DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penambahan Penyertaan Modal, Pengelolaan, Pemanfaatan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan struktur permodalan dan kapasitas PT. Bank Sumut, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Bank Sumut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran salinan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137); salinan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan BUPATI SERDANG BEDAGAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK SUMUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6.PT. Bank Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat PT. Bank Sumut adalah bank umum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7.Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan daerah dari pendapatan dan belanja daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan/ atau PT. Bank Sumut yang dikelola secara koorporasi.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
10.Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. salinan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bermaksud :
1. a.memperkuat struktur permodalan PT. Bank Sumut guna meningkatkan kinerja dalam usahanya;
2. b.meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan peningkatan perekonomian daerah.
(2)Tujuan penyertaan modal adalah :
1. a.menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah.
2. b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam PT. Bank Sumut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
(2)Penambahan penyertaan modal ke dalam PT. Bank Sumut telah dilaksanakan dengan rincian :
1. a.tahun 2008 sebesar Rp 500.000.000,-
2. b.tahun 2009 sebesar Rp 500.000.000,-
3. c.tahun 2010 sebesar Rp 1.996.310.000,-
4. d.tahun 2011 sebesar Rp 1.028.420.000,-
5. e.tahun 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,-
6. f.tahun 2013 sebesar Rp 1.000.000.000,-
7. g.tahun 2014 sebesar Rp 1.000.000.000,-
8. h.tahun 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,-
9. i.tahun 2016 sebesar Rp 1.968.750.000,- Total Rp 9.993.480.940,-

Pasal 4

(1)Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Jumlah penyertaan modal dapat ditambah setiap tahunnya maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan PAD dari tahun sebelumnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. salinan
(4)Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 5

(1)Bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sumut adalah dalam bentuk uang.
(2)Penambahan modal dapat dilaksanakan setiap tahun.
(3)Setiap penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBD.
(4)PT. Bank Sumut berdasarkan RUPS menerbitkan sertifikat saham atas nama Pemerintah Daerah.
(5)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(6)Keuntungan (deviden) menjadi penerimaan daerah dan merupakan komponen pendapatan daerah.
(7)Pemerintah Daerah menempatkan saham/modal pada PT. Bank Sumut sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
(8)Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap PT. Bank Sumut, penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 6

(1)Pemanfaatan keuntungan (dividen) dari penyertaan modal diperuntukkan kepada peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan pemberdayaan perekonomian kerakyatan.
(2)Saham pada penyertaan modal dapat ditarik yang mekanismenya melalui RUPS pada PT. Bank Sumut.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

PT. Bank Sumut wajib melaporkan pelaksanaan penyertaan modal Daerah kepada Bupati secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan salinan Modal pada PT. Bank Sumut (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 20 Desember 2017 BUPATI SERDANG BEDAGAI, ttd H. SOEKIRMAN Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal 20 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, ttd HADI WINARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017 NOMOR 5 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA : (5/223/20117) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai ttd Basyaruddin, SH

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…