DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Kewenangan; Bab lll Kebijakan; Bab lV Pembinaan dan Pengembangan; Bab V Pengelolaan Keolahragan; Bab Vl Pengawasan, Koordinasi, Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi; Bab Vll Peran Serta Masyarakat; Bab Vlll Penghargaan; Bab lX Pendanaan; Bab X Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belum optimalnya capaian dari tujuan keolahragaan yang ada di Kabupaten Serang perlu dilakukan penataan sistem pengelolaan sarana prasarana olahraga, sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
c.bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Serang perlu adanya pengaturan sebagai dasar hukum penyelenggaraan keolahragaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang . . . SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Serang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas . . .
5.Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan, olahraga, dan kepariwisataan.
6.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8.Desain Besar Olahraga Nasional adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup Olahraga masyarakat, Olahraga prestasi, dan industri Olahraga.
9.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
10.Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
11.Olahraga . . .
11.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
12.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
13.Pekan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa jenis cabang Olahraga.
14.Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
15.Festival Olahraga adalah pertandingan, perlombaan, dan/atau ekshibisi yang mempromosikan Olahraga dalam rangka membentuk dan mengembangkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial, dan karakter.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Bupati berwenang menyelenggarakan Keolahragaan di Daerah.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional di Daerah dengan menetapkan Desain Besar Olahraga Daerah;
2. b.mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
3. c.mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
(5)Bupati . . .
(3)Bupati dalam menyelenggarakan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(4)Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 3

(1)Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Keolahragaan dilaksanakan elalui penyusunan Desain Besar Olahraga Daerah.
(2)Desain Besar Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut kedalam:
1. a.peta jalan Desain Besar Olahraga Daerah;
2. b.rencana strategis; dan
3. c.rencana kerja.
(3)Penyusunan Desain Besar Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
(4)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
(5)Ketentuan lebih lanjut terkait Desain Besar Olahraga Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
(2)Pembinaan . . .
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.peolahraga;
2. b.tenaga Keolahragaan;
3. c.pengorganisasian;
4. d.pendanaan;
5. e.metode;
6. f.prasarana dan sarana Olahraga; dan
7. g.penghargaan Olahraga.
(3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

(1)Pengelolaan Keolahragaan di Daerah meliputi:
1. a.Olahraga Pendidikan;
2. b.Olahraga Masyarakat; dan
3. c.Olahraga Prestasi.
(2)Pengelolaan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh induk organisasi Olahraga pelajar tingkat kabupaten.
(3)Pengelolaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite Olahraga Masyarakat.
(4)Pengelolaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite Olahraga nasional di kabupaten. Pasal . . .

Pasal 6

(1)Pengelolaan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
1. a.pekan Olahraga pelajar Daerah; dan
2. b.pekan paralimpic pelajar Daerah.
(2)Pengelolaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan dengan kegiatan:
1. a.festival Olahraga Masyarakat;
2. b.festival Olahraga wisata; dan
3. c.pekan Olahraga tradisional.
(3)Pengelolaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan dengan kegiatan:
1. a.seleksi atlit Daerah; dan
2. b.pemusatan Latihan Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN, KOORDINASI, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dengan pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah.
(2)Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi objek pengawasan meliputi:
1. a.penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
2. b.penetapan standar nasional Keolahragaan;
3. c.pembinaan . . .
4. c.pembinaan dan pengembangan Olahraga;
5. d.penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan festival Olahraga;
6. e.pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
7. f.pembinaan dan pengembangan Olahraga professional;
8. g.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana Olahraga dan sarana Olahraga;
9. h.pendanaan Keolaharagaan;
10. i.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
11. j.pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
12. k.pembinaan dan pengembangan industri Olahraga; dan
13. l.implementasi Desain Besar Olahraga Nasional.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan melakukan koordinasi dengan tujuan untuk:
1. a.merumuskan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan; dan
2. b.menyelesaikan penyelenggaraan Keolahragaan.
(2)Dalam menjalankan fungsi koordinasi Bupati dapat melibatkan:
1. a.komite Olahraga nasional di kabupaten;
2. b.komite paralimpiade Indonesia di kabupaten;
3. c.induk organisasi cabang Olahraga tingkat kabupaten;
4. d.induk . . .
5. d.induk organisasi Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten;
6. e.induk organisasi Olahraga fungsional tingkat kabupaten;
7. f.induk organisasi Olahraga pelajar tingkat kabupaten;
8. g.akademisi/praktisi Olahraga; dan/atau
9. h.tokoh masyarakat.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sarana elektronik dan/atau non elektronik.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan wajib membuat pelaporan yang dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Keolahragaan.
(2)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Hasil . . .
(3)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan serta pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…