DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA; TENAGA KERJA ASING; PENEMPATAN TENAGA KERJA; PERLUASAN KESEMPATAN KERJA; TENAGA KERJA INDONESIA; PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DAN PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS; WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN; PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA; PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam pembangunan, menjamin hak-hak dasar tenaga kerja/buruh, menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356); Salinan 2
7.Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Sususnan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Salinan 3 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
17.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 253);
18.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
19.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
20.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
21.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
22.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain;
23.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
24.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
25.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Perjanjian Kerja Bersama;
26.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
27.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan;
28.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah;
29.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan BUPATI SERDANG BEDAGAI Salinan 4

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati;
7.Dinas adalah dinas yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang ketenagakerjaan.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Serdang Bedagai.
9.Lembaga kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi/konsultasi dan musyawarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
10.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 11.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
1. 12.Pemberi kerja adalah orang/perorangan/persekutuan atau badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Salinan 5
2. 13.Pencari kerja adalah orang yang belum mendapatkan pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan dan berusaha mencari pekerjaan sesuai dengan minat, latar belakang pendidikan, maupun dengan bakat kemampuan yang dimiliki dengan cara mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai perusahaan yang diminati maupun meminta informasi maupun bantuan kolega yang dimiliki.
3. 14.Pengantar kerja merupakan sebuah jabatan fungsional yang bertugas untuk membantu para pencari kerja untuk mendapatkan informasi mengenai karir maupun lowongan pekerjaan.
4. 15.Petugas Antar Kerja adalah seseorang yang membantu administrasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja.
5. 16.Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
6. 17.Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
7. 18.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
8. 19.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. 20.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
10. 21.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. 22.Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa yang dipekerjakan di wilayah Republik Indonesia.
12. 23.IMTA adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
13. 24.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disebut RPTKA adalah dokumen yang harus dimiliki oleh investor yang akan menggunakan tenaga kerja asing berupa rencana penggunaan tenaga kerja asing yang akan dilakukan dalam kegiatan usahanya.
14. 25.KITAS adalah Kartu Izin Tinggal Terbatas yang berupa izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
15. 26.Pengguna Jasa adalah instansi pemerintah atau badan usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja.
16. 27.Bursa Tenaga Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
17. 28.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
18. 29.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Salinan 6
19. 30.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara.
20. 31.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
21. 32.Outsourching adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
22. 33.Perusahaan Outsourching adalah perusahaan yang menerima sebagian pelaksanaan pekerjaan dari pemberi kerja melalui perjanjian pemborongan pekerjaan, atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
23. 34.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
24. 35.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial;
25. 36.Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan atau belum menikah.
26. 37.Keluarga adalah seorang istri/suami dan 3 (tiga) orang anak/anak angkat yang sah dan terdaftar di perusahaan.
27. 38.Wajib lapor ketenagakerjaan adalah kewajiban pengusaha atau pengurus perusahaan melaporkan gambaran ketenagakerjan di perusahaan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk yang menangani penyelenggaraan dibidang ketenagakerjaan.
28. 39.Upah adalah penerimaan, sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/ buruh atas pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan yang dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut peraturan perundang- undangan/perjanjian kerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja/buruh maupun keluarganya.
29. 40.Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok.
30. 41.Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya UMK adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten Serdang Bedagai.
31. 42.Tenaga Kerja Indonesia adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
32. 43.Pekerja informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.
33. 44.Antar Kerja Lokal selanjutnya disingkat (AKL) adalah antar kerja antar Kabupaten/Kota dalam provinsi.
34. 45.Antar Kerja Antar Daerah selanjutnya disingkat (AKAD) adalah antar kerja antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
35. 46.Antar Kerja Antar Negara selanjutnya disingkat (AKAN) adalah antar kerja untuk mengisi lowongan kerja di luar negeri sesuai dengan permintaan.
36. 47.Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PK adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
37. 48.Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disebut PP adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.
38. 49.Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disebut PKB adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang telah didaftarkan pada pemerintah daerah dengan pengusaha atau perkumpulan Salinan 7 pengusaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja.
39. 50.Serikat Pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
40. 51.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah.
41. 52.Dewan Pengupahan Kabupaten adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat Tripartit, dibentuk oleh Bupati dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam penetapan upah minimum.
42. 53.Asosiasi Pengusaha Indonesia selanjutnya disingkat APINDO adalah organisasi pengusaha yang diberi kewenangan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dalam penanganan masalah ketenagakerjaan yang berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai.
43. 54.Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, peselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditangani oleh seseorang atau lebih mediator hubungan industrial yang netral.
44. 55.Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah Pegawai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan Mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis pada para pihak yang berselisih untuk meyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
45. 56.Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan, instansi atau lembaga latihan kerja dengan memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap kerja untuk jabatan tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis dan terikat dalam satu kontrak pemagangan yang tidak dengan sendirinya dijamin penempatannya.
46. 57.Sertifikasi Kompetensi adalah suatu proses untuk mendapatkan pengakuan atas tingkat kualifikasi keterampilan tenaga kerja melalui suatu uji latihan kerja sesuai dengan standar jabatan atau persyaratan pekerjaan secara Nasional.
47. 58.Lembaga akreditasi adalah lembaga yang melakukan penilaian dan memberikan pengakuan status program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja berdasarkan kriteria standar kompetensi.
48. 59.Fasilitas Kesejahteraan Pekerja adalah sarana pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah langsung ataupun tidak langsung yang dapat mempertinggi produktivitas dan ketenangan bekerja.
49. 60.Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan adalah hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.
50. 61.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, Salinan 8 perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
51. 62.Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
52. 63.Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
53. 64.Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
54. 65.Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

BAB II

PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

Pasal 2

(1)Dinas berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) baik dalam bentuk bimbingan maupun pengendalian.
(2)Dalam Pelaksanaan pembinaan LPK, aspek-aspek yang dibina sekurang- kurangnya meliputi:
1. a.program pelatihan;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.fasilitas atau sarana dan prasarana; dan
4. d.sistem dan metode.
(3)Dalam Pelaksanaannya, pembinaan teknis dilakukan melalui beberapa bentuk antara lain:
1. a.pendidikan dan pelatihan (diklat);
2. b.seminar, lokakarya, rapat-rapat konsultasi; dan
3. c.kunjungan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(4)Lembaga Pelatihan Kerja yang telah memperoleh izin berhak mendapatkan penilaian teknis dari Dinas.
(5)Penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh tim penilai, sekurang-kurangnya 5 (lima) orang terdiri dari:
1. a.unsur dinas yang membidangi ketenagakerjaan; dan
2. b.unsur organisasi lembaga pelatihan kerja.
(6)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta teknis pelaksanaan penilaiannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 3

(1)Pelatihan kerja diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang releven, efektif dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi kerja serta kualitas sumber daya manusia, untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Salinan 9
(2)Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah atau lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memiliki izin.
(3)Penyelenggaraan pelatihan kerja wajib memenuhi syarat-syarat meliputi:
1. a.tersedianya tenaga pelatihan;
2. b.adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
3. c.tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
4. d.tersedianya dana bagi kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.
(4)Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.
(5)Pelatihan yang dilaksanakan pemerintah, perusahaan maupun swasta harus dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang dapat diterima pasar kerja.
(6)Lembaga pelatihan baik yang dikelola swasta maupun yang dikelola pemerintah, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pelatihan perlu adanya pembinaan dan pengembangan dari pemerintah daerah.
(7)Lembaga pelatihan baik yang dikelola pemerintah atau swasta wajib mendaftarkan/melaporkan program kegiatan pelatihannya pada Dinas.

Pasal 4

(1)Dalam upaya peningkatan produktifitas di daerah, perlu ditingkatkan sosialisasi dan pelatihan produktifitas untuk semua masyarakat tenaga kerja dan industri.
(2)Peningkatan sosialisasi dan pelatihan produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan perusahaan.
(3)Dalam pelaksanaan peningkatan produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan balai latihan kerja dan bekerjasama dengan perusahaan, dan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Pasal 5

(1)Perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai agar menerima pelaku magang.
(2)Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan yang berisi hak dan kewajiban antara peserta atau penyelenggara program pemagangan dengan pengusaha, bidang kejuruan serta jangka waktu pemagangan yang dibuat secara tertulis dan didaftarkan pada dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
(3)Ketentuan pelaksanaan pemagangan adalah sebagai berikut:
1. a.jenis pekerjaan disesuaikan dengan bidang/kejuruan dari pelaku magang;
2. b.pelaksanaan magang hanya dapat dilakukan maksimal 6 (enam) jam untuk bekerja, 2 (dua) jam untuk tutorial per hari tanpa lembur dengan menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; Salinan 10
3. c.pelaku magang berkewajiban untuk menunaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemagangan dengan penuh tanggung jawab sehingga berdampak positif bagi perusahaan;
4. d.jangka waktu pemagangan tidak dapat diperpanjang;
5. e.pelaku magang berhak mendapatkan fasilitas dari perusahaan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali makan.

Pasal 6

(1)Lembaga Pelatihan Kerja Swasta wajib memperoleh izin, dan untuk Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan wajib terdaftar pada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Untuk pelaksanaan program pemagangan wajib dibuat perjanjian pemagangan antara pihak perusahaan dengan pihak pemagang yang disahkan oleh Kepala Dinas.
(4)Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perjanjian antara perusahaan dan pemagang;
2. b.nama, jabatan dan alamat pihak perusahaan yang menyelenggarakan program pemagangan;
3. c.nama, tempat, tanggal lahir dan alamat pemagangan;
4. d.penerimaan dan lokasi pemagangan;
5. e.jangka waktu pemagangan;
6. f.jenis kejuruan dan nama jabatan;
7. g.hak dan kewajiban perusahaan dan pemagang; dan
8. h.sanksi.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau lembaga akreditasi terkait.

BAB III

TENAGA KERJA ASING

Pasal 8

(1)Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilaksanakan secara selektif dalam rangka alih teknologi dan keahlian.
(2)Dalam hal penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan wajib menggunakan minimal 1 (satu) orang tenaga kerja pendamping untuk 1 (satu) jenis jabatan/pekerjaan. Salinan 11
(3)Demi terselenggaranya alih teknologi secara maksimal maka perusahaan harus menyiapkan sarana penyuluhan dan pelatihan.
(4)Pemberi kerja pendamping yang telah menyerap alih teknologi dari TKA wajib diusulkan oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Nasional dan selanjutnya mengisi posisi yang sebelumnya diisi oleh TKA.
(5)Pemberi Kerja yang menggunakan TKA wajib membuat laporan alih teknologi oleh tenaga kerja asing yang digunakan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(6)Penggunaan TKA oleh perusahaan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(7)Untuk jabatan Direksi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(8)Perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib melaporkan keberadaannya ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten Serdang Bedagai setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

(1)Setiap Pemberi Kerja TKA yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai, yang izinnya akan berakhir dan masih akan menggunakan TKA diperusahaannya, maka wajib memperpanjang IMTA kepada Bupati melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
(2)Pemberian kerja TKA yang akan melakukan perpanjangan IMTA harus mengajukan permohonan secara tertulis atau online kepada Kepala Dinas, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu IMTA berakhir.
(3)Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.alasan perpanjangan IMTA;
2. b.copy IMTA yang masih berlaku;
3. c.bukti pembayaran DKP TKA melalui Bank pemerintah yang ditunjuk oleh bupati;
4. d.copy keputusan RPTKA yang masih berlaku;
5. e.paspor TKA yang masih berlaku;
6. f.pashoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. g.copy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
8. h.copy bukti gaji/upah TKA;
9. i.copy NPWP bagi TKA yang berkerja lebih dari 6 (enam) bulan;
10. j.copy NPWP bagi pemberi kerja TKA;
11. k.keterangan izin tinggal terbatas (KITAS);
12. l.surat tanda melapor diri (STMD) dari Kabupaten Serdang Bedagai;
13. m.surat keterangan kependudukan sementara (SKKPS) dari Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
14. n.bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA yang telah dibayar melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
15. o.copy polis asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan atau asuransi yang berbadan hukum di Indonesia;
16. p.laporan pelatihan kepada TKI pendamping;
17. q.surat keterangan tempat tinggal sementara (SKTT); Salinan 12
18. r.rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi terkait.
(4)Pelatihan kepada TKI pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, dibuktikan dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…