DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) Bab dan 9 (sembilan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Pelaksanaan Penyertaan Modal; Pembagian Keuntungan; Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri Tahun 2022-2024, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880): 2.

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIAK Dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI TAHUN 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Siak. Di Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Siak. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Siak. 4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan pengelolaan uang daerah dan/atau kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada badan usaha milik Daerah atau badan hukum lainnya. 6. Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri yang selanjutnya disingkat PT. BRK adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang perbankan. 7.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PT. BRK untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial.

Pasal 3

Penyertaan Modal kepada PT. BRK ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kemampuan operasional/ penguatan kelembagaan PT. BRK,
b.meningkatkan pendapatan asli Daerah, dan
c.membantu pertumbuhan ekonomi Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentukuang pada PT. BRK dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024.

Pasal 5

Besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2)adalah sebagai berikut :
1. a.Rp.5.500.000.000,00,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun anggaran 2022,
2. b.Rp.5.500.000.000,00,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun anggaran 2023, dan
3. c.Rp.5.500.000.000,00,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun anggaran 2024, Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

Pencairan penyertaan modal Daerah ini dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas PT. BRK.

BAB III

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 7

Pembagian keuntungan dari penyertaan modal pada PT. BRK dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan setelah dikurangi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1 Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku PT. BRK.

(2)Hasil pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.
(3)

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerahuntuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah pada PT. BRK. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2)Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(3)

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 3 Januari 2022 j PATI tax, Ma JFED 4 Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 3 Januari 2022 SEKRETA DAERAH KABUPATEN SIAK, Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd Pembina Utama Madya NIP. 19650205 198903 1 022 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: (7.03.C/2022)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…