DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 13 (tiga belas) Bab dan 64 (enam puluh empat) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pembina, Penyelenggara, dan Evaluasi; Hak, Kewajiban, Larangan; Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peran Serta Masyarakat; Pengaduan Pelayanan Publik; Pemanfaatan Teknologi Informasi; Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK); Kerahasiaan Dokumen; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan standar pelayanan;

b.meyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
c.memberikan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan;
d.menempatkan pelaksana yang berkompeten;
e.menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
f.memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
g.melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
h.membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya;
i.berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
j.memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang telah diselenggarakan;
k.mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan;
l.memenuhi panggilan atau mewakili SKPD dan BUMD untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas perintah pembina;
m.memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
n.menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi adminisratif berupa teguran tertulis, dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi adminisratif berupa pembebasan dari jabatan.

Pasal 22

(1)Pelaksana berkewajiban:
1. a.melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
2. b.bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memenuhi panggilan atau mewakili SKPD dan BUMD untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas perintah penyelenggara;
4. d.mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan;
5. e.melakukan evaluasi serta menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala;
6. f.memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
7. g.menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi adminisratif berupa teguran tertulis, dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi adminisratif berupa pembebasan dari jabatan.

Pasal 23

(1)Pelaksana dilarang:
1. a.merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan SKPD dan BUMD;
2. b.meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
4. d.membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara;
5. e.melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
6. f.menerima imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
(2)Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi adminisratif berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
(3)Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi adminisratif berupa pembebasan dari jabatan.
(4)Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikenai sanksi adminisratif berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
(5)Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dikenai sanksi adminisratif berupa teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi adminisratif berupa pembebasan dari jabatan.

Pasal 24

Masyarakat berhak:

a.mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
b.mengetahui kebenaran substansi standar pelayanan;
c.mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
d.mendapatkan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan;
e.mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
f.mendapatkan advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
g.menyarankan kepada pimpinan penyelenggara dan/atau pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
h.memberikan saran kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
i.mengadukan penyelenggara dan/atau pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman;
j.menerima informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
k.menggugat penyelenggara dan pelaksana yang dianggap merugikan, melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Masyarakat berkewajiban:

a.mentaati mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b.menghargai penerima layanan yang lain;
c.mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.tidak memaksakan kehendak;
e.menyampaikan data dan informasi secara benar dan lengkap;
f.mentaati hasil penyelesaian sengketa pelayanan publik; dan
g.memelihara dan menjaga sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 26

(1)Pola penyelenggaraan pelayanan publik meliputi:
1. a.fungsional, yaitu pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
2. b.terpusat, yaitu pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara berdasarkan pelimpahan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.terpadu, terdiri atas:
  1. 1.terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan di layani melalui beberapa pintu;
  2. 2.terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
4. d.Gugus tugas, yaitu petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas yang ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1)Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
(3)Pengikutsertaan masyarakat sebaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.
(4)Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik.
(5)Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi adminisratif berupa teguran tertulis.

Pasal 28

Komponen standar pelayanan paling kurang meliputi:

a.dasar hukum;
b.persyaratan;
c.sistem, mekanisme dan prosedur;
d.jangka waktu penyelesaian;
e.biaya/tarif;
f.produk pelayanan;
g.sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
h.kompetensi pelaksana;
i.penanganan pengaduan, saran dan masukan;
j.jumlah pelaksana;
k.jaminan pelayanan yang memberikan kepastian bahwa pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
l.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-keraguan; dan
m.evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 29

Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 harus dipublikasikan, sebagai jaminan kepastian hukum bagi penerima pelayanan.

Pasal 30

Penyelenggara berkewajiban memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik, sebagai berikut:

a.bertindak jujur, disiplin, proposional dan profesional;
b.bertindak adil dan tidak diskriminatif;
c.peduli, teliti dan cermat;
d.bersikap ramah dan bersahabat;
e.bersifat tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit;
f.bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
g.perilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggara pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat.

Pasal 31

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

a.adil dan tidak diskriminatif;
b.cermat;
c.santun dan ramah;
d.tegas dan andal;
e.profesional;
f.tidak mempersulit;
g.patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
h.menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
i.tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j.terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
k.tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
l.tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
m.tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
n.sesuai dengan kepantasan; dan
o.tidak menyimpang dari prosedur.

Pasal 32

(1)Penyelenggara berkewajiban meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Untuk peningkatan pelayanan publik, penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
1. a.komitmen penyelenggara dan pelaksana;
2. b.perubahan pola pikir terhadap fungsi pelayanan;
3. c.partisipasi pengguna pelayanan;
4. d.kepercayaan;
5. e.kesadaran penyelenggara dan pelaksana;
6. f.keterbukaan;
7. g.ketersediaan anggaran;
8. h.tumbuhnya rasa memiliki;
9. i.survey kepuasan masyarakat;
10. j.kejujuran;
11. k.realistis dan cepat;
12. l.umpan balik dan hubungan masyarakat;
13. m.keberanian dan kebiasaan menerima keluhan/pengaduan; dan
14. n.keberhasilan dalam menggunakan metode.
(3)Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi adminisratif berupa teguran tertulis.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…