Sasaran Pokok adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau atau kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten, yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Lokasi Kabupaten Serang cukup strategis karena dilalui jalan tol Jakarta - Merak yang merupakan akses utama menuju pulau Sumatera melalui Pelabuhan penyeberangan Merak. Selain sebagai transit pelabuhan perhubungan darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Pelabuhan Merak juga merupakan daerah penyangga Ibu Kota Negara. Secara geografis Kabupaten Serang terletak pada koordinat 5050’ - 6021’ Lintang Selatan dan 1050 0’ – 1060 22’ Bujur Timur. Dengan luas wilayah Kabupaten Serang yaitu seluas 1,467,35 km2.

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada:
1. a.RPJPN;
2. b.RPJPD Provinsi Banten; dan
3. c.RTRW.
(2)RPJPD Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyusun RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah. BAB . . .

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses penentuan tindakan tersebut didasarkan pada hasil analisis berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan. Permasalahan pembangunan daerah adalah permasalahan utama yang muncul dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 dirumuskan atas hasil analisa gambaran umum kondisi daerah yang tertuang dalam BAB sebelumnya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi gambaran akar masalah yang kemudian dirumuskan menjadi permasalahan yang bersifat dominan/permasalahan pokok yang menjadi permasalahan pembangunan daerah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1. 1 di bawah ini.

Pasal 4

(1)Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.bab I memuat pendahuluan;
2. b.bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III memuat permasalahan dan isu-isu strategis;
4. d.bab IV memuat Visi dan Misi Daerah;
5. e.bab V memuat Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
6. f.bab VI memuat penutup.
(2)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH 4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045 4.1.1 Visi Daerah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Serang Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun ke depan. Visi adalah suatu mimpi dan serangkaian harapan yang dijadikan dasar komitmen pemerintah daerah serta dasar dalam merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi harus didasarkan pada realita dan harus dapat menunjukan gambaran masa depan yang ideal bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
2. b.konsistensi antara RPJPD dan RPJPN dan RTRW; dan
3. c.kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(3)Pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Daerah. BAB . . .

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK 5.1 Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 Pada tahun 2045, sebagian besar wilayah Jawa akan menjadi kawasan perkotaan yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70 persen penduduk di Wilayah Jawa. Kawasan strategis aglomerasi penduduk tersebut menjadi suatu kekuatan market yang sangat potensial dan menjadi demand generator bagi kawasan lainnya.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

BAB VI

PENUTUP 6.1 Kesimpulan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang tahun 2025-2045 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang baru.

Pasal 7

Dalam hal RPJPD periode tahun berikutnya belum ditetapkan maka Perencanan Pembangunan Daerah tahun 2046 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar . . . Agarsctap orangmengetahuinya, memerinthkan pengundanganPeraturanDacrahinidenganpencmpatannya dalamLembaranDacrahKabupatenSerang Dittapkandi Serang padatanggal24Oktober2024 RANG, , Diundangkandi Scrang padatanggal24Oktober2024 SDAERAH KABUPATENSERANG, ANTO LEMBARANDAERAH KABUPATENSERANGTAHUN2024NOMOR 8 NOREGPERATURANDAERAH KABUPATENSERANG,BANTEN;(8,48/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025–2045 I. UMUM Sejarah Kabupaten Serang tidak terlepas daripada sejarah Banten pada umumnya, karena Serang semula merupakan bagian dari wilayah Kerajaan /Kesultanan Banten yang berdiri pada abad ke XVI dan pusat pemerintahannya terletak di Daerah Serang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Serang No.17 Tahun 1985 tentang Hari Jadi Kabupaten Serang, tanggal 8 Oktober Tahun 1526 M ditetapkan sebagai hari jadi kabupaten ini. Semenjak terbentuknya hingga saat ini, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang beserta segenap komponen masyarakat tentu saja telah melahirkan berbagai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Perubahan arah dan kebijakan pembangunan berlangsung sejak era reformasi berupa pengurangan peran pemerintah pusat dan peningkatan peran pemerintah daerah baik dalam hal perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berlakunya Undang-undang tersebut, setiap pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif (comparative advantages) wilayahnya sehingga bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantages). Transformasi Keunggulan komparatif wilayah tersebut selanjutnya harus dapat diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan secara terencana, sehingga tercapai pengembangan wilayah yang optimal, yang tercermin dari luasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif ekonomi yang menguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desain besar yang mengatur perencanaan dari tingkat pusat sampai daerah diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan setiap pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai dokumen perencanaan yang diamanatkan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Seiring dengan akan berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 maka diperlukan serangkaian tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Serang periode berikutnya yaitu Tahun 2025-2045. Salah satu tahapan tersebut adalah penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Serang. Sebagaimana bagian dari satu kesatuan perencanaan pembangunan jangka panjang, RPJPD Kabupaten Serang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten. Untuk mencapai sasaran Indonesia Emas 2045, diperlukan kontribusi pembangunan tingkat lokal dan nasional secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Untuk itu, dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keselarasan yang harus diwujudkan tidak saja dalam hal periodisasi tahapan pembangunan tapi juga dalam keselarasan perwujudan sasaran visi, misi atau pun arah kebijakan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Penyusunannya dengan memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu- isu strategis dengan sasaran yang dinamis, menyesuaikan dinamika perubahan, dan berorientasi pada tindakan antisipatif melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas bawah (top-down), dan bawah atas (bottom-up) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. RPJPD disusun melalui proses partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan, maka dari itu perencanaan yang disusun harus merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan pelaksanakan pembangunan daerah secara berkesinambungan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran tujuan pembangunan di Kabupaten Serang dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah dan sasaran pokok untuk masa 20 (dua puluh) tahun kedepan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2025-2045, serta sebagai dokumen komitmen Pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana sinergitas KLHS RPJPD ke dokumen RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…