DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 13 (tiga belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Sistimatika Rpik Tahun 2022-2042; Industri Unggulan Daerah; Pelaksanaan; Pembiayaan; Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SIAK TAHUN 2022-2042.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Siak.

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Bupati adalah Bupati Siak.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasukjasa industri.
7.Kawasan lndustri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
8.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan lndustri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan di Daerah.
10.Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disingkat RPIK Tahun 2022-2042 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPIK ini adalah sebagai:

a.pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan industri unggulan daerah secara komplementer dan sInerg1s;
b.pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, dan pengusaha dan/ atau institusi terkait;
c.pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan industri antar sektor, antar instansi vertikal terkait; dan
d.pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPIK ini adalah untuk:

a.pengembangan pusat pertumbuhan industri berbasis koridor atau wilayah ekonomi daerah;
b.mewujudkan pemetaan pengembangan industri keseluruh Daerah guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah;
c.meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah;
d.meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan membuka kesempatan berusaha dalam sektor industri; dan
e.mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sistimatika RPIK Tahun 2022-2042;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.pelaksanaan;
d.pembiayaan; dan
e.pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

SISTIMATIKA RPIK TAHUN 2022-2042

Pasal 5

( 1 ) RPIK Tahun 2022-2042 ditetapkan untukjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2)RPIK Tahun 2022-2042 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
3. c.BAB III Visi Dan Misi Pembangunan Daerah Serta Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Industri;
4. d.BAB IV Strategi Dan Program Pembangunan Industri Daerah;
5. e.BAB V Penutup.
(3)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum; dan
3. c.sistematika penulisan.
(4)Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
1. a.kondisi daerah;
2. b.sumberdaya industri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan industri kecil dan menengah.
(5)Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan industri;
2. b.tujuan pembangunan industri; dan
3. c.sasaran pembangunan industri.
(6)Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat:
1. a.strategi pembangunan industri; dan
2. b.program pembangunan industri.
(7)Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
1. a.penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan provinsi/kabupaten/kota;
2. b.pengembangan perwilayahan industri;
3. c.pembangunan sumber daya industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
5. e.pemberdayaan industri.
(8)RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

(1)Jenis Industri Unggulan Daerah terdiri dari:
1. a.industri pangan;
2. b.industri farmasi dan kosmetik;
3. c.industri tekstil dan aneka;
4. d.industri transportasi;
5. e.industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
6. f.industri hulu agro;
7. g.industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;dan
8. h.industri kimia berbasis migas.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
(3)Pelaksanaan dan pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dijabarkan dalam RPIK Tahun 2022-2042.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah, dengan periodesasi tahapan sebagai berikut:

a.Tahap I periode 2022-2027;
b.Tahap II periode 2027-2032;
c.Tahap III periode 2032-2037;dan
d.Tahap IV periode 2037-2042. BABIV PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri daerah yang dijabarkan dalam RPIK Tahun 2022-2042.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Pemerintah;
2. b.pemerintah daerah lain;
3. c.swasta;
4. d.perguruaan tinggi;
5. e.lembaga penelitian dan pengembangan; dan
6. f.lembaga kemasyarakatan lainnya.
(4)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 10

(1)Pengembangan Industri Daerah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri di Daerah.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan industri kecil dengan Industri Unggulan Daerah yang berskala besar di Daerah. B AB V PEMBIAYAAN Pasal 1 1 ( 1 ) Pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Selain dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. b.anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
3. c.sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.pertumbuhan Industri;
2. b.kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
3. c.penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
4. d.realisasi investasi sektor Industri;
5. e.ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…