DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 7 (tujuh) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; RPJPD; Pengendalian Dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2045.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 3. 4,
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 65793);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
7.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK Dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Siak. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan wurusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. _ Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. . Bupati adalah Bupati Siak.4. . Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 5. pengguna anggaran/pengguna barang. _ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya di singkat BAPPERIDA adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah. 6. _ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. 7.

8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Ss
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak. 11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode i (satu) tahun. 13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Siak dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup pertumbuhan penduduk, komposisi dan populasi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Siak.

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
(2)RPJPD disusun mempedomani RPJPN dan RTRW.

Pasal 3

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika berikut: BABI : Pendahuluan; . BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah; . BABIV_ Visi dan Misi Daerah; BAB V_: Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;dan BAB Penutup. a. d. e f.
(2)RPJUPD sebagaimana dimaksud padaayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

_ Teptan Bandar Sungal Jantan

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui penyusunan RPJMD setiap 5 (lima) tahun dan RKPD setiap 1 (satu) tahun.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembagunan daerah;
1. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
2. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pafa tanggal 5 Maret 2025 BUPATI SIAK, ALFEDRI Maret 2025 \ Diundang di Si k Sri Indrapura pada t Pilih. SEKRETARIS/DAERAH KABUPATEN SIAK, ASNI BARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: 7.74.A/2025 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2045 I. UMUM Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Hal ini sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (2) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah. RPJPD Kabupten Siak Tahun 2025- 2045 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah Kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah terpilih yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis,harmonis dan berkesinambungan. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah meliputi Ketentuan Umum, RPJPD,Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup serta dokumen RPJPD. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah:

a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing;
c.mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah;
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:
1. 1.Menjelaskan gambaran umum_ kondisi daerah, analisis isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Siak;
2. 2.Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah provinsi beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota;
3. 3.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
4. 4.Menyesuaikan proses penyusunan dan sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024;
5. 5.Merumuskan fokus pembangunan pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Siak pada tiap pentahapan pembangunannya berdasarkan evaluasi pencapaian rencana jangka panjang dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Siak;
6. 6.Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan. II, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…