DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan pasal 2 huruf d angka 3, angka 7, angka 9, angka 12, angka 15, angka 17, angka 18, serta huruf e angka 1, angka 2, dan angka 3, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai diubah; Ketentuan BAB III pasal 6 diubah; Ketentuan pasal 7 diubah; Ketentuan pasal 8 diubah; Ketentuan pasal 9 diubah; Ketentuan BAB V pasal 11 diubah; Ketentuan BAB VIII pasal 14 diubah; Ketentuan pasal 15 diubah; Ketentuan BAB IX pasal 16 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); salinan
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan BUPATI SERDANG BEDAGAI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan pasal 2 huruf d angka 3, angka 7, angka 9, angka 12, angka 15, angka 17, angka 18, serta huruf e angka 1, angka 2, dan angka 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : salinan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten, merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, serta bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian sub urusan peternakan dan sub urusan kesehatan hewan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, salinan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
13. 13.Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata, dan bidang kebudayaan;
17. 17.Dinas Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. 18.Dinas Pertanian, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan penyuluhan;
19. 19.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
20. 20.Dinas Perpustakaan dan Arsip, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
e.Badan Daerah Kabupaten terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan penanggulangan bencana;
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. 2.Ketentuan BAB II pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ketentuan mengenai tipelogi, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan BAB III pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

a.Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana salinan Teknis Daerah (UPTD).
b.UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
c.Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
1. 4.Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

5.Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat rumah sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
(3)Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit daerah dan tata kelola klinis rumah sakit daerah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

6.Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah dan UPTD yang sudah dibentuk tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan BAB V pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari:

a.Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
b.Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati, merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
c.Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris salinan Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
d.Dihapus.
e.Kepala Bidang pada dinas dan badan, Sekretaris Kecamatan tipe A, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, merupakan Jabatan Eselon III.b atau jabatan administrator;
f.Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah, Kepala Unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah Kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan, Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas;
g.Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan, merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas;
h.Kepala unit pelaksana teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan;
1. 8.Ketentuan BAB VIII pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan penyesuaian status jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Penyesuaian status jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyesuaian status jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

9.Ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan Tahun 2022.

10.Ketentuan BAB IX pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…