DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 11 (sebelas) Bab dan 21 (dua puluh satu) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Perangkat Kampung; Tata Cara Pencalonan Perangkat kampung Lainnya; Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Kampung Lainnya; Larangan Perangkat Kampung Lainnya; Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Kampung Lainnya; Biaya Pengisian Perangkat Kampung Lainnya; Pengangkatan Pejabat Perangkat Kampung Lainnya; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Siak. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak. 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain kampung yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. 9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Neg ara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Perangkat Kampung adalah Kerani, dan Perangkat Kampung lainnya yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Kampung. 12. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. 13. Pengisian Perangkat Kampung Lainnya adalah proses mengisi perangkat Kampung yang dilaksanakan dengan cara pengangkatan. 14. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Kampung Lainnya yang dilaksanakan melalui ujian penyaringan. 15. Penjaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi. 16. Penyaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi, kemampuan dan kepemimpinan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Kampung Lainnya. 17. Bakal Calon adalah warga masyarakat Kampung setempat yang mendaftarkan diri sebagai calon perangkat kampung lainnya. 18. Calon adalah bakal calon perangkat kampung lainnya yang telah lulus administrasi. 19. Calon Terpilih adalah Calon Perangkat Kampung Lainnya yang telah diangkat oleh penghulu sebagai perangkat kampung lainnya. 20. Penjabat Perangkat Kampung Lainnya adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Penghulu untuk melaksanakan hak dan kewajiban Perangkat Kampung Lainnya dalam kurun waktu tertentu. BAB II PERANGKAT KAM PUNG Bagian Kesatu Perangkat Kampung

Pasal 2

(1) Perangkat Kampung terdiri dari Kerani dan Perangkat Kampung lainnya. (2) Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sekretariat kampung; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis. (3) Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penghulu. (4) Perangkat Kampung lainnya bertugas membantu Penghulu dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung. (5) Perangkat Kampung Lainnya dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penghulu. (6) Jumlah Perangkat Kampung lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 3

(1) Kerani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berasal dari Masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat; b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran; d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan; dan e. memahami sosial budaya masyarakat setempat. (2) Kerani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penghulu. Bagian Kedua Pengisian Perangkat Kampung Lainnya

Pasal 4

Pengisian Perangkat Kampung Lainnya, Penghulu dapat memberitahukan secara tertulis kepada Camat mengenai pelaksanaan pengisian Perangkat Kampung Lainnya. BAB III TATA CARA PENCALONAN PERANGKAT KAM PUNG LAINNYA Bagian Kesatu Persiapan Pencalonan Perangkat Kampung Lainnya

Pasal 5

Yang dapat dicalonkan menjadi Perangkat Kampung Lainnya adalah penduduk Kampung setempat berstatus Warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; c. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Umum dan/atau yang sederajat; d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kampung setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; h. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Kampung Lainnya; dan i. berkelakuan baik, jujur dan bertanggung jawab. Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Perangkat Kampung Lainnya

Pasal 6

(1) Bagi penduduk Kampung yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Perangkat Kampung Lainnya, harus mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditandatangani di atas materai kepada Penghulu dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Kampung Lainnya; b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; c. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; d. Foto copy Ijazah atau STTB yang dilegalisir oleh Instansi berwenang; e. Daftar Riwayat Hidup; f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari UPTD Puskesmas setempat; dan h. Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/harus mendapat izin tertulis dari pejabat kepegawaian. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga). (3) Bagi Honorer yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Kampung harus mendapat izin tertulis dari atasannya. (4) Bagi PNS yang diangkat sebagai Perangkat Kampung dibebaskan dari jabatannya dan tidak mengurangi haknya sebagai PNS. (5) Bagi Honorer/Pegawai Swasta, BAPEKAM dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) harus mengundurkan diri. (6) Dalam rangka penjaringan bakal calon Perangkat Kampung Lainnya, Penghulu membuat pengumuman kepada masyarakat di tempat terbuka dan mudah dilihat yang disertai dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon. (7) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlangsung selama 15 (lima belas) hari kerja. (8) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dijaring bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka masa penjaringan dapat diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja. (9) Dalam hal masa perpanjangan penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (6) belum juga ada bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka penjaringan bakal calon ditunda paling lama 1 (satu) bulan. (10)Pendaftaran bakal calon Perangkat Kampung Lainnya ditolak apabila batas waktu penjaringan sudah berakhir. Bagian Ketiga Panitia Pembina dan Pengawas Pengisian Perangkat Kampung Lainnya

Pasal 7

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan proses pengisian Perangkat Kampung Lainnya, dibentuk Panitia Pembina dan Pengawas Pengisian Perangkat Kampung Lainnya di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. (2) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung Lainnya; b. mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung Lainnya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan; c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung Lainnya yang disampaikan oleh Penghulu. (3) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Camat menerima daftar bakal calon Perangkat Kampung Lainnya beserta kelengkapannya dari Penghulu. Bagian Keempat Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Kampung Lainnya

Pasal 8

(1) Dalam melakukan penjaringan dan penyaringan Perangkat Kampung, Penghulu harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat. (2) Penghulu melaksanakan penjaringan terhadap bakal calon Perangkat Kampung Lainnya segera setelah habis masa jabatan Perangkat Kampung. (3) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diumumkan secara terbuka untuk dapat diketahui masyarakat. (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari belum ada bakal calon Perangkat Kampung, panitia memperpanjang pembukaan pengumuman penjaringan Perangkat Kampung untuk 15 (lima belas) hari kedepan. (5) Apabila 2 (dua) kali setelah dilakukan penjaringan tidak ada bakal calon Perangkat Kampung yang mendaftar, maka Penghulu mengangkat atau menunjuk penjabat hingga ada Perangkat Kampung defenitif. BAB IV PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN PERANGKAT KAM PUNG LAINNYA Bagian Kesatu Pengangkatan Perangkat Kampung Lainnya

Pasal 9

(1) Penghulu melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan Perangkat Kampung. (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat Calon Perangkat Kampung. (3) Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Penghulu dalam pengangkatan perangkat Kampung dengan keputusan Penghulu.

Pasal 10

(1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang akan diangkat menjadi perangkat Kampung Lainnya harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Kampung tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bagian Kedua Pengesahan Perangkat Kampung Lainnya

Pasal 11

(1) Perangkat Kampung Lainnya terpilih dilantik oleh Penghulu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Penghulu. (2) Pelantikan Perangkat Kampung Lainnya dilaksanakan di Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh BAPEKAM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta tokoh masyarakat. (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Kampung lainnya mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dipandu oleh Pejabat yang melantik. (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Kampung Lainnya dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: ’’Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 12

Masa jabatan Perangkat Kampung Lainnya adalah 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat dipilih lagi hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya. BAB V LARANGAN PERANGKAT KAM PUNG LAINNYA

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…