DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 172

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi 20 (dua puluh) Bab dan 105 (seratus lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, Ganti Rugi Dan Sanksi, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah, Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

12.Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola Barang adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelola Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD.
13.Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
14.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Ke pala SKPD atau Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
15.Penyimpan Barang adalah pegawai negeri sipil yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang yang ada di setiap SKPD.
16.Pengurus Barang adalah pegawai negeri sipil yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Milik Daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD.
17.Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk membantu mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap organisasi perangkat daerah/unit kerja.
18.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
19.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
20.Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
21.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
22.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman Barang Milik Daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
23.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan ole h pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
24.Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan Barang Milik Daerah di dalam gudang dan/atau di ruang penyimpanan lainnya.
25.Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan perawatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
26.Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian, penertiban dan pengurusan Barang Milik Daerah secara fisik, administratif, pengasuransian, dan tindakan hukum.
27.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
28.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
29.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
30.Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
31.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
32.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
33.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
34.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
35.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada Pihak Lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
36.Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
37.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
38.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
39.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
40.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
41.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
42.Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
43.Standarisasi sarana dan prasarana adalah pembakuan atas penggunaan fasilitas kedinasan berupa ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
44.Standarisasi harga barang adalah penetapan besaran harga satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
45.Kodefikasi barang adalah pembakuan nomor kode kepemilikan barang dan kode barang menurut golongan, bidang dan kelompok barang.
46.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP, adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
47.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP, adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang.
48.Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut DBMD adalah daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Siak yang memuat kumpulan data Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing pengguna barang dan kuasa pengguna barang.
49.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Pengaturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk menyeragamkan langkah dan tindakan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengaturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan:
1. a.memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. c.menciptakan efisiensi dan efektifitas penggunaan Barang Milik Daerah;
4. d.tersusunnya neraca Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber hasil penatausahaan Barang Milik Daerah;
5. e.memberikan informasi mengenai status hukum Barang Milik Daerah serta memberikan jaminan/kepastian hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. f.memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. g.mengamankan Barang Milik Daerah; dan
8. h.mewujudkan akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
2. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
3. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.fungsional;
b.kepastian hukum;
c.transparansi dan keterbukaan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas; dan
f.kepastian nilai.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b.pengadaan;
c.penggunaan;
d.pemanfaatan;
e.pengamanan dan pemeliharaan;
f.penilaian;
g.pemindahtanganan;
h.pemusnahan;
i.penghapusan;
j.penatausahaan; dan
k.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BARANG M ILIK DAERAH

Pasal 6

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
(3)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
2. b.Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah;
3. c.Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah;
4. d.Kepala unit kerja selaku Kuasa Pengguna Barang; dan
5. e.Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah.

Pasal 7

(1)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf a, sebagai koordinator bertugas melakukan pembinaan dan bertanggungjawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(2)Tugas Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum.
(3)Tugas Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(4)Apabila dalam pembinaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat perbedaan pendapat antara Pengelola Barang dan pengguna/kuasa pengguna barang yang mengakibatkan kemacetan, maka Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berkewajiban untuk mengambil tindakan pengamanan yang bersifat sementara.
(5)Sekretaris Daerah dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib menyampaikan laporan dan saran kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan terakhir.

Pasal 8

(1)Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
3. c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
8. h.menetapkan pembantu pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah.
(2)Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang bertanggung jawab:
1. a.mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD dan Unit Kerja/UPTD;
2. b.menghimpun usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan usul Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) dari SKPD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing - masing SKPD;
3. c.menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
4. d.menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dari SKPD dan Unit Kerja/UPTD menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagai bahan penyusunan daftar Barang Milik Daerah dan/atau neraca daerah;
5. e.menyimpan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau kendaraan bermotor; dan
6. f.sebagai pusat informasi Barang Milik Daerah.
(3)Kepala SKPD selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, termasuk Barang Milik Daerah lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang.
(4)Kepala Unit Kerja/UPTD selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
2. b.melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
3. c.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
4. d.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
6. f.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
(5)Pengurus Barang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. a.Mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD atau perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
2. b.melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
3. c.menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laparan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD;
4. d.menyiapkan usulan penjualan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
(6)Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pengurus Barang dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang.
(7)Penyimpan Barang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. a.menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Daerah atas perintah Kepala SKPD/Pengguna Barang;
2. b.meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
3. c.meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
4. d.mencatat Barang Milik Daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
5. e.mengamankan Barang Milik Daerah yang ada dalam persediaan;
6. f.membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan Barang Milik Daerah kepada Kepala SKPD secara berkala setiap triwulan atau insidentil.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

(1)Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
(2)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
(3)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
(4)Perencanaan kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
1. a.standar barang;
2. b.standar kebutuhan; dan/atau
3. c.standar harga.
(5)Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.
(6)Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
(7)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang dan usul rencana kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di bawah satuan kerja yang dipimpinnya.
(2)Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
(3)Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

Pasal 11

(1)Setelah APBD ditetapkan, Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.
(2)Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD ) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks172PDFHirarki

Memuat teks peraturan…