DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: batasan istilah yang digunakan, Fungsi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung, Klasifikasi Bangunan Gedung, Persyaratan permohonan penerbitan IMB, Tata Cara penyelenggaraan IMB, Retribusi IMB, Dokumen IMB, Pembinaan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 salinan Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia salinan Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
18.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/ 2009, Nomor 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/ 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 132);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 2013 Nomor 133);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan BUPATI SERDANG BEDAGAI salinan MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Mendirikan Bangunan gedung adalah pekerjaan untuk membangun baru, mengubah, memperlus, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
7.Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
8.IMB bertahap adalah IMB yang diberikan secara bertahap oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan gedung baru.
9.IMB pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun konstruksi pondasi bangunan gedung yang merupakan satu kesatuan dokumen IMB.
10.Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan IMB.
11.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat salinan tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12.Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
13.Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
14.Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
15.Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
16.Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
17.Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
18.Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung dan pengguna bangunan gedung.
19.Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
20.Penyedia jasa konstruksi bangunan gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan gedung meliputi perencanaan teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya.
21.Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
22.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
23.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
24.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
25.Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
26.Rehabilitasi atau Renovasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang salinan dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya.
27.Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
28.Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelaha pembekuan IMB.
29.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarananya dan sarananya.
30.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.
31.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
32.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
33.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
34.Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.
35.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
36.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
37.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
38.Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
39.Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan salinan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
40.Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB kepada pemerintah daerah.
41.Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
42.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan OPD adalah perangkat daerah yang telah diberi wewenang oleh Bupati untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan, menerbitkan dan menandatangani dokumen dan/atau sertifikat perizinjan yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati.
43.Pejabat Penerbit Izin adalah Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelayanan perizinan atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati.
44.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
45.Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
46.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
47.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
48.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
49.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
50.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah salinan
51.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
52.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
53.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin camat.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan IMB di daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
1. a.mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan tata ruang, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung; dan
2. b.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMB.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.fungsi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung;
b.klasifikasi bangunan gedung;
c.persyaratan permohonan penerbitan IMB;
d.tata cara penyelenggaraan IMB;
e.retribusi IMB;
f.dokumen IMB;
g.pembinaan;
h.ketentuan pidana;
i.ketentuan penyidikan;dan
j.ketentuan penutup.

BAB II

FUNGSI BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Pasal 4

(1)Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya dan fungsi khusus.
(2)Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia salinan tinggal meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara.
(3)Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah meliputi mesjid, gereja, pura, wihara dan kelenteng.
(4)Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha yang meliputi :
1. a.bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran pemerintah, perkantoran nonpemerintah dan sejenisnya;
2. b.bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;
3. c.bangunan gedung pabrik;
4. d.bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
5. e.bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
6. f.bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus,terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara;
7. g.bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya.
(5)Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi :
1. a.bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
2. b.bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit;
3. c.bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya;
4. d.bangunan gedung laboratorium seperti bangunan gedung laboratorium fisika, laboratorium kimia dan laboratorium lainnya;
5. e.bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
(6)Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama yang mempunyai :
1. a.tingkat kerahasiaan tinggi seperti bangunan kemiliteran dan sejenisnya;
2. b.tingkat resiko bahaya tinggi seperti bangunan reaktor nuklir dan sejenisnya.
(7)Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

Pasal 5

(1)Fungsi prasarana bangunan gedung sebagai fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
(2)Prasarana bangunan gedung terdiri dari konstruksi pembatas/penahan/ pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, salinan konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/gardu, konstruksi reklame/papan nama.
(3)Prasarana bangunan gedung yang termasuk dalam konstruksi pembatas/ penahan/pengaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pagar, tanggul/retaining wall dan turap batas kavling/persil.
(4)Prasarana bangunan gedung yang termasuk dalam konstruksi penanda masuk lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi gapura, gerbang dan koridor.
(5)Prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi perkerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi jalan, teras, lapangan parkir, lapangan upacara, lapangan olahraga terbuka.
(6)Prasarana bangunan gedung yang termasuk dalam konstruksi penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi jembatan dan box culvert.
(7)Prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi kolam/reservoir bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi kolam renang, kolam pengolahan air, dan reservoir di bawah tanah.
(8)Prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi menara telekomunikasi, menara antena, menara reservoir, dan cerobong.
(9)Prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi monumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tugu dan patung.
(10)Prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi instalasi/gardu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, instalasi pengolahan (seperti jalur perpipaan air, gas, minyak dan lain-lain).
(11)Prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi reklame/papan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi billboard, papan iklan, dan papan nama (berdiri atau berupa tembok pagar).

BAB III

KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 6

(1)Klasifikasi bangunan gedung ditentukan berdasarkan:
1. a.tingkat kompleksitas;
2. b.tingkat permanensi;
3. c.tingkat risiko kebakaran;
4. d.zonasi gempa;
5. e.lokasi;
6. f.ketinggian; dan
7. g.kepemilikan.
(2)Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.bangunan sederhana;
2. b.bangunan tidak sederhana;
3. c.bangunan khusus. salinan
(3)Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.bangunan permanen;
2. b.bangunan semi permanen;
3. c.bangunan darurat atau sementara.
(4)Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan resiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.bangunan gedung dengan tingkat resiko kebakaran rendah;
2. b.bangunan gedung dengan tingkat resiko kebakaran sedang;
3. c.bangunan gedung dengan tingkat resiko kebakaran tinggi.
(5)Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan zona gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.bangunan di zona I/minor;
2. b.bangunan di zona II/minor;
3. c.bangunan di zona III/sedang;
4. d.bangunan di zona IV/sedang;
5. e.bangunan di zona V/kuat;
6. f.bangunan di zona VI/kuat.
(6)Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
1. a.bangunan di lokasi padat;
2. b.bangunan di lokasi sedang;
3. c.bangunan di lokasi renggang.
(7)Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
1. b.bangunan bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai;
2. c.bangunan bertingkat sedang dengan jumlah lantai 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai;
3. d.bangunan bertingkat rendah dengan jumlah lantai sampai dengan 4 (empat) lantai.
(8)Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
1. a.bangunan milik negara;
2. b.bangunan milik badan usaha;
3. c.bangunan milik perorangan.

Pasal 7

(1)Klasifikasi bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB ditentukan berdasarkan kompleksitas bangunan gedung yang meliputi:
1. a.bangunan gedung sederhana;
2. b.bangunan gedung tidak sederhana.
(2)Bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai; dan
2. b.bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai.
(3)Bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum; dan salinan
2. b.bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum.

BAB IV

PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IMB

Pasal 8

Persyaratan permohonan penerbitan IMB meliputi:

a.persyaratan administratif; dan
b.persyaratan teknis.

Pasal 9

(1)Setiap orang dan/atau badan hukum termasuk instansi pemerintah yang mengajukan permohonan IMB harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan daerah ini.
(2)Dalam pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah harus:
1. a.melayani permohonan IMB sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan daerah ini; dan
2. b.menyampaikan persyaratan permohonan IMB dengan jelas.

Pasal 10

(1)Persyaratan administratif meliputi:
1. a.data pemohon;
2. b.data tanah; dan
3. c.dokumen dan surat terkait.
(2)Data pemohon dan data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sama untuk bangunan gedug sederhana dan tidak sederhana, sebagaimana dimaksud dalam pasal (7).

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…