DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan penamaan Desa menjadi Kampung yang meliputi antara lain pembatasan istilah yang digunakan dalam peraturan; tujuan perubahan; susunan pemerintah kampung; pembagian wilayah kampung; batas wilayah kampung; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.Daerah adalah Kabupaten Siak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Siak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah BPMPD Kabupaten Siak.
7.Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Siak.
8.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
9.Kampung sebutan lain dari Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat Penghulu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
12.Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
13.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Penghulu dalam melaksanakan tugas Pemerintah Kampung.
15.Kerani adalah nama lain dari Sekretaris Desa.
16.Wilayah atau Dusun, Rukun Kampung yang selanjutnya disebut RK, Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan wilayah penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

BAB II

TUJUAN PERUBAHAN

Pasal 2

(1)Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk desa dengan sebutan kampung di Kabupaten Siak.

BAB III

SUSUNAN PEM ERINTAH KAM PUNG

Pasal 3

(1)Susunan Pemerintah Kampung terdiri dari:
1. a.Penghulu;
2. b.Perangkat Kampung.
(2)Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Sekretariat Kampung;
2. b.Unsur kewilayahan;dan
3. c.Pelaksana teknis lapangan.
(3)Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
1. a.Kerani sebagai pimpinan sekretariat; dan
2. b.Juru tulis, staf, atau unsur pembantu kerani.
(4)Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pembantu Penghulu yang mengepalai Dusun, Rukun Kampung, dan Rukun Tetangga.
(5)Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan tugas tertentu dalam kepenghuluan seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV

PEM BAGIAN W ILAYAH KAM PUNG

Pasal 4

(1)Dalam wilayah Kampung dapat dibentuk Dusun, Rukun Kampung dan Rukun Tetangga merupakan bagian wilayah kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
(2)Pembentukan Dusun, Rukun Kampung dan Rukun Tetangga ditetapkan dengan Peraturan Penghulu.

BAB V

BATAS W ILAYAH KAM PUNG

Pasal 5

Batas wilayah Kampung tetap mengacu pada batas Desa sebelum terjadi perubahan penamaan.

Pasal 6

(1)Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka seluruh Desa yang ada di Kabupaten Siak berubah penamaannya dan sebutannya menjadi Kampung dan segala yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan harus menyesuaikan seperti plang kantor, kop surat, stempel dan atribut lainnya.
(2)Bupati dapat menugaskan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta SKPD terkait lainnya mensosialisasikan perubahan penamaan desa menjadi Kampung.

Pasal 7

(1)Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka lembaga kemasyarakatan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa berubah penamaannya menjadi Badan Permusyawaratan Kampung.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 15 Januari 2015 BUPATI SIAK, SYAM SUAR Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 15 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, Drs. H. T. S. HAM ZAH Pembina Utama M adya NIP. 19600125 198903 1 004 LEM BARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOM OR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.03.c/2015 . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOM OR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PENAM AAN DESA M ENJADI KAM PUNG I. Umum Dengan semangat Otonomi Daerah dan mengimplementasikan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan penamaan dari Desa menjadi Kampung yang bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak, perubahan nama tersebut dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk Desa dengan sebutan Kampung di Kabupaten Siak. Di dalam perubahan penamaan dari Desa menjadi Kampung Pemerintah telah melakukan berbagai Perubahan dan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Adat Melayu Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten, Batin yang memahami tentang asal usul penamaan tersebut, juga bekerjasama dengan Lembaga Akademisi untuk kajian Peraturan Daerah ini. Setelah diberlakukan perubahan nama Desa menjadi Kampung maka akan berubah pula seluruh sebutan perangkat, kelembagaan yang ada di Kampung. Seperti Kepala Desa menjadi Penghulu, Sekretaris Desa menjadi Kerani, Kepala Urusan menjadi Juru Tulis, Rukun warga menjadi Rukun Kampung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM). Ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan pertisipasi masyarakat untuk dapat meningkatkan “Spirit baru” Kabupaten Siak dalam membangun Kampung yang maju, mandiri dan sejahtera. II. PASAL DEM I PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas Pasal 3 Ayat 1 huruf a “Penghulu” adalah sebutan untuk Kepala Kampung yang sudah ada sejak zaman kerajaan siak dan sebelum adanya penyeragaman nama menjadi Kepala Desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dan saat ini sebutan Penghulu di pakai lagi di Kabupaten Siak.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Batas wilayah Kampung” adalah batas yang telah ditetapkan sebelum Desa tersebut dirubah penamaannya menjadi Kampung. dan tetap mengacu pada peta batas wilayah Desa yang dibuat dengan melibatkan instansi terkait.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…