DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 6 (enam) Bab dan 13 (tiga belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Wewenang dan Tanggung Jawab; Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan lembaga yang berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu.

(4)Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan akademisi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud alam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu; dan
2. b.pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berupa:
1. a.penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan Daerah yang terkait dengan Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu;
2. b.penetapan kebijakan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di lembaga Pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan maupun masyarakat;
3. c.penetapan kebijakan penggunaan Pakaian Melayu dalam kegiatan formal maupun informal Pemerintahan Daerah dan Masyarakat;
4. d.penyiapan dan pemberdayaan pegawai dan/atau tenaga ahli yang memiliki keahlian dan penguasaan terhadap Bahasa dan Pakaian Melayu pada SKPD yang berkaitan erat dengan Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu; dan
5. e.fasilitasi lain yang diperlukan untuk Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu.

BAB III

PENGEM BANGAN, PEM BINAAN, DAN PERLINDUNGAN

Pasal 7

(1)Pengembangan Bahasa dan Pakaian Melayu dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsi Bahasa dan Pakaian Melayu sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah.
(2)Upaya Pengembangan Bahasa dan Pakaian Melayu dilakukan melalui:
1. a.penelitian Bahasa dan Pakaian Melayu;
2. b.pengayaan kosakata Bahasa Melayu;
3. c.pembakuan dan kodifikasi kaidah Bahasa dan Pakaian Melayu;
4. d.penyusunan pedoman kurikulum pendidikan Bahasa dan Pakaian Melayu di lembaga pendidikan;
5. e.penyusunan bahan ajar Bahasa dan Pakaian Melayu;
6. f.penerjemahan Bahasa Melayu;
7. g.publikasi hasil pengembangan Bahasa dan Pakaian Melayu;
8. h.penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Pemerintahan Daerah, lembaga lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan formal, dan masyarakat ditetapkan paling sedikit 1 (satu) hari kerja dalam seminggu;
9. i.penggunaan Pakaian Melayu sebagai pakaian resmi di instansi Pemerintah Daerah, lembaga lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan formal, dan masyarakat ditetapkan paling sedikit 1 (satu) hari kerja dalam seminggu;
10. j.setiap penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menggunakan Pakaian Melayu dalam melakukan kunjungan kerja resmi non protokoler di luar wilayah Kabupaten Siak; dan
11. k.penggunaan Aksara Melayu disamping huruf latin pada papan nama instansi pemerintah daerah dan swasta, nama jalan, petunjuk arah, dan nama tempat lainnya.
(3)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i dikenai sanksi teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(4)Upaya pengembangan bahasa dan Pakaian Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa dan Pakaian Melayu dilakukan untuk:
1. a.meningkatkan citra dan marwah orang Melayu;
2. b.meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma Bahasa dan Pakaian Melayu;
3. c.meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu;
4. d.meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu;
5. e.menciptakan suasana yang kondusif untuk pembinaan Bahasa dan Pakaian Melayu; dan
6. f.meningkatkan mutu penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengajaran dan penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
2. b.pengajaran dan penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu pada pendidikan program kesetaraan;
3. c.penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan
4. d.penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa dan Berpakaian Melayu.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu melalui:
1. a.penerbitan buku;
2. b.fasilitasi penyusunan kurikulum pendidikan Bahasa dan Pakaian Melayu di lembaga pendidikan;
3. c.penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
4. d.pemberdayaan lembaga adat Melayu;
5. e.penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa dan Pakaian Melayu; dan
6. f.himbauan penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu bagi lembaga pendidikan informal, dan non formal, serta instansi swasta paling sedikit 1 (satu) hari kerja dalam seminggu.
(4)Pembinaan dan fasilitasi penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa dan Pakaian Melayu sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah.
(2)Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu dilakukan melalui:
1. a.pendidikan;
2. b.penggalian potensi Bahasa dan Pakaian Melayu;
3. c.pengaksaraan;
4. d.pendataan;
5. e.pendaftaran;
6. f.revitalisasi penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu;
7. g.pendokumentasian;
8. h.Perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
9. i.publikasi.

BAB IV

PERAN SERTA M ASYARAKAT

Pasal 10

(1)Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan menggunakan Bahasa dan Pakaian Melayu;
2. b.memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan terhadap Bahasa dan Pakaian Melayu; dan
3. c.memantapkan kesadaran berbahasa dan berpakaian Melayu sebagai bagian dari budaya Melayu yang memperkuat jati diri dan identitas Daerah.

BAB V

PEM BIAYAAN

Pasal 11

(1)Pembiayaan Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu dibebankan pada;
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(2)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, lembaga pendidikan atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 Oktober 2015 BUPATI SIAK, SYAM SUAR Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, Drs. H. T. S. HAM ZAH Pembina Utama M adya NIP. 19600125 198903 1 004 LEM BARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOM OR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK: 7.60.C/2015

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…