DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum; Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja penunjang kegiatan DPRD, Pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD; ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Serdang Bedagai.
8.Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan kenggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
9.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
11.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
12.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
13.Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Serdang Bedagai.
14.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada salinan Pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
15.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mengikuti rapat-rapat Dinas.
16.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukanya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
17.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan Dewan dan Anggota DPRD sesuai dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh DPRD.
18.Tujangan kesehatan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, Rumah jabatan dan kelengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan, Pakaian Dinas, Uang Duka wafat/Tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
19.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20.Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
21.Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
22.Tunjangan Alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sesuai kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota dalam panitia khusus atau sebutan lain bersifat tidak yang diperlukan untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus dibentuk oleh DPRD.
23.Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
24.Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD.
25.Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
26.Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27.Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
28.Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
29.Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
30.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan selanjutnya disebut APBD dalah rancangan keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. salinan

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
(4)Uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 4

(1)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang Representasi yang bersangkutan. salinan

Pasal 6

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen). dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
(2)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
(3)Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
(4)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah sesuai peraturan perundang-undangan.
(5)Pendapatan umum daerah sebagimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas pendapatan asli daerah dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(6)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
(8)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan Keuangan Daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan salinan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
(9)Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan data-data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(10)Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 9

(1)Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Selain Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan didalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.

Pasal 11

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan salinan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…