DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH, PEMBENTUKAN UPT, STAF AHLI, JABATAN PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, DAN KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut salinan 3 asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
6.Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
7.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
9.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
11.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
12.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
13.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.
14.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
15.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas serta pelayanan administratif perangkat daerah;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan salinan 4 dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi dan usaha mikro serta ketransmigrasian;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, kehutanan dan energi sumber daya mineral;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
17. 17.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. 18.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan; salinan 5
19. 19.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan pasar;
20. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
e.Badan Daerah Kabupaten terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pengembangan dan sumber daya manusia serta Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A;
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Perbaungan dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Pegajahan dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Pantai Cermin dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Teluk Mengkudu dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Sei Rampah dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Sei Bamban dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Tebing Tinggi dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Tebing Syahbandar dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Dolok Merawan dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Dolok Masihul dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Serba Jadi dengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Bintang Bayu dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Sipispis dengan Tipe A;
14. n.Kecamatan Tanjung Beringin Tipe A;
15. o.Kecamatan Kotarih dengan Tipe B;
16. p.Kecamatan Bandar Khalifah dengan Tipe B;
17. q.Kecamatan Silinda dengan Tipe B.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati Serdang Bedagai.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati Serdang Bedagai harus memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas; salinan 6
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit umum daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati Serdang Bedagai dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli.
(2)Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 1 (satu) Subbagian yang melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang nomenklatur dan uraian tugas staf ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari:

a.Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama; salinan 7
b.Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
c.Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
d.Kepala Bidang pada dinas dan badan, Sekretaris pada KORPRI, serta Sekretaris Kecamatan Tipe A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
e.Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah, Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah tipe A, kepala seksi pada dinas dan kepala subbidang pada badan Daerah, Sekretaris Kecamatan tipe B serta kepala seksi pada kecamatan, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas;
f.Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah tipe B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan tipe A, kepala subbagian pada kecamatan, kepala subbagian pada Sekretariat KORPRI, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan, merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas;
g.Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
i.Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021