DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PENDIRIAN BUMD; BIDANG USAHA; MODAL; ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI; ANGGARAN DASAR BUMD; PENGGUNAAN LABA; PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMD; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembangunan bidang ekonomi yang berperan sebagai sarana penunjang kehidupan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai;
c.bahwa diperlukan pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai yang sesuai dengan perkembangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah; mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); salinan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan BUPATI SERDANG BEDAGAI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
9.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
10.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnyaa disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. salinan
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana atau tujuan perusahaan untuk masa mendatang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian BUMD dimaksudkan untuk:

a.memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya;
b.menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi; dan
c.turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan.

Pasal 3

Pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan kemanfaatan umum bagi masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber pendapatan asli Daerah selain pajak Daerah dan retribusi Daerah.

BAB III

PENDIRIAN BUMD

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaannya sebagai penyertaan modal.
(2)Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

(1)BUMD terdiri atas:
1. a.perusahaan umum Daerah; dan
2. b.perusahaan perseroan Daerah.
(2)Perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
(3)Perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah. salinan

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 6

(1)Bidang usaha perusahaan umum Daerah diprioritaskan pada usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.
(2)Perusahaan perseroan Daerah dapat melakukan kegiatan usaha di bidang usaha yang terbuka dalam arti seluas-luasnya.
(3)Dalam melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan.
(4)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dituangkan dalam RPJMD dan/atau RKAP melalui RUPS.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Sumber modal BUMD terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Dalam rangka memperbesar modal dasar atau memenuhi modal dasar yang telah ditentukan dan/atau memperkuat kondisi keuangan BUMD, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal, yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan penganggarannya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam modal perusahaan umum Daerah dan/atau perusahaan perseroan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

(1)Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.
(2)Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum Daerah terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan salinan
3. c.Direksi.
(3)Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris; dan
3. c.Direksi.

Pasal 9

Bupati tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat oleh perusahan umum Daerah dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam modal perusahaan umum Daerah, kecuali apabila Bupati:

a.baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad tidak baik memanfaatkan perusahaan umum Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi;
b.terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; atau
c.langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan umum Daerah.

Pasal 10

(1)KPM memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perusahaan umum Daerah yang diusulkan oleh Direksi.
(2)Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada KPM setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…