Dalam Peraturan daerah ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 16 (enam belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pemerintahan; Batas Wilayah; Fungsi dan Kewenangan; Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat; Tugas dan Wewenang Lembaga Adat.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Kampung adat yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil identifikasi.
BAB X
Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 15 Januari 2015 BUPATI SIAK, SYAM SUAR Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 15 Januari 2015 SEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN SIAK, Drs. H. T. S. HAM ZAH Pembina Utama M adya NIP.19600125 198903 1 004 LEM BARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOM OR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.04.c/2015. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOM OR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KAM PUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK I. Umum Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penataan Desa, seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa. Untuk mendukung visi Provinsi Riau menjadikan Riau sebagai “pusat budaya melayu” dan sejalan dengan motto Kabupaten Siak “Siak The Truly Malay” maka perlu menghidupkan kembali kebiasan-kebiasaan yang telah turun temurun yang telah lama hilang terkikis oleh arus urbanisasi penduduk, dan membaur dengan kebudayaan lokal sehingga mengakibatkan tradisi atau adat-istiadat tempatan seolah-olah terlupakan. Mewujudkan kesemua hal tersebut bukanlah merupakan hal yang mudah, karena kita harus mencari jejak-jejak budaya ataupun tradisi tersebut dengan menginventarisir kembali melalui para budayawan, tokoh adat, tokoh agama ataupun yang dituakan atau orang yang mengerti tentang kebudayaan tersebut. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan penataan Desa dengan mengubah penamaan menjadi Kampung dan Kampung Adat. Adapun Kampung adat yang ditetapkan terdiri dari Penetapan Kampung Adat Lubuk Jering, Kampung Adat Kampung Tengah, Kampung Adat Kuala Gasib, Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat, Kampung Adat Sakai Minas, Kampung Adat Sakai Mandi Angin, Kampung Adat Sakai Bekalar dan Kampung Adat Sakai Libo Jaya, di Kabupaten Siak. Dengan ditetapkan Kampung adat di Kabupaten siak diharapkan tradisi, adat- istiadat dan kebudayaan yang telah hilang dapat dihidupkan kembali menjadi tradisi yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. II. PASAL DEM I PASAL
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas Pasal 4 Ayat 1 huruf a “Penghulu” adalah sebutan untuk Kepala Kampung yang sudah ada sejak zaman kerajaan siak dan sebelum adanya penyeragaman nama menjadi Kepala Desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dan saat ini sebutan Penghulu di pakai lagi di Kabupaten Siak.
Yang dimaksud dengan “Batas wilayah Kampung Adat” adalah batas yang telah ditetapkan sebelum Kampung tersebut ditetapkan menjadi Kampung Adat. dan tetap mengacu pada peta batas wilayah Kampung yang dibuat dengan melibatkan instansi terkait. Pasal 6 Ayat 2 Yang dimaksud dengan” susunan asli” adalah system organisasi kehidupan Kampung adat yang telah dikenal di wilayah masing-masing. Ayat 3 huruf b yang dimaksud dengan “Ulayat atau wilayah Adat” adalah wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum adat.
Cukup Jelas Pasal 8 Ayat 2 yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kesatuan masyarakat yang terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar yaitu Genealogis, Teritorial, dan atau gabungan Genealogis dengan territorial.
Cukup Jelas
Cukup Jelas Pasal 11 Ayat 2 yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah perubahan dari Kampung menjadi Kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Kampung serta perubahan Kampung Adat menjadi Kampung. Pasal 12 Ayat (6) yang dimaksud dengan “Menteri” adalah Menteri yang menangani Desa/Kampung.
Membuka PDF…